Lakukan Perjanjian Kerja Sama Dengan KPU, Ini Tujuan Kejari Banyuasin

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 13 Aug 2024 - 19:21

Kejari Banyuasin bersama dengan KPU Kabupaten Banyuasin melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Selasa 13 Agustus 2024.--Humas Kejati Sumsel

Adapun lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pemberian bantuan hukum.

Kemudian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pengamanan pembangunan strategis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin mengharmonisasikan sesama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Abab dengan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).

Dimana Kejari Banyuasin telah melangsungkan Ekspose Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atas nama tersangka Rian Gusti Pratama Bin Nalmalion dan tersangka Ninis Sulastri Binti Ahmad (Alm).

Diketahui bahwa kedua tersangka yang juga sebagai korban dalam berkas perkara terpisah ini merupakan sesama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Muara Abab, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin.

Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejari Banyuasin, Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H mengatakan, kedua tersangka saling melayangkan laporan kepada pihak berwajib atas tindak pidana penganiayaan yang mereka alami.

Ekspose dilakukan melalui Zoom Meeting yang dihadiri langsung oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.

Beserta jajaran, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Wahyudi, S.H., M.Hum beserta jajaran.

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Raymund H. Sihotang, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyuasin Iwan Setiadi, S.H., Jaksa Fasilitator Muhammad Fajri, S.H. serta Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Banyuasin.

lakukan perjanjian kerja sama dengan kpu, ini tujuan kejari banyuasin                            banyuasin, koranpalpres.com - kejaksaan negeri (kejari) banyuasin bersama dengan kpu kabupaten banyuasin melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (mou), selasa 13 agustus 2024.
hal ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten banyuasin tahun 2024. 
penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan salah satu bentuk persiapan untuk menghadapi pesta demokrasi di wilayah kabupaten banyuasin. 
kegiatan mou ini dihadiri oleh aang midharta selaku ketua kpu kabupaten banyuasin beserta jajaran, kepala kejari banyuasin raymund h. sihotang, s.h., m.h, kepala seksi perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri banyuasin rizki aliansyah, s.h., m.h. 
baca juga: hidupkan kembali tradisi bidar tradisional di sungai desa tanjung kemala oku
baca juga:sekolah alam pertama di oku timur gelar field trip, ini pesan bunda paud
kepala seksi intelijen kejaksaan negeri banyuasin didi aditya rustanto, s.h., m.h, kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri banyuasin hendy, s.h serta jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri banyuasin.
dalam kata sambutannya, kepala kejaksaan negeri banyuasin menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin melalui mou ini mencakup berbagai aspek penting.
mulai dari koordinasi antara instansi terkait, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hingga pengawasan dan penegakan hukum yang relevan. 
”melalui sinergitas ini, kita berhadap dapat meminimalisir potensi permasalahan dan kendala yang dimungkinkan muncul selama proses pemilihan berlangsung," ujarnya. 
baca juga:dukung olahraga karate di oku timur, ketu tp pkk sambut pengurus inkado
baca juga:kagum! kumpul dan tatap muka dengan presiden ri di istana ikn, ini perasaan pj bupati lahat 
serta pihaknya memastikan bahwa baik hak-hak pemilih maupun calon peserta pemilihan dapat terlindungi dengan baik”, imbuhnya. 
kepala kejaksaan negeri banyuasin juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam mou ini dapat berkomitmen pada setiap butir kesepakatan dan bekerja dengan tanggung jawab. 
adapun lingkup dalam perjanjian kerjasama ini meliputi penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, pemberian bantuan hukum.
kemudian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, pengamanan pembangunan strategis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.
baca juga:dpd golkar lahat belum tentukan sikap dukungannya, sri marhaeni: kita tunggu hingga injury time 
baca juga:program pemberdayaan alternatif kawasan rawan narkoba, ini langkah tepat bnnp sumsel lakukan
sebelumnya, kejaksaan negeri (kejari) banyuasin mengharmonisasikan sesama anggota panitia pemungutan suara (pps) desa muara abab dengan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (rj).
dimana kejari banyuasin telah melangsungkan ekspose penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
yang melanggar pasal 351 ayat (1) kuhp atas nama tersangka rian gusti pratama bin nalmalion dan tersangka ninis sulastri binti ahmad (alm). 
diketahui bahwa kedua tersangka yang juga sebagai korban dalam berkas perkara terpisah ini merupakan sesama anggota panitia pemungutan suara (pps) desa muara abab, kecamatan rantau bayur, kabupaten banyuasin. 
baca juga:cukup bayar premi rp 20.000 perbulan, anda rasakan manfaatnya dari bpjs ketenagakerjaan
baca juga:keren, pj ketua tp pkk lahat pandai buat pola batik jumputan khas lahat, ini buktinya 
kepala seksi bidang intelijen kejari banyuasin, didi aditya rustanto, s.h., m.h mengatakan, kedua tersangka saling melayangkan laporan kepada pihak berwajib atas tindak pidana penganiayaan yang mereka alami. 
ekspose dilakukan melalui zoom meeting yang dihadiri langsung oleh jaksa agung tindak pidana umum prof. dr. asep nana mulyana, s.h., m.hum.
beserta jajaran, wakil kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan herry ahmad pribadi, s.h., m.h., asisten tindak pidana umum kejaksaan tinggi sumatera selatan wahyudi, s.h., m.hum beserta jajaran.
kepala kejaksaan negeri banyuasin raymund h. sihotang, s.h., m.h., kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri banyuasin iwan setiadi, s.h., jaksa fasilitator muhammad fajri, s.h. serta jaksa fungsional pada kejaksaan negeri banyuasin. 
baca juga:polda sumsel cek pembangunan gedung spkt polres ogan ilir, apa hasilnya?
baca juga:pj bupati muba h sandi siap sukseskan pilkada 2024 usai dapat arahan presiden jokowi di ikn
"setelah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh kepala kejaksaan negeri banyuasin, jaksa agung muda tindak pidana umum menyetujui penghentian penuntutan," katanya.
hal ini berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang melibatkan tersangka rian gusti pratama bin malmalion dan tersangka ninis sulastri binti ahmad (alm).
karena telah memenuhi syarat formil dan syarat meteril sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan kejaksaan ri nomor 15 tahun 2020.
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. jaksa agung muda tindak pidana umum mengapresiasi langkah restorative justice yang dilakukan oleh kejaksaan negeri banyuasin terhadap kedua tersangka. 
baca juga:wow! ada kegiatan jaksa jaga desa di aula kecamatan air sugihan
baca juga:inilah sosok kades di pali yang komitmen membangun sarana publik dan sdm dari dana desa
"dengan adanya restorative justice ini, kejaksaan telah berhasil mengharmonisasikan sesama anggota pps desa muara adab," ujarnya. 
bahwa sebelum sampai pada ekspose bersama jaksa agung muda tindak pidana umum, telah dilakukan tahap ii terhadap tersangka rian gusti pratama bin nalmalion pada 29 juli 2024 dan tahap ii terhadap tersangka ninis sulastri binti ahmad (alm) pada tanggal 06 agustus 2024. 
setelah dilakukan tahap ii terhadap kedua tersangka, kemudian dilanjutkan dengan proses perdamaian antara kedua tersangka di rumah restorative justice kejaksaan negeri banyuain.
yang bertempat di desa langkan, kecamatan banyuasin iii, kabupaten banyuasin yang dilangsungkan pada 30 juli 2024 dan tanggal 06 agustus 2024.
baca juga:pt jasa raharja salurkan santuan korban lakalantas ka, ini besarannya
baca juga:tarif tol indralaya-prabumulih terbaru agustus 2024, semua golongan lengkap!
yang dihadiri langsung oleh para pihak yang berperkara, kajari banyuasin, kasi pidum kejari banyuasin serta penuntut umum.
"sampai dengan bulan agustus 2024, kita kejaksaan negeri banyuasin telah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 4 perkara tindak pidana umum," jelasnya. 
hal ini membuktikan bahwa kejaksaan negeri banyuasin memiliki komitmen dalam penegakan hukum yang humanis.
hal ini agar tercapai keadilan di masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh jaksa agung republik indonesia.
baca juga:kejari ogan ilir terima pengembalian uang rp600 juta dari terduga mafia tanah, siapa dia?
baca juga:tegas! pesan sekda muba kepada pengurus korpri unit perangkat daerah 2024-2029
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".