Gaspol Tata Kelola Sumur Minyak Warga, Pj Bupati Sandi Fahlepi Geruduk Kementerian ESDM

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 05 Jul 2024 - 21:09

Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi (tengah) mengajak jajarannya mendatangi Kantor Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk mengawal realisasi tata kelola sumur minyak warga di Muba.--kominfo muba for koranpalpres.com

gaspol tata kelola sumur minyak warga, pj bupati sandi fahlepi geruduk kementerian esdm                            jakarta, koranpalpres.com – penjabat (pj) bupati musi banyuasin (muba) sandi fahlepi mendorong lebih massif lagi pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat.
pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat ini sendiri sudah dimulai sejak 2 tahun lalu.
keseriusan sandi fahlevi yang baru 2 bulan lebih menjadi pj bupati muba itu dimaksudkan agar realisasi tata kelola sumur minyak masyarakat bisa segera dirasakan.
pemkab muba telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal guna menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.
baca juga:ini harapan kapolda sumsel dalam puncak hari bhayangkara mengenai ilegal drilling di muba
baca juga:illegal drilling kian marak! pj bupati muba bersama sekda gercep lakukan tindakan terpuji ini
pj bupati sandi fahlepi terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya dampak dari illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten muba.
membuktikan komitmen tersebut, sandi fahlepi mengajak jajarannya beraudiensi ke kantor dirjen minyak dan gas bumi kementerian esdm ri, jumat 5 juli 2024.
menurut sandi fahlepi, kondisi seperti ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga muba.
“apalagi setelah kejadian beberapa hari yang lalu terjadi ledakan terbakar dan mencemari sungai dawas,” ungkapnya.
baca juga:profil apriyadi mahmud, calon bupati potensial di pilbup muba 2024, mengawali karir sebagai kades
baca juga:muba terus dukung upaya pemerintah pusat atasi pengendalian inflasi, ini bukti konkretnya! 
sandi fahlepi menambahkan, kendala yang dihadapi saat ini terkait revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008.
peraturan yang mengatur tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua ini sendiri masih terkendala di kementerian. 
dia memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan di antaranya tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.
kemudian, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. 
baca juga:lestarikan tradisi bekarang, pemkab muba bakal gelar festival embung senja
baca juga:waduh! sebanyak 10.000 sumur minyak ilegal di muba produksi 400 liter per hari, kabid humas jelaskan begini
“kami sangat optimis rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di muba," tegas dia.
pj bupati sandi fahlepi menambahkan, berdasarkan data yang diinventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak. 
"ini jumlahnya sangat banyak,” singgungnya.
lebih lanjut dia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengakomodir tata kelola ini serta segera merealisasikan secara konkrit revisi permen esdm nomor 1 tahun 2008.
baca juga:cari solusi menangani penyulingan minyak ilegal di muba, inilah langkah jenderal bintang dua
baca juga:illegal refinery, sinergi polri-tni bongkar 75 lokasi minyak ilegal di muba 
solusi lainnya, imbuh sandi fahlepi, pemerintah pusat dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan sumur minyak masyarakat.
“atau pemerintah juga dapat menyusun bridging policy (aturan antara) selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud,” harapnya.
sementara itu, dirjen migas kementerian esdm, yang diwakili direktur teknik dan lingkungan migas, noor arifin muhamad menyambut baik maksud yang disampaikan pj bupati muba sandi fahlepi.
dia menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di muba ini sudah sangat masif. 
baca juga:ditinjau langsung pj bupati muba, begini penampakan mobilitas pelancar kemajuan ekonomi warga
baca juga:lakukan pengendalian angka inflasi, pemkab muba galakkan operasi pasar
dari sisi hulu nanti, arifin berjanji akan memfollow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya. 
karena persoalan ini timpal dia, menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan.
“saya juga mengharapkan di level menteri koordinator akan menangani secara komprehensif,” cetusnya.
arifin menambahkan, permen esdm saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery.
baca juga:review nokia dragon 2024, hadir dengan layar super amoled, kamera 144 mp dan baterai 7110mah!
baca juga:5 game telegram yang berpotensi airdrop dan menghasilkan uang, hamster kombat paling viral!
dia mengapresiasi upaya pj bupati muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery. 
"komitmen pak pj bupati sandi fahlepi untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery sudah maksimal, kita saat ini masih menunggu progres penerbitan permen esdm," tutur arifin.
arifin juga berharap sama agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di muba ini segera tuntas dengan solusi terbaik. 
“hal ini mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari dampak illegal drilling dan illegal refinery,” pungkasnya.
baca juga:se-kabupaten bisa tenggelam, inilah 5 bendungan terbesar di indonesia
baca juga:alhamdulillah! tuntutan dikabulkan, disnaker anjurkan batalkan surat pemberhentian mantan dosen ukb
dalam kesempatan kali ini pj bupati sandi fahlepi turut didampingi asisten bidang pemerintahan dan kesra yudi herzandi, dirut pt petro muba khadafi.
kemudian, kadin kominfo muba herryandi sinulingga, kabag hukum romasari purba, kabag sda yulius adi.
plt kabag protokol dan komunikasi pimpinan agung perdana, dan kepala dinas lingkungan hidup diwakili kabid pdtl ilham.