7 Syarat Pengarusutamaan Gender Sesuai Permen PPPA No 9 Tahun 2018

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Jumat , 17 Nov 2023 - 15:24

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Musi Banyuasin (Muba) menggelar Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)-Foto:Dian Cahyani Fitri/-palpres

Begitu pula dalam pembangunan hendaknya memberikan peran bagi perempuan dan anak untuk dapat berkontribusi dalam memberikan ide/inovasi/memobilisasi gerakan sosial untuk melakukan perubahan.

“Juga memberikan kesempatan bagi perempuan dan anak yang memiliki kapasitas dan berdaya untuk berperan dalam berbagai forum strategis dan mendorong perubahan kebijakan, termasuk pelibatan perempuan dan anak di desa-desa,” ungkapnya.

Menurutnya, desa harus memberikan rasa aman, memenuhi hak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan juga menyediakan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak serta kelompok rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, penyintas bencana, penyintas kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang/tppo).

Sementara itu Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Muba, Endang Dwi Hastuti SE, M Si dalam laporannya menyampaikan, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender ada 7 syarat pengarusutamaan gender sesuai permen PPPA No 9 Tahun 2018.

Antara lain pelembagaan telah melakukan penguatan komitmen, kebijakan; kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran; penyediaan data terpilah; instrumen PPRG dan penguatan partisipasi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. Selain itu meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholder terkait perangkat daerah, camat, kepala desa tentang pentingnya pengintegrasian isu gender kedalam perencanaan penganggaran agar sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif.

“Sekaligus memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat terutama bagi perempuan dan anak, serta dapat mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak,” harap Endang.

Ia menyebutkan, sebanyak 100 peserta yang hadir terdiri dari kepala OPD, camat, DPRD, komisi IV, dan para Kades. *

7 syarat pengarusutamaan gender sesuai permen pppa no 9 tahun 2018                            palembang - dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa) musi banyuasin (muba) menggelar advokasi pengarusutamaan gender (pug) dan sosialisasi desa ramah perempuan dan peduli anak (drppa).
hadir bupati musi banyuasin (muba), h apriyadi diwakili asisten bidang administrasi umum setda kabupaten muba, drs syafaruddin, m.si sekaligus membuka acara kamis, 16 nopember 2023.
dalam sambutannya syafaruddin menyebutkan, bupati muba tak dapat hadir karena ada acara lain.
ia mengatakan, kabupaten muba terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
baca juga:midea kwha luncurkan solusi ‘whole house water’ yang revolusioner di ajang aquatech amsterdam
baik dari sisi regulasi dengan telah diterbitkannya peraturan daerah nomor 10 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta peraturan daerah lainnya yang bertujuan meningkatan kualitas hidup masyarakat. 
“hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (sdgs) yakni dengan memberdayakan perempuan, yang tercantum dihampir seluruh point sdgs,” ujarnya saat menyampaikan sambutan bupati.
bahkan lanjutnya, hampir semua anggaran responsif gender seperti program pengentasan kemiskinan, program pembangunan infrastruktur, program pemenuhan hak anak, program pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
“termasuk program pengembangan ekonomi, semua program sasarannya untuk merubah kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik laki laki maupun perempuan,” jelasnya.
baca juga:midea kwha luncurkan solusi ‘whole house water’ yang revolusioner di ajang aquatech amsterdam
ia menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah strategi cross cutting isu atau lintas sektoral yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama. 
“untuk pelaksanaan strategi tersebut maka dibentuklah kelompok kerja pengarusutamaan geder (pokja pug) muba dengan anggota seluruh perangkat daerah yang harus mengupayakan dapat terlaksana secara berkelanjutan,” katanya. 
untuk itu lanjutnya, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan tentang strategi pengarusutamaan gender dan instrumen perencanaan penganggaran yang responsif gender (pprg) sebagai instrument untuk mengatasi kesenjangan akses, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara antara perempuan dan laki laki. 
ia mengimbau, agar pemerataan pembangunan harus dilakukan secara merata hingga di desa-desa di lingkungan muba.
baca juga:petani lahat dapat bantuan benih padi 1.000 ha tahan kekeringan, ini nama nama kecamatannya
begitu pula dalam pembangunan hendaknya memberikan peran bagi perempuan dan anak untuk dapat berkontribusi dalam memberikan ide/inovasi/memobilisasi gerakan sosial untuk melakukan perubahan.
“juga memberikan kesempatan bagi perempuan dan anak yang memiliki kapasitas dan berdaya untuk berperan dalam berbagai forum strategis dan mendorong perubahan kebijakan, termasuk pelibatan perempuan dan anak di desa-desa,” ungkapnya.  
menurutnya, desa harus memberikan rasa aman, memenuhi hak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dan juga menyediakan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak serta kelompok rentan (lansia, disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, penyintas bencana, penyintas kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang/tppo). 
sementara itu kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa) muba, endang dwi hastuti se, m si dalam laporannya menyampaikan, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender ada 7 syarat pengarusutamaan gender sesuai permen pppa no 9 tahun 2018.
baca juga:yuk manfaatkan pemutihan pajak kendaraan, ini jadwal samling di kecamatan ogan ilir 
antara lain pelembagaan telah melakukan penguatan komitmen, kebijakan; kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran; penyediaan data terpilah; instrumen pprg dan penguatan partisipasi masyarakat. 
“melalui kegiatan ini kita berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. selain itu meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholder terkait perangkat daerah, camat, kepala desa tentang pentingnya pengintegrasian isu gender kedalam perencanaan penganggaran agar sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif. 
“sekaligus memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat terutama bagi perempuan dan anak, serta dapat mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak,” harap endang.
ia menyebutkan, sebanyak 100 peserta yang hadir terdiri dari kepala opd, camat, dprd, komisi iv, dan para kades. *