Gambar Burung Garuda berlatar belakang warna biru bertuliskan ‘Peringatan Darurat’ sebetulnya adalah respon kekecewaan publik terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang tengah berupaya menjegal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, Baleg DPR menggelar rapat membahas terkait Revisi Undang-Undang Pilkada bersama pemerintah dan DPD pada Rabu, 21 Agustus 2024. 

Rapat Kerja Baleg tersebut dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada).

BACA JUGA:Sumsel Tercatat: Ini 10 Kota Paling Miskin di Sumatera dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi 16,38 Persen

Hasil dari rapat tersebut, Baleg DPR menyepakati revisi UU Pilkada.

Salah satunya soal batas usia untuk maju Pilkada. 

Baleg menyepakati, UU Pilkada mengacu pada putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. 

Putusan mengubah syarat usia calon kepala daerah.

Putusan MA menyebut calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon.

Putusan kontroversi Baleg DPR RI mengenai syarat mengajukan calon yang memiliki kursi di DPR RI dan partai nonparlemen. 

Putusan ini menganulir amar MK terkait dengan syarat dan ambang batas pencalonan di Pilkada.

Salah satunya adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calonnya jika memiliki suara 20 persen dari jumlah kursi atau 25 persen suara sah dalam pemilihan umum DPRD.

Hal ini yang kemudian bikin kecewa masyarakat Indonesia. 

Dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur sesuai syarat yang sudah diatur. 

Namun dalam putusan Baleg DPR RI, aturan ini hanya berlaku untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.