Sosialisasi Kejari Muba Pada BUMD di Wilayahnya, Berikut Pembahasannya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 11 Oct 2024 - 19:58

Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi oleh Kejaksaan Negeri Muba Pada BUMD Kabupaten Musi Banyuasin Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.--Humas Kejati Sumsel

MUBA, KORANPALPRES.COM - Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba) Pada BUMD Kabupaten Muba Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Kamis 10 Oktober 2024.

Sosialisasi pada Pemerintah Kabupaten Muba adalah upaya untuk terus memperkuat komitmen dalam peningkatan tata kelola perusahaan daerah dengan mengadakan sosialisasi tentang pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi

"Kegiatan ini dibuka oleh Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi melalui Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Erdiansyah SP MSi," ujar Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harus Augusto, S.H., M.H.

Pemkab Muba memiliki 3 BUMD dan anak perusahaan serta saham di BUMD Provinsi Sumsel. Mereka telah membuat peraturan pendukung terkait pembinaan BUMD, termasuk tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan membuat peraturan pendukung terkait pembinaan BUMD, termasuk tata kelola perusahaan yang baik. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan BUMD.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Roy Riady SH MH menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan pencegahan korupsi dalam BUMD.

"Semua bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Diharapkan sosialisasi ini memperkuat BUMD Kabupaten Muba dalam mendukung pembangunan daerah," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba) telah melakukan penyitaan aset untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Gratifikasi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dilakukan oleh RC Selaku kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Muba sejak tahun 2019, sebagaimana disangka melanggar Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

sosialisasi kejari muba pada bumd di wilayahnya, berikut pembahasannya                            muba, koranpalpres.com - telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi oleh kejaksaan negeri musi banyuasin (muba) pada bumd kabupaten muba terkait pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif tindak pidana korupsi, kamis 10 oktober 2024.
sosialisasi pada pemerintah kabupaten muba adalah upaya untuk terus memperkuat komitmen dalam peningkatan tata kelola perusahaan daerah dengan mengadakan sosialisasi tentang pertanggungjawaban korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi
"kegiatan ini dibuka oleh pj bupati muba h sandi fahlepi melalui plt asisten bidang perekonomian dan pembangunan setda muba erdiansyah sp msi," ujar kasi intel kejari muba, abdul harus augusto, s.h., m.h.
pemkab muba memiliki 3 bumd dan anak perusahaan serta saham di bumd provinsi sumsel. mereka telah membuat peraturan pendukung terkait pembinaan bumd, termasuk tata kelola perusahaan yang baik.
baca juga:komitmen perangi narkoba, prabumulih berhasil dicanangkan sebagai kota bersih narkoba
baca juga:bawaslu oku timur bungkam adanya rekomendasi netralitas asn oleh bawaslu sumsel
dengan membuat peraturan pendukung terkait pembinaan bumd, termasuk tata kelola perusahaan yang baik. sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan bumd.
sementara itu, kepala kejaksaan negeri  musi banyuasin roy riady sh mh menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan pencegahan korupsi dalam bumd. 
"semua bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. diharapkan sosialisasi ini memperkuat bumd kabupaten muba dalam mendukung pembangunan daerah," ungkapnya.
sebelumnya, kejaksaan negeri (kejari) musi banyuasin (muba) telah melakukan penyitaan aset untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang.
baca juga:pemkab lahat gelontorkan bantuan p3ke untuk 11.000 warga, segini besarannya
baca juga:jeritan tukang jahit lahat, kak wari: bz-win siap hidupkan kembali program pro rakyat untuk penjahit
yang dilakukan oleh rc selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten muba sejak tahun 2019, sebagaimana disangka melanggar pasal 12b undang-undang no. 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 kuhp dan pasal 3 undang-undang no. 8 tahun 2010.
tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo. pasal 64 kuhp. bahwa telah dilakukan penyitaan aset terhadap 1 bidang tanah seluas 19.211 m².
beralamat di jalan sekayu bandar jaya (belakang sdn. salaburau) rt.023 rw.07 lk.11, kelurahan balai agung sesuai dengan surat pengakuan hak no: 593/143/ba/xii/2022 an. ilham bintang tanggal 09 desember 2022.
baca juga:dikebut, bangunan mck tmmd ke-122 kodim lahat kini sentuh 37 persen, berikut penampakannya
baca juga:puluhan motor mendadak mogok usai mengisi bbm di pertashop oku timur ini, ada apa ya?
"bahwa telah dilakukan penyitaan aset terhadap 1 bidang tanah seluas 16.476 m² beralamat di jalan sekayu bandar jaya (belakang sdn. salaburau) rt. 023 rw. 07 lk.ii, kelurahan balai agung," ujar kasi intel kejari muba.
hal ini sesuai dengan surat pengakuan hak no: 593/144/ba/xii/2022 an. ilham bintang tanggal 09 desember 2022 bahwa telah dilakukan penyitaan aset terhadap 1 bidang tanah seluas 150 m2.
beralamat di desa/kelurahan lumpatan kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin sesuai dengan bukutanahnomor: 01364 an. rc tanggal 26 oktober 2021.
bahwa selanjutnya kepala kejaksaan negeri musi banyuasin memerintahkan penyitaan aset tersebut untuk kepentingan penyidikan.
baca juga:rapat koordinasi persiapan debat pilkada, ada tim intelijen kejari banyuasin ikut hadir
baca juga:pj walikota, sejarah kota prabumulih dikunjungi 14 jenderal aktif, yuk cek nama-namanya
dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dandugaan tindak pidana pencucian uang.
yang dilakukan oleh rc selaku kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. musi banyuasin sejak tahun 2019 sebagaimana surat perintah penyitaan  nomor: prin-1161/l.6.16/fd.1/09/2024.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"