Resmi Ditandatangani, Inilah Respons Cepat Kapolda Sumsel Atasi Illegal Drilling dan Illegal Refinery

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 02 Aug 2024 - 08:12

Setelah secara resmi ditandatangani Pj Gubernur Sumsel, inilah respon cepat Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK mengenai Illegal Drilling dan Illegal Refinery.--Kurniawan

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Setelah secara resmi ditandatangani Pj Gubernur Sumsel, inilah respon cepat Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK mengenai Illegal Drilling dan Illegal Refinery.

Dengan menegaskan untuk Ke-2 Satgas ini harus segera bertindak, dimana satgas tersebut yakni Illegal Drilling dan Illegal Refinery.

Perlu diketahui bahwa Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi telah resmi menandatangani Surat Keputusan (SK).

Mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery di provinsi Sumatera Selatan.

Surat Keputusan bernomor 510 yang ditandatangani Gubernur Sumsel pada Rabu 30 Juli 2024 tersebut menjadi dasar Satgas untuk melakukan kegiatan dan penindakan dilapangan.

Tercantum dalam SK tersebut, Gubernur Sumsel sebagai Ketua Satgas yang memiliki tanggungjawab menetapkan arah kebijakan operasi penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery.

Sementara jajaran Forkopimda lainnya terdiri dari Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kajati, Ka PT, Kabinda, Danrem Gapo.

Kemudian Sekda Provinsi Sumsel, Danlanal serta Danlanud sebagai Wakil Ketua Satgas. Dalam SK dirincikan penugasan, Satgas terbagi dalam 4 Subsatgas.

Diantaranya preemtif, preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi. Hal tersebut dimaksudkan agar penanganan illegal drilling dan illegal refinery bisa dilakukan secara tuntas.

Mensikapi resminya SK tersebut, Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo selaku Wakil Ketua Satgas bergerak cepat melakukan konsolidasi internal di lingkup Polda Sumsel.

resmi ditandatangani, inilah respons cepat kapolda sumsel atasi illegal drilling dan illegal refinery                            palembang, koranpalpres.com - setelah secara resmi ditandatangani pj gubernur sumsel, inilah respon cepat kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik mengenai illegal drilling dan illegal refinery.
dengan menegaskan untuk ke-2 satgas ini harus segera bertindak, dimana satgas tersebut yakni illegal drilling dan illegal refinery.   
perlu diketahui bahwa pj gubernur sumsel elen setiadi telah resmi menandatangani surat keputusan (sk).
mengenai pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery di provinsi sumatera selatan.
baca juga:berkat inovasi yang satu ini, polrestabes palembang raih prestasi membanggakan, berikut bidangnya
baca juga:waduh! ada arahan peting diberikan kepada personel dari orang nomor 1 di polrestabes palembang
surat keputusan bernomor 510 yang ditandatangani gubernur sumsel pada rabu 30 juli 2024 tersebut menjadi dasar satgas untuk melakukan kegiatan dan penindakan dilapangan. 
tercantum dalam sk tersebut, gubernur sumsel sebagai ketua satgas yang memiliki tanggungjawab menetapkan arah kebijakan operasi penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery.
sementara jajaran forkopimda lainnya terdiri dari pangdam ii sriwijaya, kapolda sumsel, kajati, ka pt, kabinda, danrem gapo.
kemudian sekda provinsi sumsel, danlanal serta danlanud sebagai wakil ketua satgas. dalam sk dirincikan penugasan, satgas terbagi dalam 4 subsatgas.
baca juga:sosok jenderal bintang 2 di polri lepas kontingen taekwondo ke kejuaraan malaysia dan thailand terbuka
baca juga:tegas! ssdm polri imbau calon taruna akpol agar waspadai kasus ini
diantaranya preemtif, preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi. hal tersebut dimaksudkan agar penanganan illegal drilling dan illegal refinery bisa dilakukan secara tuntas.
mensikapi resminya sk tersebut, kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo selaku wakil ketua satgas bergerak cepat melakukan konsolidasi internal di lingkup polda sumsel.
dan jajarannya untuk memastikan tugas tiap tiap subsatgas dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secepatnya dilapangan.
kapolda sumsel, irjen pol rachmad wibowo sik menginstruksikan subsatgas dan jajarannya agar segera melakukan koordinasi diantara subsatgas untuk menentukan rencana kegiatan yang akan segera dilakukan.
baca juga:pimpinan tertinggi polri turun tangan memimpin sertijab sejumlah pati
baca juga:musnahkan 1,5 kg sabu, ini jiwa manusia yang terselamatkan oleh polda sumsel
“alhamdulillah setelah melalui proses dan koordinasi yang solid, usulan dari polda sumsel untuk pembentukan satgas disetujui dan sk gubernur sudah ditandatangani rabu kemaren, harus segera kita tindaklanjuti dilapangan, oleh karenanya perlu segera saya lakukan konsolidasi ini,” tuturnya.
rachmad wibowo juga menekankan perlunya informasi keberadaan satgas penaggulangan illegal drilling dan illegal refinery tersebut untuk diketahui.
dan diindahkan oleh masyarakat luas dengan tujuan agar kegiatan ilegal yang telah memakan banyak korban, kerusakan lingkungan.
serta banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan tersebut bisa dihentikan dan tidak berkelanjutan.
baca juga:wow! selama operasi patuh musi 2024, satlantas polrestabes palembang capai hal menakjubkan
baca juga:ini arahan wakapolda sumsel dalam latkatpuan ops mantap praja ta 2024 
“untuk eksistensi, saya tegaskan bahwa satgas ini akan segera bertindak dilapangan secara efektif sesuai dengan target yang ditentukan,” tegasnya.
dirinya menghimbau masyarakat yang sampai saat ini masih berkecimpung dibidang illegal drilling dan illegal refinery agar meninggalkan kegiataannya dan mencari sumber penghidupan yang legal.
“saya menghimbau masyarakat kita yang masih bekerja dirantai kegiatan ilegal ini untuk secara kesadaran beralih profesi," bebernya.
satgas ini terdiri dari banyak instansi yang terlibat dan memiliki peran sesuai bidangnya. "kita akan komunikasi intensif, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan solusinya,” tambahnya.
baca juga:hut pp polri ke-25, kapolda sumsel berpesan begini
baca juga:ini nama-nama catar akpol dari polda sumsel yang lolos pendidikan akpol semarang
sebagaimana diberitakan sebelumnya, maraknya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery diwilayah sumatera selatan telah menimbulkan banyak korban, kerusakan lingkungan serta kerugian negara bernilai trilyunan. 
terakhir kejadian di sungai lilin musi banyuasin pada juni-juli lalu yang merenggut hingga 5 nyawa dan kerugain negara mencapai rp4,8 trilyun rupiah.
hal tersebut yang kemudian membuat kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo menyebut sebagai tragedi kemanusiaan dan perlu dilakukan langkah penanganan yang konkrit oleh seluruh stake holder terkait.
dirinya mengusulkan kepada pemerintah daerah perlunya segera dibentuknya satgas yang akan menangani permasalahan tersebut secara bersinergi dan komprehensif dalam bertindak dilapangan dari hulu hingga ke hilirnya.
baca juga:wujud peduli dan lebih dekat dengan masyarakat, langkah berikut diambil alumni akpol 88 adhi pradana
baca juga:juara turnamen kapolri cup badminton championship 2024 berpeluang ikuti 2 tingkat kejuaraan, ini kata kapolri
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".