Literasi Hukum bagi Pemuda Desa Wisata Gunung Dempo, Pakar Hukum ini Bangkitkan Kepedulian Pariwisata

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 08 Sep 2024 - 21:24

Managing Director Firma Hukum Hendra Sudrajat Legal Consultant, Hendra Sudrajat (lima dari kiri, berdiri) bersama pemuda Desa Wisata Gunung Dempo dan Kelompok Sadar Wisata Gunung Dempo.--Firma Hukum Hendra Sudrajat Legal Consultant

“Sehingga tidak hanya pengelolaan tempat wisata tetapi membutuhkan pemahaman hukum bagi ekosistem pariwisata di kawasan Gunung Dempo,” tutur Hendra.

Lebih lanjut Direktur Dumantara Riset Institute Yayasan Pendidikan Hendrajat Dumantara ini mengaku dirinya memiliki perhatian penuh terhadap kepariwisataan.

Karena menurut dia, hal ini bisa menggerakkan perekomonian masyarakat disekitar lokasi destinasi wisata.

Terlebih dengan memahami hukum pariwisata maka akan mengetahui regulasi hukum terkait dengan pelestarian dan peningkatan mutu objek wisata dan daya tarik wisata.

Masih kata Hendra, yang paling penting memberikan kesempatan yang merata dan setara dalam memperoleh kesempatan berusaha di bidang pariwisata.

“Dan hal ini membantu para generasi muda untuk berkreasi dan memberikan produktiftas atas karya dan prestasi mereka,” sambungnya.

Dan yang menjadi tantangan ke depan imbuh Hendra, bahwa apakah regulasi peraturan perundang-undangan kepariwisataan telah mampu memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pariwisata maupun kepada pengunjung.

“Terutama sekali, yang paling penting mampu mengangkat nilai kearifan lokal dala industri kepariwisataan,” tambahnya.

Nilai kearifan lokal perlu dimunculkan sebagai ciri khas dalam pemasaran pariwisata, khususnya di kawasan Gunung Dempo ada banyak narasi nusantara yang telah berkembang di masa lalu.

Maka penemu teori konstitusi nusantara ini, mengkaitkan dengan hukum pariwisata dengan teori baru yang ditemukannya.

literasi hukum bagi pemuda desa wisata gunung dempo, pakar hukum ini bangkitkan kepedulian pariwisata                            pagaralam, koranpalpres.com - firma hukum hendra sudrajat legal consultant melakukan literasi hukum kepada perkumpulan pemuda desa wisata gunung dempo, kecamatan pagaralam selatan, kota pagaralam.
kegiatan literasi hukum ini berlangsung di balai pasar tani gunung dempo, pada ahad, 8 september 2024. 
literasi hukum berbentuk penyuluhan hukum yang bertema “penyuluhan hukum teori konstitusi nusantara berkaitan hukum pariwisata”.
kegiatan edukatif ini dibawakan langsung oleh managing director firma hukum hendra sudrajat legal consultant dr hendra sudrajat sh mh.
baca juga:dicabut kemendikbud, wakil rektor i ukb: kampus sedang pembenahan untuk status aktif kembali
baca juga:hadiri seminar hibah masyarakat kepada museum negeri sumsel, bem ukb palembang dibuat terkesima
tampak puluhan pemuda desa wisata gunung dempo dan kelompok sadar wisata antusias menyimak pemaparan dr hendra sudrajat. 
menurut dr hendra sudrajat, kegiatan ini bertujuan memberikan literasi hukum kepada masyarakat wisata, khususnya pemuda yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata. 
dia membawakan undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
di uu itu menjelaskan pengertian kepariwisataan adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia atau kelompok manusia dengan mengunjungi tempat dsetinasi wisata tertentu. 
baca juga:ada ibu kota nusantara, pagaralam terlempar dari 10 besar kota dengan wilayah terbesar di indonesiaa
baca juga:ini 5 kota tersepi di pulau sumatera, ada pagaralam lho
kawasan wisata gunung dempo terdapat banyak destinasi wisata di antaranya gunung dempo, tugu rimau, kebon raya dempo, paralayang, tangga 2001, dan pabrik teh ptpn vii.
kemudian cughup mangkok, cughup embun, kebun salak, villa gunung gare, dempo park, liku selfie, dempo magnet, dan rumah terbalik. 
“sehingga tidak hanya pengelolaan tempat wisata tetapi membutuhkan pemahaman hukum bagi ekosistem pariwisata di kawasan gunung dempo,” tutur hendra.
lebih lanjut direktur dumantara riset institute yayasan pendidikan hendrajat dumantara ini mengaku dirinya memiliki perhatian penuh terhadap kepariwisataan. 
baca juga:mengenal kemplang mi dan kuliner asyik khas pagaralam lainnya
baca juga:hanya ada 9 provinsi penghasil teh di indonesia, sumatera selatan punya pagaralam
karena menurut dia, hal ini bisa menggerakkan perekomonian masyarakat disekitar lokasi destinasi wisata. 
terlebih dengan memahami hukum pariwisata maka akan mengetahui regulasi hukum terkait dengan pelestarian dan peningkatan mutu objek wisata dan daya tarik wisata.
masih kata hendra, yang paling penting memberikan kesempatan yang merata dan setara dalam memperoleh kesempatan berusaha di bidang pariwisata.
“dan hal ini membantu para generasi muda untuk berkreasi dan memberikan produktiftas atas karya dan prestasi mereka,” sambungnya. 
baca juga:ini 3 gerbang masuk utama kota pagaralam
baca juga:5 destinasi wisata terhits di pagaralam, jelajah keindahan surga di bumi besemah yang memukau!
dan yang menjadi tantangan ke depan imbuh hendra, bahwa apakah regulasi peraturan perundang-undangan kepariwisataan telah mampu memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pariwisata maupun kepada pengunjung.
“terutama sekali, yang paling penting mampu mengangkat nilai kearifan lokal dala industri kepariwisataan,” tambahnya.
nilai kearifan lokal perlu dimunculkan sebagai ciri khas dalam pemasaran pariwisata, khususnya di kawasan gunung dempo ada banyak narasi nusantara yang telah berkembang di masa lalu.
maka penemu teori konstitusi nusantara ini, mengkaitkan dengan hukum pariwisata dengan teori baru yang ditemukannya. 
baca juga:sensasi teh hitam khas pagaralam yang kini tembus di pasar dunia
baca juga:5 daerah penghasil kopi terbesar di sumatera selatan, bukan pagaralam juaranya, melainkan...
teori konstitusi nusantara akan memperkuat nilai kearifan lokal yang bisa menjadi daya tarik wisata yang kemudian dibuatkan regulasi hukumnya. 
“pemerintah daerah hendaknya melakukan upaya perlindungan hukum terhadap pariwisata daerah dalam menyusun peraturan daerah,” singgungnya. 
sebagai pakar hukum, akademisi dan praktisi hukum, hendra mengaku bersedia mendampingi pemerintah kota pagaralam dalam menyusun regulasi daerah terkait pengembangan pariwisata gunung dempo. 
tak hanya pemerintah daerah, lawyer dan mediator ini bersedia mendampingi pemuda desa wisata gunung dempo dalam aspek penguatan kelembagaan dan sdm maupun pendampingan hukum secara cuma-cuma. 
baca juga:pagaralam tidak termasuk 10 besar kenaikan inflasi
baca juga:kolaborasi dosen dan mahasiswa thi fakultas pertanian unsri, kembangkan produk dari biji lotus di ogan ilir
“sudah menjadi komitmen teori konstitusi nusantara yang perlu diterapkan di bumi besemah ini,” pungkasnya.