Bangun Masyarakat Melek Hukum! Yayasan LBH Sejahtera Palembang Sriwijaya Gencar Blusukan

Reporter: Kurniawan |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 26 Jul 2024 - 14:48

Yayasan LBH Palembang Sriwijaya berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat Adat Lembaga Budaya Kobar 9 dan didukung Kanwil Kemenkumham Sumsel.--kobar 9 for koranpalpres.com

"Jadi kegiatan sosialisasi seperta ini rutin diadakan hanya oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi," tambahnya.

Dimana kata Novi, organisasi bantuan hukum terakreditasi di Sumsel masih terbilang sangat minim.

Karena dari data yang ada, organisasi bantuan hukum yang terakreditasi yang di Sumsel jumlahnya 13, dengan rincian 8 di kota Palembang.

Sisanya sekitar 5 lagi berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Banyuasin (Muba), Pagaralam, Lahat, dan Muara Enim.

"Untuk itulah, kita masih kekurangan dalam melakukan cover memberikan bantuan hukum kepada masyarakat," terangnya.

Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai hukum.

Di mana masyarakat dapat teredukasi tentang informasi hukum, undang-undang terbaru dan isu aktual.

Sehingga bagi masyarakat miskin itu tidak menjadi kiamat karena mereka dipastikan akan mendapatkan keadilan tanpa membayar.

"Untuk itu harus ada beberapa syarat dengan melampirkan itulah, mereka akan mendapatkan bantuan hukum secara gratis," tandasnya.

bangun masyarakat melek hukum! yayasan lbh sejahtera palembang sriwijaya gencar blusukan                            palembang, koranpalpres.com – yayasan lembaga bantuan hukum atau lbh sejahtera palembang sriwijaya gencar melakukan penyuluhan hukum.
upaya tersebut menyusul masih banyak warga palembang yang belum benar-benar melek hukum.
kali ini didukung kanwil kemenkumham sumatera selatan (sumsel), yayasan lbh sejahtera palembang sriwijaya menggelar penyuluhan hukum kedua kalinya.
bertempat di bucin cape, jalan sultan m mansyur, kecamatan ilir barat ii, palembang, pada kamis 25 juli 2024. 
baca juga:beri penyuluhan hukum, sultan palembang buat terpukau masyarakat adat
baca juga:kurangi angka pelanggaran, prajurit, pns dan persit jajaran korem gatam wajib ikuti kegiatan penyuluhan hukum
penyuluhan hukum ini berkolaborasi kelompok masyarakat adat lembaga budaya komunitas batang hari sembilan (kobar 9).
ketua kobar 9 vebri al lintani menuturkan, penyuluhan hukum kali kedua ini mengangkat topik mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum.
persamaan kedudukan di hadapan hukum melalui program bantuan hukum cuma-cuma alias gratis sesuai undang-undang (uu) nomor 16 tahun 2011.
uu nomor 16 tahun 2011 ini sendiri mengatur tentang bantuan hukum.
baca juga:auto cuan tiap hari! cara praktis dapatin saldo dana gratis, ga pake ribet, pasti cair
baca juga:tahukah kamu cokelat ini sering dikira berasal dari luar negeri
"kita mensosialisasikan bahwa sesuai uu nomor 16 tahun 2011, bahwa setiap warga negara indonesia bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma alias gratis," ujar vebri.
dia menjelaskan, uu nomor 16 tahun 2011 ini bermakna bahwa semua manusia sama dan setara di hadapan hukum atau equality before the law. 
“jadi ini implementasi dari persamaan di depan hukum atau dalam bahasa hukum komunitas seperti komunitas budaya di kota palembang, sanggar seni, musisi, asosiasi guru sejarah hingga bahkan warga sekitar," tambahnya.
ia menegaskan, dalam sosialisasi ini menekankan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa bila tidak mampu membayar pengacara dalam kasus yang dihadapnya.
baca juga:7 jurusan kuliah yang lulusannya paling banyak diincar perusahaan tambang, gaji 2 digit karier melejit 
baca juga:saldo dana gratis rp325.000 dikirim ke dompet elektronik, segera klaim 
maka siapapun bisa langsung menghubungi pihak dari lbh sejahtera palembang sriwijaya, yang akan memberikan bantuan hukum secara gratis karena dibayar oleh negara.
"untuk mendapatkan layanan ini, masyarakat harus bisa menunjukkan bukti dengan surat kemampuan tidak mampu (sktm)," bebernya. 
kemudian ditambah surat keterangan dari lurah dan sejumlah persyaratan lainnya. 
“layanan ini juga merupakan implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat melalui bantuan hukum,” urainya.
baca juga:5 perguruan tinggi berkualitas di palembang, nomor 3 kampus islam terbaik di sumatera selatan
baca juga:pernah lolos adwi! inilah 6 desa wisata terindah di sumatera selatan, jelajah keindahan alam yang memukau
vebri menilai untuk saat ini memang ada masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum secara gratis tapi juga ada yang belum paham mengenai syarat dan mekanismenya.
"sehingga kita mengadakan sosialisasi ini khusus bagi masyarakat yang belum memahami hal tersebut, dikupas tuntas di sini," bebernya.
sementara itu, penyuluh hukum madya kanwil kemenkumham sumsel, novi setya nuryani menerangkan, lbh sejahtera palembang sriwijaya merupakan salah satu lbh yang memiliki akreditasi a sejak 2023.
akreditasi ini dikeluarkan oleh menkumham ri, sehingga dana anggaran dari lbh sejahtera palembang sriwijaya berasal dari dana apbn. 
baca juga:tarik saldo dana gratis hari ini! buruan klaim sekarang juga, cek langkah-langkahnya disini
baca juga:3 cara populer dapat saldo dana gratis, terbukti membayar 100 persen
"jadi kegiatan sosialisasi seperta ini rutin diadakan hanya oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi," tambahnya. 
dimana kata novi, organisasi bantuan hukum terakreditasi di sumsel masih terbilang sangat minim. 
karena dari data yang ada, organisasi bantuan hukum yang terakreditasi yang di sumsel jumlahnya 13, dengan rincian 8 di kota palembang. 
sisanya sekitar 5 lagi berada di kabupaten ogan komering ulu (oku), musi banyuasin (muba), pagaralam, lahat, dan muara enim.
baca juga:siap-siap, palembang akan mati lampu selama 3 jam besok, 27 juli 2024, ini wilayah terdampak
baca juga:pakai grab e voucher bisa dapatin 6 gratis 6 dunkin donuts hanya rp72.000, buruan datangi gerainya 
"untuk itulah, kita masih kekurangan dalam melakukan cover memberikan bantuan hukum kepada masyarakat," terangnya.
sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai hukum. 
di mana masyarakat dapat teredukasi tentang informasi hukum, undang-undang terbaru dan isu aktual.
sehingga bagi masyarakat miskin itu tidak menjadi kiamat karena mereka dipastikan akan mendapatkan keadilan tanpa membayar.
baca juga:ruas tol bengkulu – sumsel berlanjut 2025, akses warga bengkulu ke palembang semakin lancar
baca juga:rela wilayah sumsel berkurang, matahati siap dukung provinsi sumatera selatan barat berdiri
"untuk itu harus ada beberapa syarat dengan melampirkan itulah, mereka akan mendapatkan bantuan hukum secara gratis," tandasnya.