PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Usai menelusuri jejak sejarah Masjid Agung Palembang lewat ziarah ke makam-makam Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang.

Komunitas Pecinta Ziarah Palembang Darussalam dan Sumsel alias KOPZIPS melanjutkan penelusuran jejak sejarah dengan menyasar keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bumi Sriwijaya.

Ketua KOPZIPS Muhammad Setiawan menyebutkan, seorang Ulama yang mengeluarkan suatu fatwa tentang agama dalam suatu negara atau diistilahkan sebagai mufti.

Berdasarkan fakta sejarah, kedudukan Ulama dirasa sangat penting sejak awal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam oleh Sultan Abdurrahman tahun 1666. 

Di setiap masanya jelas pria yang akrab disapa Cek Wan ini, seorang Sultan menunjuk tokoh Ulama yang alim pada setiap masanya untuk menjadi Mufti di Negeri Palembang Darussalam.

“Lalu Mufti ini dianugerahi gelar oleh Sultan dengan gelar Pangeran Penghulu Nata Agama,” jelas Cek Wan.

Gelar ini tetap digunakan pada masa awal kolonial Belanda lalu diganti gelarnya dengan hoofd penghulu sampai masa awal kemerdekaan. 

Lalu pada masa awal kemerdekaan Indonesia, fatwa dari Ulama diambil dari berbagai ormas Islam. 

Misal kaum tradisionalis mengacu ke lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan kaum modernis mengacu kepada Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah. 

Di masa orde Baru, tepatnya tahun 1975 pemerintah mengambil keputusan dengan membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Badan ulama Islam indipenden inilah yang mengeluarkan fatwa sesuai permintaan umat Islam atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

MUI sendiri berisikan para alim ulama, zuama dan cendikiawan muslim dari berbagai ormas Islam yang mengeluarkan fatwa secara kolektif (ijtima'i).

“Fatwa tersebut bukan secara personal perorangan seorang Mufti sebagaimana di zaman dahulu,” cetus Cek Wan.

Adapun untuk provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), sejak berdirinya MUI di tahun 1975 sampai hari ini sudah tercatat 6 tokoh Ulama yang memimpin organisasi yang menjadi mitra pemerintah dalam hal fatwa keagamaan ini.