Kembali Kejari Palembang Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Bank Pembangunan Daerah, Ini Kasusnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 12 Sep 2024 - 11:38

Setelah melakukan berbagai tindakan penyelidikan, membuat Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang menetapkan 1 orang tersangka, dalam kasus dugaan korupsi fasilitas Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Setelah melakukan berbagai tindakan penyelidikan, membuat Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menetapkan 1 orang tersangka, dalam kasus dugaan korupsi fasilitas Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel.

Bank yang dimaksud tidak Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Kapten A Rivai Palembang yang merupakan kantor Cabang Pembantu Bandara Mas pada tahun 2019-2020.

Tersangkanya merupakan Analis Kredit Pada PT Bank Sumsel Babel berinisial ED, hal ini dikarenakan melakukan perbuatan Pemprosesan Kredit terhadap permohonan kredit.

Yang mempergunakan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Perintah Kerja (SPK) Palsu/Fiktif pada Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai, Kantor Cabang Pembantu Bandara Mas pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Kasi Intel Kejari Palembang, Dr. Hardiansyah, S.H., M.H., M.I.Pol membenarkan hal tersebut yang ditetapkan pada Rabu 11 September 2024.

"Benar adanya penetapan 1 orang tersangka dalam kasus kasus dugaan korupsi fasilitas Kredit Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel," ujarnya, Kamis 12 September 2024.

Dengan kasus yang terjadi ini diperkiraan kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersangka bersama dengan tersangka FI dan Tersangka KK.

Yang sebelumnya telah ditahan adalah sebesar Rp5.440.000.000. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan dilakukan Penahanan terhadap tersangka ED untuk 20 hari kedepan dengan alasan Penahanan.

"Ada beberapa alasan kita melakukan penahanan terhdap tersangka selama 20 hari kedepannya yang tidak lain untuk kepentingan penyelidikan," tambahnya.

Dimana untuk mempercepat proses Penyidikan, kemudian sehubungan dengan Pasal 21 Ayat 1 KUHAP yang berbunyi perintah Penahanan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

kembali kejari palembang tetapkan tersangka dugaan korupsi bank pembangunan daerah, ini kasusnya                            palembang, koranpalpres.com - setelah melakukan berbagai tindakan penyelidikan, membuat tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan negeri (kejari) palembang menetapkan 1 orang tersangka, dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit bank pembangunan daerah sumsel dan babel.
bank yang dimaksud tidak bank sumsel babel (bsb) cabang kapten a rivai palembang yang merupakan kantor cabang pembantu bandara mas pada tahun 2019-2020.
tersangkanya merupakan analis kredit pada pt bank sumsel babel berinisial ed, hal ini dikarenakan melakukan perbuatan pemprosesan kredit terhadap permohonan kredit.
yang mempergunakan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan surat perintah kerja (spk) palsu/fiktif pada bank sumsel babel cabang a. rivai, kantor cabang pembantu bandara mas pada tahun 2019 dan tahun 2020.
baca juga:peninggalan sejarah! 5 wisata candi hindu-buddha di indonesia, legend banget
baca juga:lintas agama doakan pilkada serentak 2024, komentar sultan palembang kejutkan pemuka 6 agama
kasi intel kejari palembang, dr. hardiansyah, s.h., m.h., m.i.pol membenarkan hal tersebut yang ditetapkan pada rabu 11 september 2024.
"benar adanya penetapan 1 orang tersangka dalam kasus kasus dugaan korupsi fasilitas kredit bank pembangunan daerah sumsel dan babel," ujarnya, kamis 12 september 2024.
dengan kasus yang terjadi ini diperkiraan kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersangka bersama dengan tersangka fi dan tersangka kk.
yang sebelumnya telah ditahan adalah sebesar rp5.440.000.000. bahwa untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan terhadap tersangka ed untuk 20 hari kedepan dengan alasan penahanan.
baca juga:dari loper koran, kini jadi sekretaris daerah palembang, aprizal hasyim: semua boleh bermimpi 
baca juga:wah! kejati sumsel gelar monitoring dan evaluasi kinerja bidang perdata dan tata usaha negara, ini lokasinya
"ada beberapa alasan kita melakukan penahanan terhdap tersangka selama 20 hari kedepannya yang tidak lain untuk kepentingan penyelidikan," tambahnya.
dimana untuk mempercepat proses penyidikan, kemudian sehubungan dengan pasal 21 ayat 1 kuhap yang berbunyi perintah penahanan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
selanjutnya pasal 21 ayat 4 huruf a kuhap berbunyi penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
baca juga:ada apa ini? kajati sumsel ada di pusri agro edupark taman kenten palembang
baca juga:lagi-lagi sosialisasi bahaya narkoba dilakukan bnnp sumsel, begini tujuannya
"kita juga tidak menutup kemungkinan untuk mendukung pembuktian, tim penyidik kejaksaan negeri palembang segera melakukan penyitaan dan penggeledahan," ungkapnya.
hal ini, lanjut kasi intel kejari palembang tidak lain guna mendapatkan tambahan alat bukti terkait dengan perbuatan para tersangka.
untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka sendiri yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang–undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang–undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001.
baca juga:5 fakta menarik jembatan ampera, ikon palembang yang hits dan paling populer
baca juga:eddy santana putra bicara habitat persinggahan burung migran di tn sembilang, milenial pasti suka!
hal ini, lanjut dia mengatakan, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang–undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah.
dan ditambah dengan undang–undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana
"bahwa di tahun 2024 kejaksaan negeri palembang telah melakukan penyidikan sebanyak 13 perkara korupsi dan 1 perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi," tandasnya.
 baca juga:sosok pejabat bnnp sumsel ini hadiri sertijab kepala lapas perempuan kelas iia palembang, siapakah dia?
baca juga:bikin hemat liburanmu! deretan daftar negara bebas visa untuk paspor indonesia
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"