Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi di Kantor BPN Kota Palembang, Ini Kasusnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 03 Oct 2024 - 17:24

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang menetapkan 1 orang Tersangka sehubungan hasil penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor BPN Kota Palembang.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menetapkan 1 orang tersangka sehubungan hasil penyidikan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang.

Dalam Kegiatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun Anggaran 2019.

"Penyidik menetapkan R Sebagai Tersangka dalam perkara dimaksud, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: TAP- 14 /L.6.10/Fd.2/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024," ujar Kasi Intel Kejari Palembang, Dr Hardiansyah, S.H., M.H., M.I.Pol, Rabu 2 Oktober 2024.

Bahwa tersangka berperan sebagai penghubung tersangka K dengan tersangka AI dan yang membuat dokumen pendukung pensertifikatan tanah milik tersangka K.

Tersangka sebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Suap.

Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang Tahun 2019.

"Berdasarkan Hasil Penyidikan oleh Tim Penyidik, diketahui dalam kegiatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang Tahun 2019 ditemukan tindakan Gratifikasi pada pelaksanaannya," katanya.

Bahwa Pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Hal ini tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

penetapan tersangka dugaan korupsi di kantor bpn kota palembang, ini kasusnya                            palembang, koranpalpres.com - tim penyidik tindak pidana khusus kejaksaan negeri (kejari) palembang menetapkan 1 orang tersangka sehubungan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang.
dalam kegiatan penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) pada tahun anggaran 2019.
"penyidik menetapkan r sebagai tersangka dalam perkara dimaksud, berdasarkan surat penetapan tersangka kepala kejaksaan negeri palembang nomor: tap- 14 /l.6.10/fd.2/10/2024 tanggal 02 oktober 2024," ujar kasi intel kejari palembang, dr hardiansyah, s.h., m.h., m.i.pol, rabu 2 oktober 2024.
bahwa tersangka berperan sebagai penghubung tersangka k dengan tersangka ai dan yang membuat dokumen pendukung pensertifikatan tanah milik tersangka k. 
baca juga:wah! ada penandatanganan nphd antara kejati sumsel dan pemkab muara enim, tentang apa?
baca juga:wow! jalan tol di sumatera ini, jadi tol terpanjang di indonesia dengan investasi fantastis
tersangka sebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap.
dalam penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang tahun 2019.
"berdasarkan hasil penyidikan oleh tim penyidik, diketahui dalam kegiatan penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang tahun 2019 ditemukan tindakan gratifikasi pada pelaksanaannya," katanya.
bahwa pasal yang disangkakan, yaitu pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:petisi rsud gandus! puluhan pegawai tolak kepemimpinan direktur yang 5 tahun abaikan hak mereka
baca juga:flayer 'ibu cukup menata rumah' dengan poster rdps, jubir sebut bukan dari rdps
sebagaimana telah diubah dengan undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999.
hal ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp atau pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
atau pasal 13 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001.
baca juga:keren! ternyata kai drive iii sudah gunakan solar panel di gedung kantor dan stasiun
baca juga:keren! pemkot palembang raih penghargaan sakip awards 2024, satu-satunya di sumsel
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
"tim penyidik kejaksaan negeri palembang akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya," ungkapnya.
serta akan segera melakukan tindakan hukum lainnya seperti penggeledahan, penyitaan aset-aset yang diduga kuat diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pada perkara perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang.
dalam kegiatan penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) pada tahun anggaran 2019. 
baca juga:rapat internalisasi pembangunan zona integritas menuju wbk, pejabat tinggi kejati sumsel memimpin
baca juga: diprediksi rampung tahun 2025! proyek tol kapal betung dilanjutkan dengan nilai investasi rp14.981 triliun
bahwa terhadap tersangka tersebut sejak hari ini tanggal 02 oktober 2024 dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kelas i palembang selama 20 hari kedepan.
dengan alasan penahanan yaitu mempercepat proses penyidikan, sehubungan dengan pasal 21 ayat 1 kuhap perintah penahanan dilakukan terhadap seseorang tersangka.
yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.
kemudian pasal 21 ayat 4 huruf a kuhap penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
baca juga:pj walikota palembang sebut hari kesaktian pancasila adalah pengingat diri 
baca juga:dany desrandy shariff anggota dprd palembang siap memperjuangkan aspirasi masyarakat 
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"