Berkas Kliennya Dilimpahkan, Kuasa Hukum Nilai Akuisisi PT SBS oleh PTBA Penuhi Ketentuan Perundang-Undangan

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Kamis , 16 Nov 2023 - 14:48

Berkas Kliennya Dilimpahkan, Kuasa Hukum Nilai Akuisisi PT SBS oleh PTBA Penuhi Ketentuan Perundang-Undangan--internet

PTBA juga telah memenuhi ketentuan peraturan Nomor : X.K.1 : Keterbukaan Informasi, dengan menyampaikan Laporan Tentang Pengambilalihan PT SBS oleh Entitas Anak Perusahaan PT BMI kepada OJK pada tanggal 29 Januari 2015, yaitu 1 hari setelah dilakukannya akuisisi PT SBS oleh PT BMI selaku anak perusahaan PTBA.

“Jadi anggapan Penuntut Umum yang menyatakan perusahaan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal PTBA, serta tidak menerapkan prinsip GCG dalam proses akuisisi PT SBS, itu tidak benar,” beber Soesilo.

“Direksi saat itu telah memenuhi seluruh kaidah hukum dan prinsip tata kelola dalam mengakuisisi PT SBS,” tandasnya.

Masih dalam konteks kasus ini, Soesilo juga menilai proses perhitungan kerugian negara yang menjadi landasan tuntutan penyidik itu salah, karena bukan dilakukan dan diumumkan oleh lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perhitungan kerugian negara yang melandasi kasus ini dihitung oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni dan Rekan dengan total Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sekitar Rp. 162 miliar.

Perlu diingat bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 (SEMA 4/2016) yang berbunyi : “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara.

Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”.

“Dengan demikian, pernyataan adanya kerugian keuangan negara oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni dan Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Akuisisi PT SBS Oleh PTBA melalui Anak Perusahaan PT BMI adalah tidak sah karena instansi tersebut berdasarkan SEMA 4/2016 tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara,” pungkas Kuasa Hukum.*

Artikel ini telah tayang di radarpalembang.disway.id dengan judul "Kuasa Hukum: Akuisisi PT SBS oleh PT Bukit Asam Tbk Telah Penuhi Ketentuan Perundang-undangan".

berkas kliennya dilimpahkan, kuasa hukum nilai akuisisi pt sbs oleh ptba penuhi ketentuan perundang-undangan                            jakarta – proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses akuisisi pt satria bahana sarana (pt sbs) oleh pt bukit asam tbk (ptba) melalui anak perusahaan pt bukit multi investama (pt bmi) pada tahun 2015 terus bergulir.
terakhir, pada jumat (10/11/2023) kemarin, penuntut umum pada kejaksaan negeri (kejari) muara enim telah melimpahkan berkas perkara 5 terdakwa, mw dkk.
menyikapi perkembangan kasus keempat kliennya, kuasa hukum ptba dr soesilo aribowo sh mh msi menuturkan, langkah akuisisi ptba terhadap pt sbs melalui anak usahanya pt bmi telah mematuhi dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan internal perusahaan. 
dengan pemenuhan segala ketentuan serta peraturan dalam proses akuisisi tersebut, maka soesilo menilai dakwaan sehubungan dengan tindak pidana korupsi dalam proses akuisisi pt sbs oleh ptba melalui anak perusahaan pt bmi pada tahun 2015 merupakan perkara yang dipaksakan.
baca juga:kasus berlarut-larut, siswa smpn di palembang alami trauma hingga minta keadilan
“pasalnya tindakan para terdakwa yang menurut penuntut umum sebagai perbuatan melawan hukum, pada dasarnya hanyalah merupakan tindakan bisnis atau corporate action yang jelas-jelas bukan merupakan perbuatan pidana,” jelas soesilo dalam siaran persnya, kamis (16/11/2023).
diberitakan sebelumnya, penyidik kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) mengemukakan bahwa proses akuisisi pt sbs oleh ptba melalui pt bmi bertentangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal ptba, dan tidak menerapkan prinsip good corporate governance (gcg). 
menanggapi pernyataan penuntut umum tersebut, kuasa hukum ptba menegaskan bahwa sejatinya saat ptba mengakuisisi pt sbs melalui pt bmi, perseroan (ptba) telah mematuhi dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan.
langkah akuisisi pt sbs sendiri merupakan realisasi atas program rencana jangka panjang perusahaan (rjpp) tahun 2013-2017. 
baca juga:waduh! suami hilang dan tidak memberi nafkah, wanita cantik ini curhat ke petugas spkt polrestabes palembang
dalam rjpp perseroan periode 2013-2017, disampaikan bahwa sebagai perusahaan tambang batubara milik pemerintah, ptba punya strategi yang salah satu di antaranya adalah pengembangan benefisiasi (added value) batubara dan usaha pendukung lain. 
untuk menjalankan langkah tersebut, ptba melakukan pengembangan usaha jasa engineering, kontraktor jasa pertambangan.
selanjutnya untuk merealisasikan program kerja tersebut, ptba berencana mengakuisisi pt sbs setelah mendapatkan penawaran dari manajemen pt sbs. 
sebelum diambil keputusan untuk akuisisi, manajemen ptba secara internal, lewat tim perencanaan korporat melakukan review awal mengenai potensi langkah akuisisi pt sbs. 
baca juga:berdalih mencari kontrakan, irt di palembang larikan motor teman anaknya
“dalam review awal tersebut tim perencanaan korporat berkesimpulan bahwa pt sbs memiliki potensi mendukung program kerja perseroan, dan tim perencanaan korporat mengusulkan agar dilakukan due diligence secara rinci dan survei terhadap alat-alat berat (a2b) yang dimiliki, serta negosiasi dengan pihak pt sbs,” ulas tim kuasa hukum. 
kuasa hukum juga menyatakan adanya kekeliruan penyidik dalam mengkualifikasi pt bmi maupun pt sbs sebagai bumn. 
hal ini tentu saja tidak tepat dan keliru, karena menurut pasal 1 ayat (1) uu nomor 19 tahun 2003 tentang bumn, yang dimaksud dengan bumn adalah “badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut bumn, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. 
sementara itu, proses akuisisi saham dilakukan oleh pt bmi, yang nota bene sebanyak 70.000 lembar saham atau 99,86% dimiliki oleh ptba. 
baca juga:ditemukan batu di dalam mobil, kaca mobil pria di palembang ini ditemukan pecah
“mengingat penyertaan modal yang terjadi di dalam pendirian pt bmi adalah penyertaan modal yang dilakukan oleh ptba atau dalam kata lain tidak langsung dilakukan oleh negara, maka mengacu pada definisi pasal 1 ayat (1) uu no. 19 tahun 2003, pt bmi tidak dapat dikualifikasikan sebagai bumn,” jelas soesilo.
langkah akuisisi juga dilakukan dengan pertimbangan bahwa sebagai perusahaan pertambangan, ptba harus mengeluarkan biaya produksi yang berkontribusi terbesar berasal dari biaya transportasi dan biaya jasa kontraktor pertambangan. 
“agar ptba dapat melakukan penghematan biaya produksi, maka memiliki perusahaan jasa kontraktor pertambangan adalah merupakan pilihan yang tepat,” cetus soesilo. 
“dengan dimilikinya jasa kontraktor pertambangan oleh ptba, diharapkan mampu menekan ketergantungan ptba kepada perusahaan jasa kontraktor pertambangan, dan pada akhirnya ptba dapat melakukan penghematan biaya operasional yang cukup signifikan,” sambungnya. 
baca juga:wah! lakukan aksi rekam-rekaman, seorang pria di palembang terpaksa berada di tempat dingin ini 
dalam melaksanakan aksi korporasinya, ptba sebagai perusahaan tercatat di bursa juga patuh pada aturan pasar modal. 
akuisisi pt sbs, menurut soesilo, tidak melanggar keputusan bapepam lk no. s614 tahun 2011, peraturan nomor : ix.e.2 tentang transaksi material dan telah memenuhi ketentuan peraturan : x.k.1 tentang keterbukaan informasi.
jika mengacu laporan keuangan ptba per tanggal 31 desember 2013, ekuitas perseroan tercatat sebesar rp 7,5 triliun.
sementara nilai transaksi akuisisi (saham eksisting) dan investasi dengan cara mengambil bagian atas penerbitan saham baru di pt sbs nilainya adalah sebesar kurang lebih rp 48 miliar, yang notabene nilainya  tidak mencapai 20% dari ekuitas, dan  berdasarkan ketentuan transaksi material, tidak diperlukan adanya jasa penilai independen maupun persetujuan lewat rups. 
baca juga:blender barang bukti sabu, ini tujuan satres narkoba polrestabes palembang 
ptba juga telah memenuhi ketentuan peraturan nomor : x.k.1 : keterbukaan informasi,  dengan  menyampaikan laporan tentang pengambilalihan pt sbs oleh entitas anak perusahaan pt bmi kepada ojk pada tanggal 29 januari 2015, yaitu 1 hari setelah dilakukannya akuisisi pt sbs oleh pt bmi selaku anak perusahaan ptba.
“jadi anggapan penuntut umum yang menyatakan perusahaan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal ptba, serta tidak menerapkan prinsip gcg dalam proses akuisisi pt sbs, itu tidak benar,” beber soesilo. 
“direksi saat itu telah memenuhi seluruh kaidah hukum dan prinsip tata kelola dalam mengakuisisi pt sbs,” tandasnya. 
masih dalam konteks kasus ini, soesilo juga menilai proses perhitungan kerugian negara yang menjadi landasan tuntutan penyidik itu salah, karena bukan dilakukan dan diumumkan oleh lembaga negara yang berwenang, dalam hal ini bpkp (badan pengawasan keuangan pembangunan)/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah.
baca juga:pidsus kejati sumsel serahkan pelimpahan tersangka dan barang bukti kejaksaan kejari muara enim 
perhitungan kerugian negara yang melandasi kasus ini dihitung oleh kantor akuntan publik drs. chaeroni dan rekan dengan total kerugian keuangan negara kurang lebih sekitar rp. 162 miliar. 
perlu diingat bahwa berdasarkan surat edaran mahkamah agung no. 4 tahun 2016 (sema 4/2016) yang berbunyi : “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti bpkp/inspektorat/satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. 
dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara”. 
“dengan demikian, pernyataan adanya kerugian keuangan negara oleh kantor akuntan publik drs. chaeroni dan rekan sebagaimana tercantum dalam laporan akuntan publik atas penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses akuisisi pt sbs oleh ptba melalui anak perusahaan pt bmi adalah tidak sah karena instansi tersebut berdasarkan sema 4/2016 tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara,” pungkas kuasa hukum.*
artikel ini telah tayang di radarpalembang.disway.id dengan judul "kuasa hukum: akuisisi pt sbs oleh pt bukit asam tbk telah penuhi ketentuan perundang-undangan".