Inggris Tidak Masuk 10 Negara Manufaktur Teratas Lagi

BACA JUGA:Tes CAT Akademik Bahasa Inggris Penerimaan Bintara Polri Digelar, Ini Lokasinya

Kondisi itu memperjelas tantangan yang dihadapi pemerintahan Sir Keir Starmer.

Itu ketika Perdana Menteri berusaha untuk mengubah manufaktur Inggris dan mengamankan investasi untuk sektor teknologi masa depan.

Termasuk di dalamnya manufaktur mobil listrik, baterai, dan turbin angin, serta bidang tradisional seperti baja dan pertahanan. 

Pemerintah Inggris saat ini tengah menghadapi ancaman ribuan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Tata Steel di Port Talbot.

BACA JUGA:Wow, Klub-klub Inggris Berpeluang Tempatkan 5 Wakil di UCL!

Juga krisis pada produsen kapal yang berbasis di Belfast, Harland & Wolff, yang memiliki kontrak dengan Angkatan Laut Kerajaan senilai 1,6 miliar pounds.

Pada sisi lain Menteri Keuangan atau Menkeu Inggris, Rachel Reeves yang baru saja diangkat menyebut, pemerintah baru terpaksa menerima warisan ekonomi terburuk sejak Perang Dunia Kedua.

Rachel Reeves menuding pemerintah sebelumnya yang dianggapnya menghancurkan ekonomi Inggris selama 14 tahun mereka berkuasa.

"Saya telah berulang kali memperingatkan bahwa siapa pun yang memenangkan pemilihan umum akan mewarisi keadaan terburuk sejak Perang Dunia Kedua," ucap Reeves.

BACA JUGA:Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumsel, Kata Holda Perlu Komitmen Pemerintah

Kala itu ia menyampaikan pidatonya di Departemen Keuangan, Senin, lalu dan menyampaikan pemrintah barunya mendapatkan warisan 14 tahun kekacauan dalam ekonomi yang tidak bertanggung jawab.

Ia menyalahkan, pemerintah sebelumnya bertindak karena "kepentingan politik" sebagai bagian dari "pemerintah yang mengutamakan partai,".

Menurut Reeves, dari analisis Treasury terbaru selama akhir pekan diperlihatkan, ekonomi Inggris seharusnya akan lebih dari £ 140 miliar (USD179 miliar) atau bahkan lebih besar jika seandainya ekonomi Inggris tumbuh pada tingkat rata-rata ekonomi OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) dalam 13 tahun terakhir ini.

Kebijakan Pemerintahan Tory juga ditudingnya telah secara efektif merugikan anggaran Inggris USD74 miliar terkait pendapatan pajak yang hilang pada tahun 2023 saja.