Masuk Secara Legal ke Indonesia, Ini Tindakan Polri Hingga Buronan Kasus Pencucian Uang Dideportasi
![](https://palpres.bacakoran.co/upload/344bc6f27407e55cdcc8f5512c388b2e.jpg)
Alice Guo alias Guo Huang Ping, buronan kasus pencucian uang asal Filipina, telah dideportasi dari Indonesia, hal itu dikatakan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti.--Bidhumas Polda Sumsel
JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Alice Guo alias Guo Huang Ping, buronan kasus pencucian uang asal Filipina, telah dideportasi dari Indonesia.
Alice ditangkap di Tangerang, Banten, dan dipulangkan ke negaranya dengan pengawalan ketat dari Polri serta Kepolisian Filipina.
Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti, mengonfirmasi bahwa Alice Guo masuk ke Indonesia secara legal tanpa pelanggaran imigrasi.
“Tidak ada pelanggaran imigrasi apapun, masuk secara legal,” kata Irjen Krishna Murti kepada wartawan pada Jumat 6 September 2024.
BACA JUGA:Pengecekan Persiapan Satpas Menjelang Evaluasi Ombudsman 2024, Ini Langkah Wakapolres Empat Lawang
BACA JUGA:MANTAP! Aksi Heroik Personel Bhabinkamtibmas Polsek Pulogadung Berujung Tiket Sekolah PAG
Namun, Irjen Pol Krishna belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait detail kedatangan Alice Guo ke Indonesia, hanya menegaskan bahwa prosedur kedatangan tersebut sah dan sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Alice Guo yang juga mantan Wali Kota Bamban, Filipina, terlibat dalam kasus pencucian uang. Badan penegak hukum Filipina.
Termasuk Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap Alice Guo dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman Filipina.
Mereka dituduh terlibat dalam pencucian uang senilai lebih dari 100 juta peso atau sekitar Rp 2,7 miliar, yang diduga merupakan hasil dari aktivitas kriminal.
BACA JUGA:PJU Polri Ini Sampaikan Apresiasi Kapolri Ke Anggota Penggali Kubur, Siapa Dia?
BACA JUGA:Wow! Ada Gladi Bersih di Mapolda Sumsel, Ada Acara Apa?
Alice Guo dipulangkan ke Manila, Filipina, melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 5 September 2024 malam. Deportasi ini merupakan bagian dari kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina.
Saat proses deportasi berlangsung, sejumlah pejabat tinggi Filipina turut hadir, termasuk Sekretaris Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Atty Benhur Abalos.