Pertama dan terutama, ada kebutuhan untuk memprioritaskan pendidikan politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan keragaman. 

Melalui pendidikan ini, masyarakat didorong untuk melihat perbedaan identitas sebagai peluang untuk saling memperkaya dan bukan sebagai penyebab konflik.

Kedua, ketika menggunakan narasi identitas, para aktor politik harus lebih berhati-hati. 

Alih-alih menggunakan bahasa yang memecah belah untuk memperparah kerenggangan masyarakat, para pemimpin seharusnya mempromosikan inklusivitas dan persatuan antarkelompok. 

Untuk mengurangi keterasingan, kebijakan yang mendukung kelompok-kelompok yang dikecualikan harus menjadi perhatian utama.

Ketiga, media massa harus menjalankan fungsi sebagai mediator yang obyektif dalam memberitakan isu-isu yang berkaitan dengan identitas sosial. 

Karena media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi publik, maka pembingkaian yang akomodatif dan positif akan lebih mendorong integrasi sosial.

Dalam politik modern, politik identitas adalah pedang bermata dua. 

Politik identitas dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak kelompok yang kurang terwakili.

Melainkan juga dapat menjadi senjata untuk mendorong perpecahan dalam masyarakat. 

Politik identitas telah menjadi komponen penting dalam banyak proses politik di Indonesia. 

Meskipun sering kali lebih mengarah pada disintegrasi sosial daripada kohesi sosial. 

Untuk mencegah perbedaan identitas menjadi sumber perpecahan, sangat penting bagi semua pihak - politisi, masyarakat umum, dan media untuk mengelola politik identitas dengan cara yang inklusif.