Kejar Percepatan Kinerja, Sepakati Kerja Sama Jaminan dengan PT Jamkrindo

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Jumat , 23 Aug 2024 - 17:22

Pj Wako menerima PT Jamkrindo dalam rangka kerja sama jaminan bagi percepatan pembangunan Pagaralam.-Humas Protokol Pagaralam-

PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Penjabat (Pj) Wali Kota Pagar Alam H. Lusapta Yudha Kurnia melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Penandatanganan kesepakatan itu berlangsung di ruang rapat Besemah I (satu), Setdako Pagar Alam.

Pj Wali Kota Pagar Alam menyampaikan, penandatanganan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pertemuan yang telah terlaksana sebelumnya.

Diinformasikan juga dalam pertemuan ini bahwa saat ini Pemkot Pagar Alam sedang mengejar percepatan kinerja pembangunan kota Pagar Alam.

Pj Wali Kota berharap dengan terjalinnya kerjasama ini, PT Jaminan Kredit Indonesia dapat menjadi penjamin yang baik, serta dapat mempermudah administratif bagi pergerakan pembangunan di kota Pagar Alam.

Turut hadir dalam pelaksanaan penandatangan kesepakatan bersama ini, Staf Ahli, Inspektur Inspektorat, BKD, BAPPEDA, DPUTR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Disperindagkop, Disdikbud, Dinkes, Dinas Pertanian, serta Bagian Hukum Pemkot Pagar Alam.

Sebetulnya apakah PT Jamkrindo itu? Dilansir dari laman Jamkrindo, awalnya kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970.

Dalam perkembangannya LJKK ini diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985.

Seiring berjalannya waktu Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK.

Tidak lagi terbatas pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Lalu bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

Pada tahun itu juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

kejar percepatan kinerja, sepakati kerja sama jaminan dengan pt jamkrindo                            pagaralam, koranpalpres.com - penjabat (pj) wali kota pagar alam h. lusapta yudha kurnia melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kota pagar alam dengan pt jaminan kredit indonesia (jamkrindo).
penandatanganan kesepakatan itu berlangsung di ruang rapat besemah i (satu), setdako pagar alam.
pj wali kota pagar alam menyampaikan, penandatanganan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pertemuan yang telah terlaksana sebelumnya.
diinformasikan juga dalam pertemuan ini bahwa saat ini pemkot pagar alam sedang mengejar percepatan kinerja pembangunan kota pagar alam.
baca juga:kejati sumsel lakukan kerja sama dengan pt kai, apa bidangnya?
pj wali kota berharap dengan terjalinnya kerjasama ini, pt jaminan kredit indonesia dapat menjadi penjamin yang baik, serta dapat mempermudah administratif bagi pergerakan pembangunan di kota pagar alam.
turut hadir dalam pelaksanaan penandatangan kesepakatan bersama ini, staf ahli, inspektur inspektorat, bkd, bappeda, dputr, dinas perkim, dinas perhubungan, disperindagkop, disdikbud, dinkes, dinas pertanian, serta bagian hukum pemkot pagar alam. 
sebetulnya apakah pt jamkrindo itu? dilansir dari laman jamkrindo, awalnya kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (bumn dan swasta), pemerintah mendirikan lembaga jaminan kredit koperasi (ljkk) pada tahun 1970.
dalam perkembangannya ljkk ini diubah menjadi perusahaan umum pengembangan keuangan koperasi (perum pkk) melalui peraturan pemerintah nomor 51 tanggal 23 desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan pp no. 27 tanggal 31 mei 1985.
baca juga:lakukan perjanjian kerja sama dengan kpu, ini tujuan kejari banyuasin
seiring berjalannya waktu perum pkk dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, pemerintah memperluas jangkauan pelayanan perum pkk.
tidak lagi terbatas pada koperasi, tetapi juga meliputi usaha mikro, kecil dan menengah melalui pp no. 95 tanggal 7 november tahun 2000 dan sekaligus mengubah nama perum pkk menjadi perusahaan umum (perum) sarana pengembangan usaha (spu).
lalu bulan mei 2008, melalui peraturan pemerintah no. 41 tanggal 19 mei 2008 perusahaan umum (perum) sarana pengembangan usaha kembali diubah namanya menjadi perusahaan umum (perum) jaminan kredit indonesia (perum jamkrindo).
pada tahun itu juga, pemerintah menerbitkan peraturan presiden no. 2 tanggal 26 januari 2008 tentang lembaga penjaminan.
baca juga:kerja sama spektakuler! mahasiswa dan dosen ump buktikan cara sederhana ini dapat tingkatkan kesuburan tanah
dilansir dari laman resmi jamkrindo, untuk melaksanakan peraturan presiden tersebut, pemerintah dalam hal ini departemen keuangan, mengeluarkan peraturan menteri keuangan (pmk) no. 222/pmk.010/2008 tanggal 16 desember 2008 tentang perusahaan penjaminan kredit dan perusahaan penjaminan ulang kredit.
melalui regulasi dimaksud maka perum jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai perusahaan penjaminan kredit.
menteri keuangan kemudian menerbitkan keputusan menteri nomor: kep-77/km.10/2009 tanggal 22 april 2009 yang menetapkan izin usaha perum jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan kredit untuk menindaklanjutinya. 
presiden joko widodo kemudian resmi mengubah badan hukum perusahaan umum jaminan kredit indonesia atau perum jamkrindo menjadi perseroan terbatas melalui pp no. 11/2020.
pp tersebut telah diundangkan pada 17 februari 2020.
baca juga:kerja sama hebat pln icon plus dan masdar, langkah berani menuju energi bersih nasional
diperkuat lagi melalui keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ahu-00011484.ah..01.01 tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas perusahaan perseroan (persero) pt jaminan kredit indonesia atau disingkat pt jamkrindo (persero).
sedangkan akta pendirian perusahaan perseroan pt jaminan kredit indonesia (persero) ditandatangani di gedung kementerian bumn, jakarta pada 24 februari 2020.
masih dari laman resmi jamkrindo, peraturan pemerintah (pp) nomor 20/2020 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt bahana pembinaan usaha indonesia mengubah status badan hukum menjadi pt jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari holding asuransi dan penjaminan.