Aman! 1 Kabupaten di Sumatera Selatan ini Lepas dari Bidikan KPK, Kenapa Bisa Ya?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 14 Aug 2024 - 14:17

Koordinator Kabupaten/Kota Antikorupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Friestmount Wongso (dua dari kanan) menyerahkan buka panduan pembentukan Daerah Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi kepada Pj Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

aman! 1 kabupaten di sumatera selatan ini lepas dari bidikan kpk, kenapa bisa ya?                            palembang, koranpalpres.com – tadinya komisi pemberantasan korupsi atau kpk menyasar 3 daerah kabupaten/kota di sumatera selatan.
ketiga daerah ini awalnya hendak dijadikan percontohan kabupaten/kota antikorupsi oleh deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat kpk ri.
namun belakangan, kpk hanya menetapkan 2 daerah saja yang masuk nominasi dalam program bergengsi itu.
sementara 1 lagi gagal masuk nominasi untuk menjadi objek observasi sebagai daerah percontohan kabupaten/kota antikorupsi.
baca juga:pemkot palembang optimis raih status kabupaten/kota percontohan anti korupsi dari kpk 
baca juga:kpk jadikan 2 daerah di sumatera selatan sebagai percontohan kabupaten-kota antikorupsi, coba tebak?
kira-kira penyebabnya apa ya?
simak penjelasan koordinator kabupaten/kota antikorupsi direktorat pembinaan peran serta masyarakat kpk ri, friestmount wongso di bawah ini.
saat menghadiri sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten/kota antikorupsi di sumatera selatan, friestmount wongso merinci hal itu. 
sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten/kota antikorupsi berlangsung di griya agung palembang, senin, 12 agustus 2024.
baca juga:pengumuman! kpk buka pendaftaran capim dan dewas periode 2024-2029, cek syarat dan tata cara daftar
baca juga:komitmen cegah korupsi, biro humas kpk ri-dinas kominfo provinsi sumsel jalin kolaborasi dan sinergitas
sosialisasi itu dibuka secara resmi oleh penjabat (pj) sekda provinsi sumsel, edward candra.
di kesempatan itu, friestmount membeberkan bahwa ada 2 kabupaten dan kota yang masuk nominasi untuk menjadi objek observasi.
kedua daerah ini akan diobservasi sebelum dijadikan sebagai daerah percontohan kabupaten/kota anti korupsi di sumatera selatan.
kedua daerah dimaksud masing-masing kota palembang dan kabupaten musi rawas (mura).
baca juga:diskominfo sumsel bikin konten bareng kpk ri, hasilnya bikin para koruptor bergidik
baca juga:kpk ri gandeng influencer palembang untuk kampanyekan anti korupsi, ini upaya yang dilakukannya 
dia mengakui, tadinya ada 3 daerah yang masuk dalam daftar usulan untuk menjadi lokus pihaknya.
selain palembang dan musi rawas sambung friestmount, ada kabupaten banyuasin yang sempat masuk daftar usulan. 
hanya saja berikutnya cuma ada 2 lokus yang akan menjadi tempat observasi kpk yaitu kota palembang dan kabupaten musi rawas. 
“jika dinyatakan lolos dan memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan bimbingan bimbingan teknis,” cetus friestmount.
baca juga:jualan jabatan gubernur maluku utara terjaring ott kpk
baca juga:siapa saja ketua kpk yang pernah terjerat kasus hukum?
lantas kenapa kabupaten banyuasin tidak masuk dalam agenda observasi?
friestmount beralasan, hal itu disebabkan lantaran kabupaten banyuasin belum punya mall pelayanan publik seperti 2 daerah yang terpilih, palembang dan musi rawas.
karena menurut dia, salah satu syarat untuk menjadi daerah percontohan kabupaten/kota antikorupsi yaitu ada tidaknya mall pelayanan publik di daerah tersebut. 
“sementara banyuasin belum punya, karena mall pelayanan publik yang dimiliki saat ini masih termasuk dalam kategori mini,” tukasnya.
baca juga:wih keren! kpk tetapkan desa muara gula baru muara enim sebagai desa antikorupsi tingkat nasional
baca juga:pengucapan sumpah nawawi pomolango jadi ketua sementara kpk disaksikan presiden jokowi 
sementara itu dalam sambutannya, pj sekda provinsi sumsel edward candra mendukung 2 daerah yang akan diobservasi kpk.
dia berharap agar kedua daerah ini dapat lolos dan berlanjut ke tahapan berikutnya untuk menjadi daerah percontohan kabupaten/kota antikorupsi.
"tentunya ini perlu keterlibatan dan peran serta semua stakeholder, termasuk masyarakat agar semua daerah terbebas dari korupsi,” ujarnya.
dalam mencegah terjadinya korupsi di pemerintah daerah kata edward tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem saja.
baca juga:percepat proses dugaan pelanggaran kode etik firli bahuri, ini kata dewas kpk
baca juga:pln gercep lakukan antisipasi korupsi, kpk angkat jempol dua
melainkan pula penanaman nilai-nilai integritas dan pelibatan peran serta aktif masyarakat termasuk stakeholder lainnya. 
“diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel,” cetus edward.
menurut edward, pembentukan percontohan kabupaten dan kota antikorupsi merupakan kelanjutan dari program desa antikorupsi. 
di mana, dalam prosesnya setiap kabupaten dan kota akan didorong untuk mengembangkan sistem dan mekanisme yang efektif.
baca juga:inilah dzawata maghfura zukhri, paskibraka 2024 asal aceh, yang ‘dipaksa’ lepas jilbab
baca juga:heboh, 18 paskibraka muslimah wajib lepas jilbab di ikn 
salah satu aspek penting dalam program ini, lanjut edward, meliputi edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. 
“kita harus bersama-sama membangun budaya antikorupsi yang kuat dalam masyarakat dengan senantiasa menunaikan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi,” pungkasnya. 
selanjutnya pj sekda provinsi sumsel edward candra beserta seluruh sekda kabupaten/kota yang hadir menerima buku panduan kabupaten/kota antikorupsi.
penyerahan buku panduan langsung oleh friestmount wongso usai kegiatan sosialisasi dibuka.