Ratusan Massa Geruduk Kantor Camat Pedamaran OKI, Desak Pemecatan Kades Karena Ini

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Senin , 09 Sep 2024 - 21:24

Warga pedamaran geruduk kantor camat Pedamaran untuk mendesak pemecatan kades--

ratusan massa geruduk kantor camat pedamaran oki, desak pemecatan kades karena ini                            kayuagung, koranpalpres.com – ratusan massa desa pedamaran vi, kecamatan pedamaran, kabupaten ogan komering ilir (oki) geruduk ke kantor camat pedamaran, senin 9 september 2024.
aksi tersebut dilakukan dengan beberapa tuntutan terhadap kepimpinan kepala desa (kades) selama ini. 
salah satunya, warga menginginkan kades mundur dari jabatannya. 
terungkap dalam aksi unjuk rasa ini, masyarakat banyak merasakan permasalahan. yakni selama dipimpin oleh kades makmun murid. 
baca juga:memanas!! ribuan pendemo lintas parpol depan geruduk kantor pemkab lahat, ini tuntutannya
dalam aksinya pendemo mengungkapkan jika sang kades dinilai gagal dalam memimpin desa pedamaran vi. 
hal ini diakui warga banyaknya dugaan penyimpangan yang telah dilakukan sang kades. 
diantaranya uang bantuan pemerintah, diduga uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi. selain itu masyarakat juga menilai pengangkatan beberapa perangkat desa yang merupakan kroni kroninya.
hal ini dilakukan ada dugaan agar tindak tanduknya dalam melakukan penyelewengan uang bantuan berjalan mulus. 
baca juga:ratusan massa pac pemuda pancasila geruduk kejari pali, ini sebabnya
"aksi kami hari ini murni untuk kepentingan masyarakat pedamaran tanpa ada kepentingan yang lain. kami ingin menyelamatkan desa yang kami cintai," ujar salah satu pendemo.
diungkapkan pendemo, aksi demo ini jangan sampai desa ini dipimpin orang salah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. 
"jadi untuk itu kami mendesak pihak kecamatan pedamaran untuk merekomendasikan kepala desa ke badan pemerintahan desa kabupaten oki untuk dipecat," jelasnya.
masih kata mereka, kepada pihak penegak hukum untuk menyelidiki aliran dana yang diduga diselewengkan oleh kades makmun dan kroninya.
baca juga:kepsek, guru dan siswa smpn 3 lahat geruduk pendopoan rumdin bupati lahat, ada apa gerangan
terkait hal itu, tokoh masyarakat pedamaran vi barap muli, mengatakan, sangat menyayangkan adanya aksi unjuk rasa ini, menggingat ini fenomena baru terjadi di pedamaran.
yakni masyarakatnya meminta pemimpin mundur dari jabatannya. 
"jadi mengimbau kepada para pendemo untuk melakukan aksi dengan santun dan damai jangan sampai ada yang membonceng aksi tersebut," terangnya. 
dikatakan barap muli, kepada pemerintah kabupaten oki untuk segera membentuk tim investigasi terkait tuntutan masyarakat tersebut. 
baca juga:as roma mendadak pecat jose mourinho, de rossi resmi gantikan the special one 
dia juga menghimbau bila masyarakat  sudah tidak percaya lagi pada pemimpinnya sebaiknya mengudurkan diri. 
adapun tuntutan para pendemo yang disamu adalah mendesak kades untuk segera merealisasikan dana rehab untuk 4 rumah di desa pedamaran vi. 
yaitu senilai rp40 juta anggaran add tahun 2024. juga menuntut kades segera mencairkan dana bumdes tahap 1 senilai rp300 juta. 
masyarakat juga mendesak pemerintah kecamatan pedamaran untuk merekomendasikan surat pemecatan kades yang akan diteruskan ke dinas pmd kabupaten oki. 
baca juga:puluhan massa masyarakat sejagung bersatu desak pemecatan kades sejagung, ini penyebabnya
termasuk mendesak kades untuk melakukan renovasi semua infrastruktur yang telah rusak dan tidak layak pakai lagi. 
terkait jabatan kades, diberitakan sebelumnya, unjuk rasa dan audiensi yang dilakukan kepala desa (kades) di depan gedung dpr/mpr, selasa 17 januari 2023, ditanggapi wakil rakyat. komisi ii dpr ri menerima perwakilan kepala desa usai melakukan aksi.
anggota komisi ii dpr ri mohammad toha mengklaim seluruh fraksi di parlemen setuju dilakukan revisi atau perubahan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (revisi uu desa) soal masa jabatan kepala desa atau kades. keputusan untuk menyetujui revisi uu desa itu diperoleh setelah badan legislasi (baleg) dpr melakukan pertemuan dengan perwakilan kepala desa usai melakukan aksi. 
"di komisi ii, di baleg, di fraksi, semuanya menyetujui," kata toha kepada wartawan di kompleks parlemen, jakarta, selasa 17 januari 2023.
baca juga:inilah sosok kades di pali yang komitmen membangun sarana publik dan sdm dari dana desa
dpr sendiri, sambung toha, masih menunggu sikap pemerintah soal revisi uu desa. jika revisi berjalan mulus, masa jabatan kades bakal diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun tiap periodenya. hal itu sesuai dengan tuntutan ribuan kepala desa yang berunjuk rasa di depan gedung dpr ri, jakarta, selasa pagi.
"tinggal tunggu pemerintah, ya. harus dua-duanya, kan, dpr sama pemerintah. nah, kalau pemerintah sudah klop, ini bisa jalan," ucap toha. pasal 39 uu desa menyatakan masa jabatan kades selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
kemudian, petahana kades dapat menjabat lagi paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.