PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengapresiasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel yang telah menerapkan elektronifikasi transasksi pemerintah daerah. 

Menurutnya, keberhasilan tersebut mencerminkan tekad kuat untuk memajukan pelayanan publik.

"Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berjuang keras untuk mencapai tahap digital dalam elektronifikasi transaksi.

Keberhasilan pemerintah daerah mencerminkan tekad kuat untuk memajukan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi administratif," ucap Fatoni dalam kegiatan High Level Marketing Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Sumsel dan Pertemuan Koordinasi Pelaporan SIP2DD Semester II-2023 di Hotel Wyndham Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 27 November 2023.

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Lepas Ribuan Peserta Jalan Sehat HUT KORPRI

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Pimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Survei Indeks ETPD pada Semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah masuk dalam kategori digital telah mencapai 399 Pemda atau 73,6%.

Sedangkan dari laporan Kepala Perwakilan BI Sumsel masih terdapat 7 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumsel yang berada di tahap Maju, sedangkan 11 Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya telah berada di tahap Digital. 

“Pentingnya sistem digitalisasi dalam membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah daerah, menjadikan pelayanan lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan mereka,” tegasnya.

Fatoni berharap melalui kegiatan ini akan semakin mendorong percepatan tahap digital dalam elektronifikasi transaksi tata kelola keuangan yang merata di Sumsel. 

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Forum Kolaborasi Pengawasan Desa Tahun 2023

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Hadiri Dies Natalis ke-59 UIN Raden Fatah Palembang

“Di era modern yang terus berkembang, penerapan sistem digitalisasi menjadi esensial bagi pemerintah daerah,” ucap Fatoni. 

Kemudian, Fatoni juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan transaksi digital, diantaranya tingkat kesiapan infrastruktur, masalah akses internet yang lambat atau tidak stabil serta blindspot juga dapat menjadi hambatan serius. Selain itu, ketergantungan terhadap sistem manual lama juga menjadi kendala tersendiri.