Khusus Kepala Desa, Ini Cara Kejari Lahat Cegah Korupsi dan Netralitas Pilkada, Apakah Itu?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 28 Aug 2024 - 19:02

Kejari Lahat melakukan kegiatan penerangan hukum yang bertema pencegahan tindak pidana korupsi dan netralitas para kepala desa pada Pilkada Kabupaten Lahat.--Humas Kejati Sumsel

Sebelumnya, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat, tersangka YN melalui pihak keluarganya menyerahkan titipan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp105.000.000 kepada Tim Penyidik Kejari Lahat, Senin 26 Agustus 2024.

Selanjutnya uang tersebut disetorkan ke RPL Bank BNI KCP Lahat. Proses penanganan kasus ini masih dalam tahap penyidikan serta uang pengganti yang telah dititipkan berada dalam pengawasan Tim Penyidik Kejari Lahat.

"Bahwa sebelumnya Tim Penyidik kita telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka yakni YN dan YR dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap 3 kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020," ujar Kasi Intel Kejari Lahat, Zit Muttaqin, S.H., M.H.

Yaitu kegiatan Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, kegiatan Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi dan kegiatan Peningkatan Liasion Officer/ Organizer.

Yang mana tersangka YN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada 3 kegiatan Inspektorat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 tersebut di atas.

Perbuatan Tersangka YN dan tersangka YR mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar ±Rp800.000.000, serta telah dilakukan penahanan terhadap kedua orang tersangka di Lapas Kelas IIA Lahat.

Tersangka YN dan tersangka YR disangka melanggar ketentuan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP subsidair Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999.

"Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP," ungkapnya.

khusus kepala desa, ini cara kejari lahat cegah korupsi dan netralitas pilkada, apakah itu?                            lahat, koranpalpres.com - kejaksaan negeri (kejari) lahat melakukan kegiatan penerangan hukum yang bertema pencegahan tindak pidana korupsi dan netralitas para kepala desa pada pilkada kabupaten lahat.
kegiatan tersebut diadakan di gedung pertemuan pemkab lahat, selasa 27 agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib. kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang kepala desa se-kabupaten lahat.
yang mana dibuka secara langsung dengan sambutan dari kepala kejaksaan negeri lahat toto roedianto s.sos., s.h., m.h.
dalam sambutannya kepala kejaksaan negeri lahat mengingatkan kembali kepada para kepala desa yang hadir untuk mengelola dan memakai dana desa sesuai dengan peruntukannya pelaksanaannya.
baca juga:kpu ogan ilir batasi wartawan liputan pendaftaran bacalon bupati dan bacalon wakil bupati, ada apa?
baca juga:alhamdulillah, 27 kpm desa pagarjati lahat terima dana blt 3 bulan sekaligus, ini pesan kades
hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada yang akan datang.
sementara itu, kepala seksi tindak pidana khusus kejaksaan negeri lahat firmansyah, s.h menyampaikan materi mengenai pencegahan tindak pidana korupsi khususnya terhadap dana desa.
disambung dengan materi mengenai netralitas para kepala desa pada pilkada kabupaten lahat yang disampaikan oleh kepala seksi intelijen kejaksaan negeri lahat zit muttaqin, s.h., m.h. 
dalam kegiatan ini juga dilakukan interaksi tanya-jawab antara kepala desa dengan pihak kejaksaan negeri lahat serta kejaksaan negeri lahat menerima aspirasi dari para kepala desa. 
baca juga:pasangan ludi oliansyah - bertha antarkan berkas pendaftaran ke kpu diiringi ribuan pengantar
baca juga:5 kadus sukanegara lahat sampaikan usulan pada musdes 2025, ini pinta kades 
hal ini mengenai pengelolaan dana desa maupun permasalahan yang terjadi menjelang pilkada di kabupaten lahat. kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran hukum para kepala desa dan masyarakat.
agar dapat berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dan keadilan, serta untuk mencegah perbuatan menyimpang atau melawan hukum yang dilakukan kemudian hari.
sebelumnya, bertempat di kantor kejaksaan negeri (kejari) lahat, tersangka yn melalui pihak keluarganya menyerahkan titipan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar rp105.000.000 kepada tim penyidik kejari lahat, senin 26 agustus 2024.
selanjutnya uang tersebut disetorkan ke rpl bank bni kcp lahat. proses penanganan kasus ini masih dalam tahap penyidikan serta uang pengganti yang telah dititipkan berada dalam pengawasan tim penyidik kejari lahat.
baca juga:pj bupati lahat launching gerakan like-r, ternyata ini tujuan utamanya
baca juga:paslon berlian deklarasi dan langsung mendaftar ke kpu lahat, ini pesan singkatnya
"bahwa sebelumnya tim penyidik kita telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka yakni yn dan yr dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap 3 kegiatan pada inspektorat kabupaten lahat tahun anggaran 2020," ujar kasi intel kejari lahat, zit muttaqin, s.h., m.h.
yaitu kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan sosialisasi pencegahan gratifikasi dan kegiatan peningkatan liasion officer/ organizer.
yang mana tersangka yn selaku pejabat penatausahaan keuangan (ppk) pada 3 kegiatan inspektorat kabupaten lahat tahun anggaran 2020 tersebut di atas. 
perbuatan tersangka yn dan tersangka yr mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar ±rp800.000.000, serta telah dilakukan penahanan terhadap kedua orang tersangka di lapas kelas iia lahat.
baca juga:berita gembira, bunga ringan! ajukan kur bri 2024 hingga rp500 juta, ini tabel angsuran dan syaratnya
baca juga:tinjau ruas jalan rusak, pemkab oku timur segera perbaiki 3 ruas jalan desa ini
tersangka yn dan tersangka yr disangka melanggar ketentuan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri no.31 tahun 1999.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhp subsidair pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri no.31 tahun 1999.
"sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) kuhp," ungkapnya.
baca juga:samsat oku timur bisa layani 300 berkas perhari, catat batas akhir pemutihan pkb disini!
baca juga:investasi sehat! ini 5 merk juicer terbaik 2024, bikin jus lebih mudah
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"