Pemkab Lahat dan Forkopimcam Pulau Pinang Datangi Rumah Warga di Dua Desa, Ini Tujuannya
![](https://palpres.bacakoran.co/upload/88f1e91f9a370c99096b8157c489f8c6.jpg)
TINJAU : Kepala Bappeda Lahat, Feriansyah Eka Putra ST MM didampingi Forkopimcam dan OPD terkait, meninjau lokasi warga penerima bansos-Bernat/koranpalpres.com-
LAHAT, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DPMD, Dinas Dalduk dan KB, Dinsos, BPS dan Kominfo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pulau Pinang, mendatangi secara langsung ke dua desa yakni, Karang Dalam serta Pagarbatu.
"Tujuannya tidak lain untuk melakukan uji petik sekaligus klarifikasi data terhadap Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," sebut Kepala Bappeda, Feriansyah Eka Putra ST MM, Kamis 5 September 2024.
Hal ini, sambung dia, untuk melihat secara langsung dengan turun ke lapangan guna memastikan, apakah bantuan terhadap warga kategori kemiskinan ekstrem dari pemerintah pusat betul-betul berjalan.
"Kita sejauh ini melihat dari laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa (Pemdes), nah untuk itu dilakukan uji petik dengan menanyakan kepada bersangkutan," jelas dia.
BACA JUGA:Pemkab Lahat Bedah 658 Rumah Warga Tak Layak Huni di 2024,Ini Penampakannya
BACA JUGA:Heboh! Halaman Pemkab Lahat Diserbu OPD dan Forkompinda, Ada Apa Ini?
Sebab, masih ucapnya, terkadang data bantuan yang diterima berbanding terbalik dengan kenyataannya.
Hal ini justru membuat dilema karena bantuan semestinya, diperuntukkan memang bagi warga berhak mendapatkan malah tidak menerimanya.
"Misalkan bantuan dari Dinas Sosial yakni, PKH dan BNPT termasuk juga bantuan langsung tunai (BLT) bersumber dari dana desa," ulas dia.
Hanya saja, lanjut Feriansyah, fakta yang ada beberapa masyarakat seharusnya tidak pantas menerima malah mendapatkan, sedangkan warga patut menerimanya sama sekali tidak masuk dalam database.
BACA JUGA:KABAR GEMBIRA, Pemkab Lahat Buka Seleksi CPNS 2024, Segini Jumlah dan Formasinya
"Penduduk dengan kategori Kemiskinan ekstrem apabila pendapatan perharinya sebesar Rp 11.000, atau perbulannya mencapai Rp 330.000 jelas ini sangat mustahil mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga," imbau dirinya.
Oleh karena itu, dengan adanya uji petik ini kedepannya pemdes dapat memperbaiki data-data terbaru, untuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menindaklanjuti.