Didatangi Ombudsman, Pj Wako Dengarkan Review kepada 7 OPD di Pagaralam

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Jumat , 04 Oct 2024 - 20:56

Pj Wako Pagaralam mendengarkan paparan review dari Ombudsman kepada 7 OPD-Humas Protokol Pagaralam-

“Soal MPP, daya tariknya apa agar orang akan datang ke sana, sekiranya ada daya tarik orang bisa datang ke sana, kita ciptakan itu, supaya betul kemudian mengakses.,” jelas Pak Wid, sapaan akrabnya.

Selain itu, hal yang juga menjadi penekanan adalah mengenai pelayanan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Masyarakat seperti para difabel, tuna rungu ataupun tuna wicara harus menjadi perhatian penting.

didatangi ombudsman, pj wako dengarkan review kepada 7 opd di pagaralam                            palembang, koranpalpres.com - pj walikota pagar alam nelson firdaus, menerima audiensi dari ombudsman ri perwakilan sumatera selatan, di ruang rapat besemah tige (iii), kantor walikota pagar alam, kemarin. dalam kesempatan tersebut, perwakilan ombudsman ri perwakilan sumsel endriko, memaparkan review hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik kepada 7 opd di lingkungan pemerintah kota pagar alam.
semua ke-7 opd tersebut yakni dinas perizinan (dpmptsk), dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, puskesmas pengaringan dan puskesmas sidorejo.
dalam arahannya, pj walikota pagar alam mengucapkan terima kasih kepada ombudsman ri perwakilan sumsel yang telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi ke pemerintah kota pagar alam dalam agenda penilaian pelayanan publik.
"berdasarkan review hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tadi, tentunya, kami membutuhkan bimbingan dari ombudsman terkait dengan kekurangan yang ada di tiap-tiap opd," lanjut pj walikota.
baca juga:pengecekan persiapan satpas menjelang evaluasi ombudsman 2024, ini langkah wakapolres empat lawang
"melalui pertemuan ini, kami pemerintah kota pagar alam berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat," pungkas pj walikota. 
perwakilan ombudsman ri perwakilan sumsel endriko menyampaikan mengenai pelayanan publik harus transparan dan melibatkan masyarakat.
ia menyampaikan hal itu saat beraudiensi kepada penjabat (pj) walikota pagaralam, h nelson firdaus.
ia beserta jajaran, dan asisten ombudsman ri menghadap pj wako di ruang rapat besemah iii kantor walikota pagaralam.
baca juga:ombudsman ri buka lowongan lho sampai 14 juli 2024
perwakilan ombudsman ri perwakilan sumsel endriko kepada pj walikota pagaralam menyoroti beberapa hal mengenai pelayanan publik.
seperti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb), meminta dan mengingatkan agar tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan ppdb di kota pagaralam.
selain itu kepala ombudsman meminta agar di kota pagaralam dalam pelaksanaan pelayanan publik juga melibatkan masyarakat.
pj walikota pagaralam, h nelson firdaus menyambut baik kedatangan rombongan ombudsman ri perwakilan sumseltersebut di kota pagaralam.
baca juga:penyebab pengumuman ppdb smp di palembang tertunda, ombudsman sumsel sarankan ini
pj wako juga menyebut, pelaksanaan pelayanan publik ini membutuhkan sinergitas di setiap lini masyarakat.
hal tersebut agar pelaksanaan pelayanan publik ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama.
“pelayanan publik ini harus ada sinergitas dari semua, agar pelayanan publik ini dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," tegas nelson.
selain itu, imbuhnya pelayanan publik ini juga harus membangun mindset, sebab pelayanan publik ini bisa terlihat dari hal paling kecil, sehingga dalam pelayanan publik harus detail.
baca juga:melibatkan penyadang disabilitas dalam rekrutmen polri, komisioner ombudsman ri katakan begini 
beberapa waktu lalu, anggota ombudsman republik indonesia (ri) sudah datang  dan mendorong pemerintah kota (pemkot) pagaralam membangun mall pelayanan publik (mpp).
mpp tersebut nanti di dalamnya terdapat sejumlah pelayanan untuk masyarakat kota pagaralam yang lebih mudah terjangkau.
hal itu dapat mempermudah masyarakat baik pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, pajak, maupun pelayanan lainnya.
tahun 2023 lalu anggota ombudsman ri dr. johanes widjiantoro, s.h., m.h. menekankan, dalam perencanaannya pembuatan mpp ini harus memenuhi unsur yang menunjang 14 unsur pelayanan yang terpenting.
baca juga:tinjau mal pelayanan publik, ratu dewa sebut tak ada toleransi untuk praktik pungli 
mal itu juga harus memperhatikan unsur ketertarikan yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke mpp.
ia menekankan untuk mengundang masyarakat agar bersedia datang ke sana tentunya harus ada hal yang menarik.
setelah itu tentu akan banyak orang mengakses dan mengunjunginya sehingga kemanfaatannya terasa betul.
tentu ada inovasi-inovasi supaya publik atau masyarakat kita bisa datang.
baca juga:plaza tepian lematang disulap jadi mal pelayanan publik, ini penjelasan pj bupati lahat
“soal mpp, daya tariknya apa agar orang akan datang ke sana, sekiranya ada daya tarik orang bisa datang ke sana, kita ciptakan itu, supaya betul kemudian mengakses.,” jelas pak wid, sapaan akrabnya.
selain itu, hal yang juga menjadi penekanan adalah mengenai pelayanan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus.
masyarakat seperti para difabel, tuna rungu ataupun tuna wicara harus menjadi perhatian penting.