Penyidik Mabes Polri Serahkan Tersangka dan Barang di Kejari Lubuk Linggau, Apa Kasusnya?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 24 Sep 2024 - 20:45

Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau telah dilaksanakan Tahap II Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Mabes Polri.--Humas Kejati Sumsel

"Dengan cara melakukan belanja dana BLUD RSUD Rupit Tahun 2018 tidak sesuai dengan Dokuman Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)," ujar Kasi Intel Kejari Lubuk Linggau, Wenharnol, S.H., M.H.

Sebagaimana ketentuan Pasal 81 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 66 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Melakukan pencatatan BKU tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif).

Dan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban lebih tinggi dari belanja sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah senilai Rp1.047.320.849,86.

"Sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif BPK RI Nomor : 26/LHP/XXI/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 dalam kegiatan belanja badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018," katanya.

Dengan demikian perbuatan Tersangka telah Melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com"

penyidik mabes polri serahkan tersangka dan barang di kejari lubuk linggau, apa kasusnya?                            lubuk linggau, koranpalpres.com - bertempat di kantor kejaksaan negeri (kejari) lubuk linggau telah dilaksanakan tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik mabes polri.
terkait perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan sejak 2019 hingga saat ini menimbulkan gesekan di lapangan dan terhambatnya kegiatan penambangan yang dilakukan pt. gorby putra utama (gpu).
di desa beringin makmur ii dan menimbulkan kerugian bagi pt. gorby putra utama (gpu) maupun pemerintah daerah dan masyarakat musi rawas utara. 
adapun identitas lengkap tersangka bagio wiludjeng warga komplek taman sari blok f no. 5 rt/rw 021/001, kelurahan kenten, kecamatan talang kelapa, kabupaten musi banyuasin (muba) sumatera selatan (sumsel).
baca juga:rakor pengendalian inflasi harus didukung aksi dan kebijakan pemerintah daerah
baca juga:wow! ada perwakilan kejari banyuasin hadiri deklarasi kampanye damai, siapa dia?
kemudian djoko purnomo warga desa peninggalan rt/rw 001/001, kecamatan tungkal jaya, kabupaten musi banyuasin, provinsi sumatera selatan
adapun tersangka tersebut diatas disangkakan telah melanggar pasal 263 ayat (1) kuhp dan/atau pasal 263 ayat (2) kuhp jo dan/atau pasal 55 undang-undang kuhp.
bahwa tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik mabes polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang menggunakan surat palsu.
atau yang dipalsukan seolah-olah asli, sebagaimana pasal 263 ayat (1) kuhp dan/atau pasal 263 ayat (2) kuhp jo dan/atau pasal 55 undang-undang kuhp didampingi oleh jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk linggau.
baca juga:ini nomor urut ke 3 paslon walikota dan wakil walikota prabumulih periode 2024-2029
baca juga:dapat nomor urut 3, ngesti amin optimis angka ganjil menang di pilkada prabumulih 
sebelumnya,  bertempat di kantor kejari lubuk linggau telah dilaksanakan tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti dari aparat kepolisian.
yang merupakan penyidik polres musi rawas utara (muratara) tindak pidana korupsi kegiatan pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018, senin 23 september 2024.
adapun identitas lengkap tersangka tersebut diketahui bernama dian winani warga jalan jend. hm soeharto rt. 06, kelurahan simpang periuk, kecamatan lubuk linggau selatan ii, kota lubuk linggau.
kemudian herlina warga jalan lintas sumatera, dusun iii, desa maur, kecamatan rupit, kabupaten musi rawas utara, selanjutnya jefri afrimando warga jalan tanara no 01 rt. 04, kelurahan air kuti, kecamatan lubuk linggau timur i, kota lubuk linggau.
baca juga:wah! ternyata kajari muara enim hadiri sidang pleno terbuka di hotel the melio, berikut sosoknya
baca juga:gawat! disinyalir jadwal kampanye dari kpu lahat terkesan memihak pada satu paslon
bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di rsud rupit kabupaten musi rawas utara telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018. 
yang diduga dilakukan oleh tersangka dian winani selaku bendahara pengeluaran blud rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara (muratara).
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor: 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 bersama–sama dengan saudara jefri afrimando.
selaku pimpinan badan layanan umum daerah (blud) rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara (muratara).
baca juga:normalisasi saluran irigasi sepanjang 100 meter desa pagarjati lahat, ternyata ini tujuannya 
baca juga:serba mewah! inilah fakta serta filosofi aesan gede dan aesan paksangko, baju adat pernikahan palembang
kemudian berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor: 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 masa jabatan bulan 03 januari 2018 s/d 31 juli 2018.
dan saudari herlina selaku pejabat teknis pelayanan blud rsud rupit pada rsud rupit kabupaten musi rawas utara periode januari sampai dengan juli 2018.
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144 / kpts / bkpsdm / 2018, tanggal 26 februari 2018 dan dan selaku pimpinan blud  rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara (muratara).
dan berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 470/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 01 agustus 2018 masa jabatan 01 agustus 2018 sampai dengan desember 2018 masing-masing  dilakukan penuntutan terpisah.
baca juga:kpu oku timur gelar deklarasi kampanye damai usai pengundian nomor urut paslon, ini hasilnya
baca juga:hari pertama di kota pagaralam, pj wako yang baru hadiri rapat pleno terbuka kpu
"dengan cara melakukan belanja dana blud rsud rupit tahun 2018 tidak sesuai dengan dokuman pelaksana anggaran (dpa) dan rencana kerja anggaran (rka)," ujar kasi intel kejari lubuk linggau, wenharnol, s.h., m.h.
sebagaimana ketentuan pasal 81 permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pasal 66 permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah.
melakukan pencatatan bku tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif).
dan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban lebih tinggi dari belanja sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai rp1.047.320.849,86. 
baca juga:kompak! ratusan sopir siap dukung paslon bz-win di pilkada lahat
baca juga:salam 2 jari jadi simbol pasangan bursah widia, ini pesannya
"sebagaimana laporan hasil audit investigatif bpk ri nomor : 26/lhp/xxi/06/2023 tanggal 22 juni 2023 dalam kegiatan belanja badan layanan umum daerah (blud) rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun 2018," katanya. 
dengan demikian perbuatan tersangka telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55  ayat (1)  ke-1 kuhpidana.
subsidiair pasal 3 jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
baca juga:kembali kejari lahat terima uang pengganti kerugian keuangan negara kasus korupsi, berikut nominalnya
baca juga:kpu oki gelar rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati oki tahun 2024
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"