Wujudkan Desa Bebas KKN dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Rp217 Miliar, Pemkab Muara Enim Gelar Ini

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Sabtu , 21 Sep 2024 - 22:47

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus menggelar mengadakan Lokakarya Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa--

Dana ini dialokasikan untuk 245 desa yang tersebar di 22 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim. Jumlah dana yang besar ini diharapkan dapat dikelola dengan bijaksana oleh para kepala desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa mereka

"Dengan besarnya dana yang dikelola oleh setiap desa, saya berharap pemerintah desa tidak terjerat masalah hukum dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini penting demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab," tambahnya.

Henky menekankan bahwa dana desa yang diberikan harus digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.

Ia berharap bahwa seluruh kepala desa mampu merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan dengan baik, sesuai dengan visi Kabupaten Muara Enim yang ingin menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan profesional.

Dalam lokakarya ini, para narasumber memberikan penjelasan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Mereka juga memberikan panduan teknis serta regulasi yang harus diikuti dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Pengawasan yang ketat dan pendampingan dari berbagai pihak seperti BPKP, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Sofyan Antonius, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendampingi desa-desa di Muara Enim dalam mengelola dana desa.

BPKP siap memberikan bimbingan teknis dan audit untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami siap mendukung seluruh desa dalam pengelolaan keuangan agar sesuai dengan aturan yang ada. Dengan demikian, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan masyarakat," ujar Sofyan.

wujudkan desa bebas kkn dan optimalisasi pengelolaan dana rp217 miliar, pemkab muara enim gelar ini                            muara enim, koranpalpres.com - mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), pemerintah kabupaten (pemkab) muara enim melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) terus menggelar mengadakan lokakarya evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
kegiatan dipusatkan di kantor dinas pmd kabupaten muara enim, kamis, 19 september 2024.
acara okakarya ini dibuka langsung oleh penjabat (pj) bupati muara enim, h. henky putrawan. acara tersebut turut dihadiri oleh kepala plt dpmd kabupaten muara enim, drs. rahmat noviar, m.si., serta unsur forkopimda dan para undangan lainnya. 
lokakarya dihadiri 246 kepala desa (kades) dari seluruh desa di kabupaten muara enim.
baca juga:uin raden fatah tuan rumah lokakarya ui greenmetric 2024, bukti komitmen pengelolaan kampus hijau
baca juga:lokakarya guru penggerak berlangsung sukses 
narasumber yang dihadirkan dalam acara ini pun berasal dari berbagai lembaga yang berkompeten. di antaranya adalah kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi sumatera selatan, sofyan antonius; perwakilan dari direktorat jenderal pengembangan ekonomi dan investasi desa, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia (ri); serta perwakilan dari direktorat jenderal pembendaharaan provinsi sumatera selatan.
dalam sambutannya, pj. bupati muara enim, henky putrawan, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
menurutnya, pengelolaan yang baik dan benar akan menghindarkan para kepala desa dari jeratan hukum.
"sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh jajaran kepala desa agar melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku guna menghindari ancaman hukum," ujar hengky.
baca juga:pemdes padang bindu lahat hasilkan 8 usulan untuk musdes 2025, ini pesan kades
baca juga:pemdes beringin janggut lahat hasilkan 10 item musdes 2025, ini pesan dari kades
ia menambahkan bahwa seluruh desa harus menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa demi mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab.
henky putrawan juga menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2024, pemkab muara enim telah menetapkan pagu dana desa sebesar rp217 miliar.
dana ini dialokasikan untuk 245 desa yang tersebar di 22 kecamatan dalam wilayah kabupaten muara enim. jumlah dana yang besar ini diharapkan dapat dikelola dengan bijaksana oleh para kepala desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan desa mereka
"dengan besarnya dana yang dikelola oleh setiap desa, saya berharap pemerintah desa tidak terjerat masalah hukum dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ini penting demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab," tambahnya.
baca juga:puluhan pengunjuk rasa desak kejari ogan ilir usut tuntas dugaan kkn kegiatan bsps
baca juga:korupsi dana desa, mantan kades di ogan ilir ini siap-siap duduk di kursi pesakitan!
henky menekankan bahwa dana desa yang diberikan harus digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.
ia berharap bahwa seluruh kepala desa mampu merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan dengan baik, sesuai dengan visi kabupaten muara enim yang ingin menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan profesional.
dalam lokakarya ini, para narasumber memberikan penjelasan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
mereka juga memberikan panduan teknis serta regulasi yang harus diikuti dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. 
baca juga:waduh! kejari muba sita aset ini demi kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi
baca juga:kejari kembalikan uang korupsi oleh bawaslu sebesar rp2,4 miliar ke pemda oku timur, 
pengawasan yang ketat dan pendampingan dari berbagai pihak seperti bpkp, kementerian desa, dan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
sofyan antonius, kepala perwakilan bpkp provinsi sumatera selatan, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendampingi desa-desa di muara enim dalam mengelola dana desa.
bpkp siap memberikan bimbingan teknis dan audit untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"kami siap mendukung seluruh desa dalam pengelolaan keuangan agar sesuai dengan aturan yang ada. dengan demikian, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan masyarakat," ujar sofyan.
baca juga:kejari muba tetapkan mantan plt kadis pmd muba sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, ini kasusnya
baca juga:waduh! kejari muba sita aset ini demi kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi
acara lokakarya ini mendapat respons positif dari para peserta. kepala desa yang hadir menyambut baik inisiatif pemkab muara enim dalam menyelenggarakan kegiatan evaluasi ini, karena menurut mereka.
kegiatan semacam ini sangat membantu mereka dalam memahami lebih jauh tentang pengelolaan keuangan desa yang benar dan sesuai aturan.
dengan adanya lokakarya ini, diharapkan seluruh desa di kabupaten muara enim dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa.
hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta pemerintahan desa yang bersih dari praktik kkn.