Pilkada Serentak 2024, Apa Tujuan Utama yang Ingin Dicapai?

Reporter: LAMTASIM DASUSTRA |

Editor: Firyansyah |

Jumat , 13 Sep 2024 - 06:01

Pilkada Serentak 2024, Apa Tujuan Utama yang Ingin Dicapai?--

Artikel ini ditulis oleh LAMTASIM DASUSTRA, dengan judul "APA YANG MAU DICAPAI PILKADA SERENTAK...?".

KORANPALPRES.COM - Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak tahun ini, bukan merupakan yang pertama.

Akan tetapi ini adalah yang kelima kalinya.

Namun kali ini jumlah Daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada meliputi seluruh Provinsi di Indonesia, minus Yagyakarta.

Karena Yogyakarta Daerah Khusus yang mempunyai sistim tersendiri dalam Pemilihan Pemimpin nya, dan juga diikuti Kabupaten Kota lebih banyak dari sebelumnya.

Sehingga tidak salah bilamana Gebyar Pilkada kali ini lebih menggema dibandingkan dengan Pilkada serentak sebelumnya.

Pilkada serentak kali ini akan diikuti oleh 37 Provinsi, dan 508 Kabupaten dan Kota.

Akan menghabiskan Dana sekitar Rp 27 Triliun yang terdiri dari biaya untuk KPUD sebesar Rp 20,- Triliun dan Rp 6.7 Triliun untuk Bawaslu. Sehingga biaya keseluruhan akan mencapai Rp 27 Triliun.

Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam Perhelatan Pilkada tersebut, membuat Rakyat tergugah untuk bertanya, yakni apa yang mau dicapai dari Pilkada Serentak tersebut ...?

Untuk Kepentingan Negara Cq Pemerintah, Partai Politik, Para Calon Kepala Daerah dan ataukah untuk Kepentingan Rakyat.

Kegundahan Rakyat awam tentang Pilkada serentak diatas patut di teropong.

Mengingat kondisi Perekonomian Indonesia serta kondisi Rakyat yang sangat memprihatinkan, beban yang harus ditanggung Rakyat semakin hari semakin berat.

pilkada serentak 2024, apa tujuan utama yang ingin dicapai?                            artikel ini ditulis oleh lamtasim dasustra, dengan judul "apa yang mau dicapai pilkada serentak...?".
koranpalpres.com - pemilihan kepala daerah ( pilkada ) serentak tahun ini, bukan merupakan yang pertama.
akan tetapi ini adalah yang kelima kalinya.
namun kali ini jumlah daerah yang mengikuti penyelenggaraan pilkada meliputi seluruh provinsi di indonesia, minus yagyakarta.
baca juga:gema perubahan makin nyaring, harapan rakyat di tengah pilkada serentak
karena yogyakarta daerah khusus yang mempunyai sistim tersendiri dalam pemilihan pemimpin nya,  dan juga diikuti kabupaten kota lebih banyak dari sebelumnya.
sehingga tidak salah bilamana gebyar pilkada kali ini lebih menggema dibandingkan dengan pilkada serentak sebelumnya. 
pilkada serentak kali ini akan diikuti oleh 37 provinsi,  dan 508 kabupaten dan kota.
akan menghabiskan dana sekitar rp 27 triliun yang terdiri dari biaya untuk kpud sebesar rp 20,- triliun dan rp 6.7 triliun untuk bawaslu. sehingga biaya keseluruhan akan mencapai rp 27 triliun.
baca juga:mahalnya harga pakan budidaya lele? no problem, solusi dari tim bda unsri bikin warga tanjung seteko sumringah
besarnya biaya yang dikeluarkan dalam perhelatan pilkada tersebut,  membuat rakyat tergugah untuk bertanya, yakni apa yang mau dicapai dari  pilkada serentak tersebut ...? 
untuk kepentingan negara cq pemerintah, partai politik, para calon kepala daerah dan  ataukah untuk kepentingan rakyat.
kegundahan rakyat awam tentang pilkada serentak diatas  patut di teropong.
mengingat kondisi perekonomian indonesia serta kondisi rakyat yang sangat memprihatinkan, beban yang harus ditanggung rakyat semakin hari semakin berat.
baca juga:gali potensi ikan toman pedamaran, ini inovasi menakjubkan oleh dosen dan mahasiswa prodi agribisnis unsri 
terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi  belum pernah terjadi sejak reformasi. 
anak-anak tak sedikit yang  putus sekolah,   beban biaya hidup yang menghimpit rakyat, sementara rakyat nyaris tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengelus dada sambari berdoa.
ditambah lagi banyak terjadi pemutusan hubungan kerja  ( phk ) sepihak oleh perusahaan, yang akhir-akhir ini adanya kepailitan/menutup assuransi jiwa sraya, sehingga semakin panjang menambah barisan   pengangguran, dan secara otomatis menambah beban kehidupan rakyat.
sementara lapangan kerja yang dijanji-janjikan tak kunjung  datang.
baca juga:sumber inspirasi! lika-liku perjuangan kondektur bus kota palembang jadi guru besar universitas sriwijaya
pengangguran yang terjadi tak sedikit berasal dari angkatan kerja yang sudah memperoleh gelar sarjana, hal itu semua terpapar dengan telanjang dihadapan kita, sebagai kenyataan.
sehingga tidak salah manakala ada yang menafsirkan kondisi tersebut, bahwa indonesia sudah berada diambang
" krisis ", bilamana tidak tepat penanganannya.
inplasi tak terhindarkan, dengan kasat mata terlihat, bahwa kenaikan harga kebutuhan bahan pokok rakyat terus merambah naik. nilai mata uang rupiah semakin menurun nilainya.
baca juga:ini 8 perpustakaan terbaik di indonesia buat kamu yang hobi membaca
pajak  semakin digenjot, sehingga semakin membebani rakyat,  hal itu sudah menjadi realita yang tidak bisa terbantahkan.
kondisi yang terjadi seperti diatas menggambarkan bahwa  "indonesia tidak sedang baik-baik saja "
sementara ada  oknum yang  hidup bermewah-mewah, anak cucu mereka keluyuran keluar negeri,  bukan untuk urusan yang  penting, tapi hanya untuk privat,  menampilkan kemewahan,  dengan penggunakan fasilitas mewah, seolah-olah di indonesia  tidak terjadi apa-apa, adem ayem,    kurang mempunyai empati dengan keadaan perekonomian negara nya  yang sedang morat marit, dan rakyat yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup dari keterhimpitan.
pertumbuhan ekonomi yang digembar gemborkan tak kunjung mencapai target. keterlambatan itu dibuktikan dengan menurunnya klas  sosial rakyat.
baca juga:sekolah kebangsaan fisip unsri dan mafindo, siap tangkal hoaks di era digital
sebagian klas menengah bagian bawah menjadi klas yang rentan miskin, walaupun " belum tergolong miskin"
lalu bagaimana dengan tingkat kehidupan  rakyat klas  bawah, kelompok inilah yang semakin tertekan.
dalam keadaan ekonomi normal saja mereka sudah terhimpit serta berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
jika klas menengah bagian bawah saja rawan dan rentan   menjadi klas rentan miskin, maka kondisi rakyat klas  bawah semakin memprihatikan, jangankan untuk melanjutkan atau meningkatkan pendidikan anak-anak mereka, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari saja menjadi persoalan besar.
baca juga:sumber inspirasi! guru besar bidang gunung api di universitas brawijaya malang ini ternyata pedagang dawet
inilah yang harus menjadi renungan serta perhatian bagi kita bersama, terutama bagi calon kepala daerah yang nantinya jika terpilih menjadi kepala daerah ( gubernur, bupati dan wali kota ) harus bekerja keras, dengan segala  keprihatinan.  fokuskan serta perhatikan suasana kebatinan rakyat menjadi hal yang  utama.
kepala daerah harus berpikir keras bagaimana menggali sumber pendapatan daerah ( pad ), tidak hanya menggantungkan pembangunan daerah dari  dana pusat yang bersumber dari apbn.
terutama bagi daerah yang kaya sumber daya alam ( sdm ) nya.
akan saya kerucutkan ke daerah tertentu sebagai contoh saja, misal,  sumatera selatan ( sumsel ). daerah yang sangat kaya dengan sda nya,  dengan berbagai sumber tambang yang ada,  seperti :   minyak,  batu bara, emas, pasir kuarsa walaupun masih skala kecil.
baca juga:transformasi pendidikan di filipina utara: mcc dan huawei mewujudkan era baru pendidikan pintar berkat digital
ditambah lagi dengan  adanya perkebunan berskala besar, seperti; kelapa sawit, abasia, karet, pabrik pupuk, pabrik semen, dan pabrik kertas ( oki pulp ) terbesar no. 2 di asia dan lain-lain. mempunyai garis pantai yang terhampar panjang, mengandung sumber kekayaan ikan yang menggiurkan,  bilamana dikelolah dengan baik dan penuh dengan keseriusan akan menjadi sumber pad.
berdasarkan data biro pusat statistik ( bps ) pada bulan maret dan september 2023, bahwa  sumsel termasuk 10 ( sepuluh ) besar di indonesia,  provinsi termiskin dengan 11.78 % dari jumlah penduduknya yang hidup dibawah garis kemiskinan, dimana tingkat kemiskinannya berada diatas 10 %.
data bps tersebut memunculkan pertanyaan, yaitu lari kemanakah hasil dari bumi sriwijaya, begitu tumpah ruah,  namun rakyat nya tergolong termiskin. melihat data dari bps tersebut, maka  kepala daerah yang berada di wilayah sumsel, harus bekerja keras,  berupaya dengan sekuat daya untuk mengatasi kemiskinan, jangan sampai menjadi kemiskinan " kultural ", yakni kemiskinan yang sepertinya menjadi budaya di dalam masyarakat.
jika sudah seperti itu, tak ubahnya seperti mengurai benang kusut, sehingga semakin sulit untuk mengatasinya. maka ada baiknya para pemangku kepentingan di sumsel yang akan datang menjadikan kemiskinan tersebut sebagai program unggulan untuk mengatasi kemiskinan tersebut.
kemiskinan akan banyak menimbulkan dampak buruk, antara lain : muncul nya kejahatan,  pengangguran dan lain-lain.
oleh karena itu jadikan  tugas pokok untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, sebelum terlambat.
jangan sampai kemiskinan menjadi kemiskinan yang menaon.  jadikan data bps  tersebut sebagai  cemeti/cambuk untuk berbuat kepada rakyat sumsel.
salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan tersebut, meningkatkan 
" koordinasi ", antar daerah, keroyok ramai-ramai kemiskinan tersebut,   guna mewujudkan cita-cita  pilkada serentak, yakni untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 
bilamana kepala daerah mampu melaksanakan hal tersebut diatas, insya allaah kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat sumsel akan tercapai.  secara otomatis sudah menjawab pertanyaan kegundahan rakyat tentang  pilkada serentak sesuai  dengan  judul tulisan  diatas.
kemakmuran serta kesejahteraan juga menjadi simbul,  bahwa  pilkada serentak sudah menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. sekaligus sebagai prestasi partai dalam membina atau mengkader kadernya dengan baik.
sehingga, dengan demikian  rakyat merasa puas dan bangga dengan adanya pilkada serentak menjadi jawaban nyata kepada rakyat.
sebab,  salah satu tujuan dari pilkada serentak adalah untuk menciptakan effesiensi, baik berkaitan dengan waktu dan biaya, yang muara nya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
selamat saya ucapkan  kepada semua calon kepala daerah. berjuang dengan fair serta penuh dengan rasa tanggung jawab.
jakarta, 13 september 2024.