Buset! Satgas Penanggulangan Ilegal Drilling dan Illegal Refinery Libatkan 50 Satuan Kerja

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 25 Jul 2024 - 11:17

Satgas Penanggulangan Ilegal Drilling dan Illegal Refinery di wilayah Sumsel bakal melibatkan 50 satuan kerja. Hal ini ditegaskan oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK.--Bidhumas Polda Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Satgas Penanggulangan Ilegal Drilling dan Illegal Refinery di wilayah Sumsel bakal melibatkan 50 satuan kerja.

Hal ini ditegaskan oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK. "Dalam Satgas Penanggulangan Ilegal Drilling dan Illegal Refinery melibatkan 50 satuan kerja dan ini kita rancang menjadi empat Subsatgas,” ujarnya, Kamis 25 Juli 2024.

Bahkan hal ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Gubernur Sumsel Elen Setiyadi dengan menghasilkan beberapa poin penting dalam menyikaspi kedua permasalahan tersebut," katanya.

Nantinya akan ada empat Subsatgas yang akan dimaksimalkan dalam penangan di lapangan untuk masalah Ilegal Drilling dan Illegal Refinery tersebut.

Subsatgas pertama adalah subsatgas pre-emptive. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan mitigasi berupa sosialisasi.

Juga memanfaatkan media kepada masyarakat, kalayak ramai, baik yang bekerja di hulu maupun yang dihilir.

Bahwa pemerintah daerah bersama stakeholder sudah lainnya membentuk Satgas. Oleh karena itu, mulai dari sekarang.

Harapannya bagi individu yang melaksanakan kegiatan illegal drilling maupun illegal refinery dari hulu sampai kehilir ini sudah bersiap untuk mencari profesi yang lain.

“Subsatgas kedua adalah subsatgas preventif atau pencegahan. Baik pre-emptive preventive penegakan hukum maupun rehabilitasi, seluruhnya terdiri dari instansi pemerintah, TNI, Polri, juga didukung dari Kejaksaan Pengadilan serta dari SKK Migas dan Pertamina,” lanjutnya.

Lanjut Kapolda Sumsel mengatakan Satgas preventif akan mengedepankan pencegahan hingga ke camat, ke desa, ke tokoh-tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat sesuai arahan Gubernur.

buset! satgas penanggulangan ilegal drilling dan illegal refinery libatkan 50 satuan kerja                            palembang, koranpalpres.com - satgas penanggulangan ilegal drilling dan illegal refinery di wilayah sumsel bakal melibatkan 50 satuan kerja.
hal ini ditegaskan oleh kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik. "dalam satgas penanggulangan ilegal drilling dan illegal refinery melibatkan 50 satuan kerja dan ini kita rancang menjadi empat subsatgas,” ujarnya, kamis 25 juli 2024.
bahkan hal ini sesuai dengan petunjuk dan arahan gubernur sumsel elen setiyadi dengan menghasilkan beberapa poin penting dalam menyikaspi kedua permasalahan tersebut," katanya.
nantinya akan ada empat subsatgas yang akan dimaksimalkan dalam penangan di lapangan untuk masalah ilegal drilling dan illegal refinery tersebut.
baca juga:dua masalah ini menjadi atensi jajaran polda sumsel, berikut kata-kata tegas kapolda sumsel
baca juga:berikan pengarahan kepada bintara dan tamtama remaja, ada pesan mengejutkan dari kaplda sumsel
subsatgas pertama adalah subsatgas pre-emptive. ini terkait dengan kegiatan-kegiatan mitigasi berupa sosialisasi.
juga memanfaatkan media kepada masyarakat, kalayak ramai, baik yang bekerja di hulu maupun yang dihilir.
bahwa pemerintah daerah bersama stakeholder sudah lainnya membentuk satgas. oleh karena itu, mulai dari sekarang.
harapannya bagi individu yang melaksanakan kegiatan illegal drilling maupun illegal refinery dari hulu sampai kehilir ini sudah bersiap untuk mencari profesi yang lain.
baca juga:waduh ada apa ini, kapolda sumsel tinjau gudang logistik
baca juga:inilah 20 atlet polda sumsel ikuti kejuaraan nasional karate piala kapolri cup 2024
“subsatgas kedua adalah subsatgas preventif atau pencegahan. baik pre-emptive preventive penegakan hukum maupun rehabilitasi, seluruhnya terdiri dari instansi pemerintah, tni, polri, juga didukung dari kejaksaan pengadilan serta dari skk migas dan pertamina,” lanjutnya.
lanjut kapolda sumsel mengatakan satgas preventif akan mengedepankan pencegahan hingga ke camat, ke desa, ke tokoh-tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat sesuai arahan gubernur. 
pemerintah juga akan membangun pos-pos, portal-portal, memasang cctv, meningkatkan patroli, meningkatkan razia dan sesuai arahan gubernur akan melibatkan instansi terkait untuk pengelolaan barang berbahaya tersebut.
karena menyangkut barang yang mudah meledak dan mencemari lingkungan, kapolda mengatakan penanganannya harus dilakukan secara khusus baik oleh pertamina, rumbasan dan skk migas.
baca juga:kirim karya terbaik di lomba setapak perubahan polri hari bhayangkara ke-78, polda sumsel raih pencapaian ini
baca juga:tingkatkan kebugaran dan kesehatan, polda sumsel gelar kegiatan menguras keringat
“subsatgas keempat adalah subsatgas rehabilitasi terhadap lingkungan dan masyarakat. untuk kerusakan lingkungan ada skk migas, dinas lingkungan hidup, dinas pertanian dibantu oleh tni-polri melakukan reboisasi, reklamasi, menghindarkan pencemaran lingkungan," tambahnya. 
serta rehabilitasi terhadap fisik dan psikis masyarakat yang terdampak dari aktifitas illegal ini. mungkin karena mereka (masyarakat) hidup di area yang tidak sehat yang tanpa mereka sadari. 
hal ini tidak lain merupakan bagiannya dinas kesehatan yang akan turun dan memberikan trauma healing terkait kondisi psikologinya.
mantan kapolda jambi tersebut menguraikan, tidak semua satgas dan subsatgas akan bekerja secara sekaligus, namun akan dilihat skala prioritasnya. 
baca juga:perkuat sinergitas, kapolda sumsel dan kepala navigasi tipe a kelas 1 palembang sepakat untuk satu hal ini
baca juga:polda sumsel gelar rapat koordinasi bahas ops peti di wilayah sumsel, ini hasilnya
“untuk subsatgas penegakan hukum, teman-teman media faham apa yang sudah dilakukan oleh polri selama ini. kita melakukan penangkapan, kita juga melakukan pembongkaran serta penegakan hukum bagi para pelaku,” tandasnya.
sementara itu, pj gubernur sumsel elen setiyadi mengatakan satgas dari semua unsur akan melakukan penanganan terhadap kegiatan illegal drilling dan illegal reginery.
yang secara nyata telah menimbulkan dampak yang luas, korban jiwa masyarakat dan kerusakan lingkungan serta ekosistemnya.
“sangat komprehensif, sehingga perlu melibatkan banyak instansi. tidak hanya aspek penegakan hukumnya saja, tetapi yang paling kita pentingkan adalah penanganan aspek sosial dan dampaknya dimasyarakat. ini harus dihentikan,” tukasnya.
baca juga:beginilah cara polda sumsel memberikan motivasi kepada personel polri
baca juga:pj gubernur sumsel setujui pembentukan satgas tangani kasus illegal drilling, ini kata kapolda
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".