Aset Pemkab OKU Timur Alami Penyusutan Capai 2 Triliunan, Kok Bisa?

BACA JUGA:Secara Umum Aset Pemkot Sudah Punya Kekuatan Hukum

- Sebanyak 521 aset tanah belum bersertifikat sebesar Rp. 137.471.504.108.26.

- Beberapa kendaraan tidak dilengkapi bukti kepemilikan. 

- 51 unit kendaraan roda dua tidak ditemukan keberadaannya. 

- Terdapat 30 unit aset tetap jalan, jaringan dan irigasi. tidak memiliki informasi lokasi dengan nilai Rp5.112.723.508.00. Pada dinas Dinkes, Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BACA JUGA:PN Palembang Tolak Permohonan Praperadilan Tersangka DK Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset Asrama Mahasiswa

- Aset tetap gedung dan bangunan tidak memiliki informasi lokasi sebanyak 99 unit dengan Nilai Rp20.246.944.316.69. Pada Dinkes, Dinas PUTR, DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Peternakan, kecamatan Martapura. 

Maka BPK menyimpulkan kelalaian tersebut akan mengakibatkan resiko penyalahgunaan dan kehilangan aset tetap, kehilangan potensi penerimaan dan pemanfaatan atas aset tersebut. 

Dimana Disebabkan oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola barang tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah dan belum melakukan inventarisasi aset secara berkala dan menyeluruh 

Dalam upaya penghapusan aset rusak berat, fisik aset rusak beratpun, Kasubdit penatausahaan aset BPKAD kabupaten OKU Timur, mengakui mengalami kendala karena Banyak aset tidak diketahui keberadaannya.

BACA JUGA:Kejati Tahan Oknum Notaris dan Makelar Penjualan Aset Pemprov Sumsel, Ini Total Kerugiannya

Menanggapi hal itu, Tokoh Pemuda Semendawai Angga Semendawai menilai, permasalahan ini sangat bisa memberikan dampak negatif bagi OKU Timur. 

Apalagi ada potensi kehilangan manfaat atas aset tersebut bahkan kehilangan atas hak aset. 

Aset sangat memiliki dampat terhadap pertumbuhan ekonomi. 

"Kita berharap Pemda berfikir bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga dapat memberikan kontribusi kepada APBD. Bukan malah tidak jelas sehingga mengalami penyusutan," ujarnya.