PALEMBANG - Pengamat Sumsel, Ade Indra Chaniago, mendesak agar Pj Walikota Palembang, menonaktifkan sementara jabatan Dirut Perumda Pasar Palembang Jaya atau PD Pasar, untuk memaksimalkan audit yang dilakukan inspektorat.

"Non aktifkan jabatan Dirut PD Pasar yang dijabat Abdul Rizal. Untuk menghindari konflik kepentingan atas audit yang dilakukan inspektorat Palembang, atas dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pasar," kata Ade, Sabtu 18 Nopember 2023.

Selain itu, sambung Ade, ia juga mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), bisa turun tangan, karena dugaannya miliaran uang negara yang bocor.

"APH harus proaktif terkait dengan temuan evaluasi dan audit ini, karena dari statement Ketua Komisi II DPRD Palembang, kuat dugaan terjadi penggelapan retribusi yang berpotensi merugikan negara milyaran rupiah," ujarnya.

BACA JUGA:Dituding Setor PAD Hanya Rp200 Juta Perbulan, Kepala Perumda Pasar Palembang Jaya Ada Siap Diaudit

Menurut kandidat Doktor dari Universitas Indonesia (UI) ini, sangat tidak wajar jika PAD dari sektor pasar minim. Ditengah ramainya pasar-pasar tradisional di Metropolis.

Ini bukti, bahwa direksi PD Pasar, katanya, khususnya Dirut Abdul Rizal tak mampu bekerja maksimal, meskipun daerah sudah memberikan gaji besar pada dirinya. 

“Kalau suatu bidang diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya, Dirut Abdul Rizal ini jelas tak mampu, tapi tetap dipaksakan untuk jadi Dirut," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Feri Kurniawan, menduga, ada Indikasi korupsi yang terjadi di dalam PD Pasar.

BACA JUGA:Dewan Desak Inspektorat Audit Perumda Pasar Palembang Jaya, Setor PAD Kok Cuma Segini?

Ia minta Pj Walikota dan kejaksaan membongkar dugaan korupsi di tubuh perusahaan plat merah tersebut, utamanya terkait setoran PAD yang tak wajar dan sudah berjalan bertahun-tahun.

Ia menyebutkan, penghasilan dari beberapa pasar yang ada di Palembang yang di kelola oleh PD Pasar setiap bulannya paling sedikit Rp1,2 Miliar.

"Kalau dikalikan 1 tahun artinya Rp 12 miliar, dikurangi operasional karyawan Rp 6 miliar, artinya masih bisa setor untuk PAD Rp 6 miliar, sementara data yang kita miliki, setorannya untuk PAD, tak lebih dari Rp 200 juta," pungkasnya. *