Hati-Hati! Ternyata Pinjol Bisa Akses Kontak di HP, Ini Penjelasannya

Reporter: Gandi |

Editor: Gandi |

Rabu , 28 Aug 2024 - 16:55

Ilustrasi - Hati-Hati! Ternyata Pinjol Bisa Akses Kontak di HP, Ini Penjelasannya-Youtube fintechid-

Lantas, orang yang menjadi kontak darurat harus memberikan persetujuan secara langsung. Tidak bisa serta merta karena persetujuan dari si peminjam saja.

Sementara itu, OJK juga telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending, sebagai bagian dari peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menegaskan bahwa setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait perihal prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.

Sebagaimana diketahui, road map ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK).

Adapun Pasal 306 UU PPSK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 25 miliar dan Rp 250 miliar. Aturan Baru Pinjol 2024

Salah satu dari butir dari delapan poin aturan terbaru pinjol yang berlaku mulai 2024 ini menetapkan bahwa kontak darurat bukan untuk menagih.

Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih.

Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan.

Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat.

hati-hati! ternyata pinjol bisa akses kontak di hp, ini penjelasannya                            koranpalpres.com- banyak sekali keluahan masyarakat terkait metode penagihan pinjaman online, tenyata pinjol bisa akses kontak di hp.
tak jarang penagih pinjaman menghubungi kontak kerabagt dekat peminjam.
tidak hanya itu jarang pula para meminjam perusahaan pinjol untuk dapat mengakses daftar kontaknya.
para penagih hanya menjalankan tugasnya yaitu dengan meminta peminjaman untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat dipungkiri kerap melakukannya dengan melanggar etika.
baca juga:review axioo hype 5 amd x3: laptop jkt48 harga 4 jutaan dapet adp!
baca juga:pembangunan jalan tol jambi-palembang makin nyata: ini update terkini dari gerbang tol bayung lencir
dalam hal ini untuk penagihan yang melibatkan kontak yang tak bersangkutan berarti masuk kedalam kategori ilegal.
untuk perilaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen ojk, bahwa konsumen harus dapat membedakan pinjol yang legal dan ilegal.
harus dibedain pinjol legal maupun ilegal, kalau pinjol legal mempunyai tiga syarat, yaitu camera, microphone sama location, akan tetapi jika sudah sampai minta kontak-kontak hal ini sudah menjadi ilegal.
hal inilah yang memudahkan masyarakat dalam membedakan layanan fintech yang legal dan ilegal.
baca juga:festival perahu bidar, ada penambahan perjalanan lrt sumsel, catat tanggalnya
baca juga:rapat koordinasi netralitas asn di hotel the zuri palembang, ada sosok pejabat tinggi kejari ogan ilir
adapun uu no. 27 tahun 2022 tentang undang-undang perlindungan data pribadi (uu pdp) menegaskan data pribadi yang digunakan oleh pihak lain wajib diketahui tujuan dan penggunaannya oleh pemilik data pribadi. 
bahkan pasal 20 uu pdp juga menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk dapat memproses data pribadi.
lantas, orang yang menjadi kontak darurat harus memberikan persetujuan secara langsung. tidak bisa serta merta karena persetujuan dari si peminjam saja.
sementara itu, ojk juga telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (p2p) lending, sebagai bagian dari peta jalan lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (lppbbti). 
baca juga:tim jaksa kejati sumsel hadiri sidang pra peradilan, kasus apa ya?
baca juga:waspada! ini data pribadi yang bisa disebar pinjol ilegal, wajib diketahui
kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (pvml) ojk agusman menegaskan bahwa setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait perihal prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.
sebagaimana diketahui, road map ini sejalan dengan amanat undang-undang no.4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan (uu ppsk). 
adapun pasal 306 uu ppsk mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan (pusk) melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit rp 25 miliar dan rp 250 miliar. aturan baru pinjol 2024
salah satu dari butir dari delapan poin aturan terbaru pinjol yang berlaku mulai 2024 ini menetapkan bahwa kontak darurat bukan untuk menagih. 
baca juga:sosialisasi p4gn ke generasi muda, begini bnnp sumsel melakukannya
baca juga:ungkap suatu kehormatan, ratu dewa resmi didukung partai golkar sebagai bacalon walikota di pilkada palembang
kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih.
sebelum menetapkan kontak darurat, platform p2p lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. dengan demikian, kontak darurat tak asal dicantumkan.
penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat.