https://palpres.bacakoran.co/

Dewan Desak Inspektorat Audit Perumda Pasar Palembang Jaya, Setor PAD Kok Cuma Segini?

Ketua Komisi II DPRD Palembang, Abdullah Taufik -Foto:Palpres-

PALEMBANG - Ketua Komisi II DPRD Palembang, Abdullah Taufik menegaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar idealnya d iatas Rp 1 Miliar. 

Ia mengaku, langkah Pj Walikota Palembang yang mengintruksikan kepada Inspektorat Palembang melakukan audit langkah yang tepat, untuk menghindari kebocoran PAD yang lebih besar lagi.

"Idealnya PAD yang dihasilkan dari sektor pasar dikisaran Rp 1 Miliar," kata Abdullah Taufik, saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat 17 Nopember 2023.

"Kami selaku mitra PD Pasar, menyatakan langkah Pj Walikota Palembang untuk mengaudit PD Pasar sudah tepat, memang harus dilakukan audit," kata politisi Partai Gerindra ini.

BACA JUGA:K-MAKI Sebut Ada Dugaan Korupsi Di Perumda Pasar Palembang Jaya, Pj Walikota Minta Inspektorat Segera Audit

Taufik mengaku, berdasarkan data yang dimilikinya, ada beberapa pasar di Palembang, pendapatannya tidak maksimal.

"Setau kami PD Pasar di audit setiap tahun, tapi kami lihat tidak maksimal pendapatannya. Kami dukung audit dari Inspektorat Palembang, tentunhal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD," pungkasnya.

Pj Walikota Palembang, H Ratu Dewa Intruksikan kepada, Inspektorat Palembang, audit pemasukan, Perumda Pasar Palembang Jaya atau dikenal dengan PD Pasar.

Audit itu dilakukan atas dasar, dugaan tidak sesuainya pendapatan PD Pasar yang dilaporkan kepada Pemkot Palembang.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Ikuti Arahan Mendagri, Jaga Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

"Sekarang sedang dilakukan audit terkait pendapatan PD Pasar oleh Inspektorat Palembang," kata Dewa, saat dibincangi, di kantor Walikota Palembang, Jumat 17 Nopember 2023.

Dewa menegaskan, pihaknya juga melakukan evaluasi terkait kinerja jajaran direksi PD Pasar, yang dianggap tidak maksimal dan tidak ada sumbangsih berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) Palembang.

"Evaluasi kita lakukan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas (APIP)," katanya. *

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan