Dukung 7 Prioritas Nasional RKP 2024, Pemkab-Kejari Muba Teken MoU Perdata dan Tata Usaha Negara

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 15 Jul 2024 - 21:14

Pj Bupati Muba Sandi Fahlevi (dua dari kiri) dan Kajari Muba Roy Riady menunjukkan nota kesepahaman yang barusaja mereka tandatangani. --kominfo muba for koranpalpres.com

dukung 7 prioritas nasional rkp 2024, pemkab-kejari muba teken mou perdata dan tata usaha negara                            muba, koranpalpres.com – pemerintah kabupaten musi banyuasin (pemkab muba) dan kejaksaan negeri (kejari) muba kembali merapatkan barisan.
antara keduanya melakukan penandatanganan nota kesepakatan (mou) tentang penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
dalam hal ini, penanganan permasalahan hukum yang dihadapi pemkab muba baik di dalam maupun di luar pengadilan.
dengan artian kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. 
baca juga:rekor muri! lebih 1000 masyarakat muba ngopi bareng sambil bekarang
baca juga:ayo masyarakat muba! ikut bekarang bersama pj bupati musi banyuasin
mou yang diselenggarakan oleh bagian kerjasama setda muba ini ditandatangani langsung oleh pj bupati muba h sandi fahlepi dan kajari muba roy riady sh mh.
penandatanganan nota mou ini berlangsung  di auditorium pemkab muba, senin 15 juli 2024 siang.
dalam sambutannya, pj bupati muba h sandi fahlepi berterimakasih dan mengapresiasi kejari muba yang telah bersedia menjalin kerjasama dengan pemkab muba.
"kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penandatanganan mou ini," imbuhnya.
baca juga:petro muba holding raih penghargaan outstanding social empowerment di cnn indonesia awards sumsel 2024
baca juga:keren! kajari muba masuk 3 besar nominasi jaksa tangguh dalam pemberantas korupsi di adhyaksa awards 2024
penandatanganan kesepakatan bersama ini, tambah sandi, merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara pemkab muba dengan kejari muba.
hal ini agar dimaksudkan menyamakan pandangan terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
pj bupati sandi fahlepi juga berharap dengan adanya mou ini agar semua pihak bisa mendukung program ini.
dia berharap pula dapat memberikan manfaat besar, serta berkualitas bagi masyarakat luas.
baca juga:pj bupati muba serahkan bantuan korban bencana alam di sumatera barat, begini nilainya
baca juga:ini harapan kapolda sumsel dalam puncak hari bhayangkara mengenai ilegal drilling di muba
“saya berharap dengan adanya nota kesepakatan ini penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ucapnya. 
kedepan, pemkab muba dan kejari muba akan melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi dalam hal bantan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya.
“sehingga dapat antisipasi dalam upaya penegakan hukum di kabupaten muba,” tukas sandi.
sementara, kajari muba roy riady memaparkan, peran kejaksaan dalam mendukung 7 prioritas nasional rencana kerja pemerintah (rkp) tahun 2024. 
baca juga:illegal drilling kian marak! pj bupati muba bersama sekda gercep lakukan tindakan terpuji ini
baca juga:profil apriyadi mahmud, calon bupati potensial di pilbup muba 2024, mengawali karir sebagai kades
di antaranya yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 
meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
selanjutnya, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 
baca juga:muba terus dukung upaya pemerintah pusat atasi pengendalian inflasi, ini bukti konkretnya! 
baca juga:lestarikan tradisi bekarang, pemkab muba bakal gelar festival embung senja
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
lingkup perjanjian kerja sama ini, dirincikan kajari, antara lain merupakan bagian dari kepentingan penegakan hukum.
menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.  
kemudian melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan intelijen lainnya, melakukan pencegahan kkn dan pengawasan multimedia. 
baca juga:waduh! sebanyak 10.000 sumur minyak ilegal di muba produksi 400 liter per hari, kabid humas jelaskan begini
baca juga:gerakan berkurban serentak se-sumatera selatan, pemkab muba bagikan 32 ekor sapi ke panti asuhan hingga lapas
"untuk itu, saya mendorong betul kepada bapak ibu agar paham tupoksi ini," pungkas roy.
turut hadir dalam acara ini seluruh jajaran kejari sekayu, sekda muba apriyadi, para asisten bupati, serta kepala opd pemkab muba, camat dan jajaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 16 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan