Buntut Pemberhentian Ratusan Perangkat Desa, Massa Desak Mendagri Pecat Seorang Pj Bupati di Sumatera Selatan

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 18 Oct 2024 - 09:45

Ratusan massa pendemo berunjuk rasa di Kantor Kemendagri memprotes pemberhentian seorang Pj Bupati di Sumatera Selatan buntut pemberhentian perangkat desa.--Ist for koranpalpres.com

Karena itu Dimas meminta kepada Kemendagri segera menurunkan Pj Bupati dari jabatannya.

Terkait masalah itu, perwakilan Inspektorat Jenderal Khusus Kemendagri, Rusli memahami segala persoalan terkait kebijakan Pj Bupati tersebut.

"Baiklah, laporan kalian ini kami terima, Insya Allah dalam 7 hari ke depan, kasus ini akan kami tindaklanjuti," ujar Rusli saat menerima perwakilan pendemo.

Menerima pernyataan itu, Tim Advokasi Perangkat Desa setuju dan akan menunggu upaya konkret Kemendagri RI untuk menuntaskan konflim hukum tersebut.

"Terima kasih, kami akan menunggu kabar baiknya dari pihak Kemendagri Pak," pungkas Sundan.

buntut pemberhentian ratusan perangkat desa, massa desak mendagri pecat seorang pj bupati di sumatera selatan                            jakarta, koranpalpres.com – buntut pemberhentian ratusan perangkat desa di salah kabupaten di sumatera selatan, memicu kemarahan masyarakat terhadap pj bupati setempat.
pasalnya ratusan perangkat desa yakni sekretaris desa (sekdes) yang dipecat kepala desa (kades) tanpa surat keputusan resmi sebagai petugas pemerintahan di desanya.
pemberhentian para sekdes tersebut kontan juga menuai protes keras dari tim advokasi perangkat desa (tapd).
protes itu disampaikan lewat unjuk rasa di depan kantor kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia di jakarta, rabu, 16 oktober 2024.
baca juga:capaian kinerja pj gubernur sumatera selatan di triwulan i tuai pujian tim evaluasi kemendagri
baca juga:sk kemendagri diperpanjang, h. elman lanjutkan tugas sebagai pj walikota prabumulih
“turunkan pj bupati!” teriak koordinator aksi, sundan wijaya dan dimas rahmatullah dalam orasi mereka pada unjuk rasa tersebut.
di hadapan aparat kepolisian yang berjaga-jaga, melalui pengeras suara, sundan meneriakkan ketidakpedulian pj bupati terhadap nasib ratusan perangkat desa tanpa surat pemberhentian resmi sejak tahun 2022 lalu.
dia menilai, para kades yang memberhentikan para perangkat desanya tidak sesuai prosedur yang berlaku. 
terlebih dia menuding pemberhentian itu diduga tidak prosedural karena tanpa disertai dengan surat keputusan pemberhentian tertulis.
baca juga:pemkab muba sukses kendalikan inflasi daerah, begini kata mendagri tito karnavian
baca juga:paparkan 10 indikator prioritas, pj bupati muba panen pujian dari tim evaluator itjen kemendagri 
"sebagai masyarakat setempat, kami sangat kecewa dengan sikap pj bupati yang kurang peduli dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” ucap sundan masih dalam orasinya.
lantaran tindakan sewenang-wenang itulah akhirnya masyarakat dari berbagai desa di kabupaten tersebut langsung melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun).
hasilnya, gugatan para penggugat itu dimenangkan oleh majelis hakim ptun.
hanya saja imbuh sundan, sejak keputusan ptun itu diberlakukan 2 tahun lalu, pj bupati setempat seakan mengenyampingkannya. 
baca juga:maju di pilkada 2024! ratu dewa sudah ajukan pensiun dini, tinggal tunggu surat mendagri
baca juga:terungkap! ini alasan mendagri tunjuk elen setiadi gantikan agus fatoni jadi pj gubernur sumsel
padahal para perangkat desa yang merasa dizalimi ini sudah mengkomunikasikan perihal tersebut kepada pj bupati. 
namun sampai saat ini belum ada respon tegas bahkan seolah terkesan sia-sia.
"sehingga di sini kami mendagri tito karnavian segera mencopot pj bupati karena kehadirannya justru tidak bermanfaat bagi kepentingan pemerintahan desa," timpal dimas.
dia menjelaskan, keputusan ptun yang inkrah itu hendaknya segera dipatuhi. 
baca juga:sore ini elen setiadi dilantik mendagri jadi pj gubernur sumatera selatan, gantikan agus fatoni 
baca juga:pemkot pagaralam ikuti vidcon asistensi evaluasi triwulan iii oleh inspektorat jenderal kemendagri
sebab sudah lebih dari 21 hari sejak diberlakukan, akan tetap keputusan ptun seolah-olah diabaikan pj bupati.
padahal sesuai pasal 66 ayat 5 undang-undang nomor 30 tahun 2014 keputusan ptun yang inkrah harus dilaksanakan. 
"namun pj bupati tetap bergeming dan tak peduli dengan keputusan ptun tersebut," sebut sunda.
karena itu tim advokasi perangkat desa menilai bahwa pj bupati telah melecehkan keputusan inkrah tersebut. 
baca juga:sukses turunkan 3 hal ini, pj walikota lubuklinggau dipuji tim evaluasi kemendagri 
baca juga:penuhi undangan kemendagri, bahas soal pemilih di perbatasan banyuasin-palembang 
karena itu dimas meminta kepada kemendagri segera menurunkan pj bupati dari jabatannya.
terkait masalah itu, perwakilan inspektorat jenderal khusus kemendagri, rusli memahami segala persoalan terkait kebijakan pj bupati tersebut.
"baiklah, laporan kalian ini kami terima, insya allah dalam 7 hari ke depan, kasus ini akan kami tindaklanjuti," ujar rusli saat menerima perwakilan pendemo.
menerima pernyataan itu, tim advokasi perangkat desa setuju dan akan menunggu upaya konkret kemendagri ri untuk menuntaskan konflim hukum tersebut.
baca juga:kenang almarhumah ibunda mendagri tito karnavian semasa hidup, ratu dewa sebut beliau panutan kita semua
baca juga:ratu dewa sukses terima penghargaan dari mendagri di hari otoda 2024, satu-satunya di sumsel
"terima kasih, kami akan menunggu kabar baiknya dari pihak kemendagri pak," pungkas sundan.