Antara Perpecahan dan Integrasi Sosial, Mahasiswa Universitas Andalas Kupas Plus Minus Politik Identitas

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 22:15

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Raihanul Hafidz, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan judul “Politik Identitas : Antara Perpecahan dan Integrasi Sosial".--freepik

KORANPALPRES.COM – Artikel ini ditulis oleh Muhammad Raihanul Hafidz, mahasiswa jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan judul “Politik Identitas : Antara Perpecahan dan Integrasi Sosial”.

Salah satu topik terpenting dalam dunia perpolitikan saat ini, termasuk politik Indonesia, adalah politik identitas.

Istilah ini merujuk pada aktivitas kelompok atau individu untuk memperjuangkan hak, posisi, dan pengakuan berdasarkan identitas sosial seperti agama, etnis, ras, dan gender.

Politik identitas sering kali menjadi penyebab perpecahan sosial, meskipun hal ini dapat membantu kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Hal ini dapat terjadi terutama ketika digunakan sebagai taktik politik untuk menggalang dukungan dengan cara membandingkan identitas kelompok-kelompok yang berseberangan.

Namun, tergantung pada bagaimana para pemain politik dan masyarakat menangani perpecahan ini, politik identitas juga memiliki potensi untuk menjadi alat integrasi sosial.

Di Indonesia, politik identitas telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah politik nasional, dengan banyak peristiwa penting yang menunjukkan bagaimana identitas sosial mempengaruhi dinamika politik.

Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Pemilu 2019.

Pemilu tersebut menjadi sangat terpolarisasi, terutama karena perbedaan identitas agama dan politik.

Pada pemilu tersebut, terdapat fenomena di mana para pendukung dua kandidat presiden utama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sering kali terpecah berdasarkan identitas agama.

Hal ini memicu perdebatan sengit di ruang publik, bahkan berujung pada pembentukan narasi yang memisahkan kelompok mayoritas dan minoritas.

Salah satu contoh lain dari politik identitas yang nyata adalah demo besar-besaran yang terjadi pada tahun 2016 sebagai tanggapan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Peristiwa ini menunjukkan potensi agama sebagai alat untuk menimbulkan keresahan sosial, pembentukan blok politik, dan mobilisasi massa.

Dalam situasi ini, identifikasi agama berfungsi sebagai senjata politik untuk konsolidasi kekuasaan dan bukannya untuk membina kohesi atau integrasi masyarakat.

antara perpecahan dan integrasi sosial, mahasiswa universitas andalas kupas plus minus politik identitas                             koranpalpres.com – artikel ini ditulis oleh muhammad raihanul hafidz, mahasiswa jurusan ilmu politik universitas andalas dengan judul “politik identitas : antara perpecahan dan integrasi sosial”.
salah satu topik terpenting dalam dunia perpolitikan saat ini, termasuk politik indonesia, adalah politik identitas. 
istilah ini merujuk pada aktivitas kelompok atau individu untuk memperjuangkan hak, posisi, dan pengakuan berdasarkan identitas sosial seperti agama, etnis, ras, dan gender. 
politik identitas sering kali menjadi penyebab perpecahan sosial, meskipun hal ini dapat membantu kelompok-kelompok minoritas yang terpinggirkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. 
hal ini dapat terjadi terutama ketika digunakan sebagai taktik politik untuk menggalang dukungan dengan cara membandingkan identitas kelompok-kelompok yang berseberangan. 
namun, tergantung pada bagaimana para pemain politik dan masyarakat menangani perpecahan ini, politik identitas juga memiliki potensi untuk menjadi alat integrasi sosial.
di indonesia, politik identitas telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah politik nasional, dengan banyak peristiwa penting yang menunjukkan bagaimana identitas sosial mempengaruhi dinamika politik. 
salah satu contoh yang paling mencolok adalah pemilu 2019. 
pemilu tersebut menjadi sangat terpolarisasi, terutama karena perbedaan identitas agama dan politik. 
pada pemilu tersebut, terdapat fenomena di mana para pendukung dua kandidat presiden utama, joko widodo dan prabowo subianto, sering kali terpecah berdasarkan identitas agama. 
hal ini memicu perdebatan sengit di ruang publik, bahkan berujung pada pembentukan narasi yang memisahkan kelompok mayoritas dan minoritas.
salah satu contoh lain dari politik identitas yang nyata adalah demo besar-besaran yang terjadi pada tahun 2016 sebagai tanggapan atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur dki jakarta basuki tjahaja purnama (ahok). 
peristiwa ini menunjukkan potensi agama sebagai alat untuk menimbulkan keresahan sosial, pembentukan blok politik, dan mobilisasi massa. 
dalam situasi ini, identifikasi agama berfungsi sebagai senjata politik untuk konsolidasi kekuasaan dan bukannya untuk membina kohesi atau integrasi masyarakat. 
polarisasi masyarakat selama pilkada dki jakarta 2017 merupakan bukti bahwa politik identitas telah menyebabkan perpecahan dan bukannya persatuan.
politik identitas cenderung memecah belah masyarakat, sebagian besar karena mereka sering ditampilkan sebagai konflik “kita versus mereka”. 
politik berubah menjadi arena konflik tentang siapa yang berhak mendapatkan lebih banyak hak berdasarkan identitas mereka, bukan pada masalah ideologi atau kebijakan. 
sebagai contoh, identitas agama dan etnis sering dieksploitasi sebagai platform untuk memenangkan dukungan dalam berbagai kampanye politik di indonesia. 
dengan berargumen bahwa keberadaan kelompok lain mengancam identitas kelompok mereka, beberapa kandidat mungkin berusaha untuk memihak kelompok mayoritas.
hal ini sering kali menimbulkan ketidakpercayaan, kecemasan, dan bahkan permusuhan di antara kelompok-kelompok, terutama ketika identitas politik dibuat semata-mata atas dasar kepentingan. 
politik identitas memperburuk perpecahan di antara masyarakat dan bukannya menumbuhkan aliansi yang inklusif. 
kondisi serupa juga terlihat di negara lain, seperti amerika serikat, terutama selama pemilihan presiden tahun 2016 dan 2020, ketika politik identitas yang berkaitan dengan ras dan agama memicu demonstrasi dan perselisihan antarpribadi.
namun demikian, politik identitas tidak selalu buruk. 
dalam beberapa situasi, politik identitas dapat menjadi metode untuk memperjuangkan hak-hak minoritas yang tertindas, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai instrumen integrasi sosial. 
salah satu contoh yang terkenal adalah gerakan hak-hak sipil di amerika serikat pada tahun 1960-an, ketika organisasi-organisasi kulit hitam menggunakan politik identitas untuk mendorong kesetaraan ras. 
meskipun pada awalnya gerakan ini memperburuk ketegangan sosial, pada akhirnya gerakan ini berhasil membawa perubahan kebijakan yang substansial, inklusif, dan egaliter di negara tersebut.
politik identitas juga dapat digunakan di indonesia untuk menyuarakan keprihatinan tentang keadilan sosial bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili, termasuk kelompok minoritas agama dan masyarakat adat. 
jika ditangani dengan baik, politik identitas dapat menjadi landasan bagi terciptanya ruang diskusi masyarakat yang terbuka, di mana orang-orang dari berbagai identitas dihargai dan keragaman dipandang sebagai aset, bukan sebagai beban.
ada beberapa pendekatan yang lebih inklusif yang diperlukan untuk menjadikan politik identitas sebagai alat integrasi sosial. 
pertama dan terutama, ada kebutuhan untuk memprioritaskan pendidikan politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan keragaman. 
melalui pendidikan ini, masyarakat didorong untuk melihat perbedaan identitas sebagai peluang untuk saling memperkaya dan bukan sebagai penyebab konflik.
kedua, ketika menggunakan narasi identitas, para aktor politik harus lebih berhati-hati. 
alih-alih menggunakan bahasa yang memecah belah untuk memperparah kerenggangan masyarakat, para pemimpin seharusnya mempromosikan inklusivitas dan persatuan antarkelompok. 
untuk mengurangi keterasingan, kebijakan yang mendukung kelompok-kelompok yang dikecualikan harus menjadi perhatian utama.
ketiga, media massa harus menjalankan fungsi sebagai mediator yang obyektif dalam memberitakan isu-isu yang berkaitan dengan identitas sosial. 
karena media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi publik, maka pembingkaian yang akomodatif dan positif akan lebih mendorong integrasi sosial.
dalam politik modern, politik identitas adalah pedang bermata dua. 
politik identitas dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan hak-hak kelompok yang kurang terwakili.
melainkan juga dapat menjadi senjata untuk mendorong perpecahan dalam masyarakat. 
politik identitas telah menjadi komponen penting dalam banyak proses politik di indonesia. 
meskipun sering kali lebih mengarah pada disintegrasi sosial daripada kohesi sosial. 
untuk mencegah perbedaan identitas menjadi sumber perpecahan, sangat penting bagi semua pihak - politisi, masyarakat umum, dan media untuk mengelola politik identitas dengan cara yang inklusif.