MARTAPURA, KORANPALPRES.COM - Dalam rangka komitmen bersama masyarakat untuk menciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai dan kondusif di wilayah Bumi Sebiduk Sehaluan.

Polres OKU Timur menggelar kegiatan cooling system bersama masyarakat di Kecematan Buay Madang dan Kecamatan BP Bangsa Raja.

Kegiatan cooling system ini dipimpin langsung oleh Kapolres OKU Timur, AKBP Kevin Leleury SIK MSi didamping para PJU Polres OKU Timur Kamis, 19 September 2024.

Kapolres OKU Timur, AKBP Kevin Leleury SIK MSi mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka komitmen bersama masyarakat untuk menciptakan Pilkada 2024 yang aman, damai dan kondusif di wilayah Bumi Sebiduk Sehaluan.

BACA JUGA:Polres OKU Timur Kerahkan 180 Personil Gabungan untuk Pengamanan Pendaftaran Paslon

BACA JUGA:Jaga Stabilitas dan Netralitas Dalam Pilkada Serentak 2024, Ini Pernyataan Kapolri

Menurut Kapolres, kesuksesan Pilkada serentak di OKU Timur Tahun 2024 tentunya menjadi tantangan tersendiri dan tugas bersama yang harus dapat di buktikan dengan kerjasama seluruh elemen/lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten OKU Timur. 

"Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dengan memperkuat sinergitas dan membangun Cooling System di tengah-tengah masyarakat, sehingga proses tahapan Pilkada di wilayah Kabupaten OKU Timur dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil dan meningkatnya parsitipasi pemilih dalam Pilkada 2024," katanya.

Untuk mencapai hal tersebut, kata Kapolres, tentu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa adanya kebersamaan dan sinergitas dalam menjalankan tugas dilapangan.

Untuk itu, pada kesempatan ini Kapolres menghimbau kepada unsur terkait terkhusus penyelenggara Pilkada dan unsur Tripika Kecamatan untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan tanggung jawab.

BACA JUGA:Peran Strategis Bhabinkamtibmas dalam Pilkada Serentak, Ini Harapan Dir Binmas Polda Sumsel

BACA JUGA:Tegaskan Komitmen, Polda Sumsel Tetap Pada Pendirian di Pilkada 2024, Apa Itu?

Seperti, menghindari ujaran kebencian, isu sara yang dapat menyebabkan perselisihan, black campaign, money politik, intimidasi maupun perbuatan - perbuatan yang dapat menjadi pemicu pertikaian di lapangan.

"Saya berharap tidak ada penyelenggara Pilkada baik dari tingkat kabupaten sampai ketingkat PPK, PPS bahkan KPPS Bawaslu sampai jetingkat Panwascam serta PKD (Pengawas Kelurahan Dan Desa) maupun penyelenggara pemerintahan (Camat sampai ke Kepala Desa) yang menjadi sorotan karena ketidaknetralan, terlibat politik praktis bahkan bekerja dengan tidak profesional," tegasnya.