Suara Pilkada 2024! Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP Unsri Sebut ini Tugas Mendesak Kepala Daerah Terpilih

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 18 Oct 2024 - 17:45

Suara Pilkada 2024! Mahasiswa Pasca Sarjana FISIP Unsri Sebut ini Tugas Mendesak Kepala Daerah Terpilih.--kolase koranpalpres.com

Jika melihat dari data Indeks Reformasi Birokrasi yang dirilis oleh Kementerian PANRB tahun 2023, baru ada tiga pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki predikat istimewa (AA), yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Artinya dari 549 pemerintah daerah di Indonesia, kurang dari 1% yang dinilai memiliki kinerja birokrasi yang optimal.

Sementara di Sumatera Selatan, baru satu pemerintah daerah yang memiliki predikat Baik Sekali (BB), yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Sementara mayoritas pemerintah daerah lainnya masih berpredikat Baik (B), sisanya berpredikat cukup (CC), bahkan ada yang berpredikat kurang (C).

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah istilah yang menggambarkan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel.

Dari data Indeks Reformasi Birokrasi di atas, tampak bahwa masih ada kesenjangan yang besar antara kinerja birokrasi yang ada saat ini dengan standar kinerja yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, percepatan reformasi birokrasi harus menjadi agenda prioritas bagi kepala daerah terpilih, demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani.

Persoalan mentalitas aparatur

Perkembangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hingga saat ini dinilai masih sangat lamban.

Di antara faktor yang menjadi penyebab adalah persoalan mentalitas aparatur.

suara pilkada 2024! mahasiswa pasca sarjana fisip unsri sebut ini tugas mendesak kepala daerah terpilih                            palembang, koranpalpres.com – artikel berjudul “reformasi birokrasi: tugas mendesak bagi kepala daerah terpilih” ditulis oleh riedho hizwar, mahasiswa pasca sarjana administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan dan ilmu politik (fisip), universitas sriwijaya (unsri).
tidak terasa, sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. 
hajatan lima tahunan ini adalah momen krusial bagi masyarakat daerah untuk memilih pemimpin yang akan menahkodai pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan. 
kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena pilihan yang diambil akan sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan dan memastikan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat dijalankan dengan baik.
baca juga:pj wako sambangi kemenpanrb dan bkn koordinasikanimplementasi reformasi birokrasi 
baca juga:raih cumlaude, wamen ketenagakerjaan berhasil selesaikan program doktor di fisip unsri, ini isi disertasinya!
lalu pertanyaannya, bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat? 
salah satunya adalah dengan mencermati visi dan misi dari pasangan calon kepala daerah. 
visi yang mereka usung harus mencerminkan komitmen dan orientasi terhadap kepentingan rakyat. 
dan visi tersebut harus menyentuh berbagai aspek, yang di antaranya adalah terkait dengan kinerja pemerintahan.
baca juga:pkm fisip unsri bedah film jenderal soedirman, bangun kesadaran bernegara di desa rengas 1
baca juga:1.000 mahasiswa fisip unsri latihan penguasaan platform digital, bekal masuk dunia kerja
prioritaskan reformasi birokrasi 
persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kerap kali dipenuhi dengan pandangan negatif seperti lamban, koruptif, arogan, dan berbelit-belit. 
pandangan negatif tersebut tentunya menunjukkan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja birokrasi saat ini. 
jika melihat dari data indeks reformasi birokrasi yang dirilis oleh kementerian panrb tahun 2023, baru ada tiga pemerintah daerah di indonesia yang memiliki predikat istimewa (aa), yaitu pemerintah provinsi jawa barat, pemerintah provinsi bali, dan pemerintah kota surabaya. 
baca juga:umkm desa sukaraja baru dibekali ilmu pemasaran digital, tim fisip unsri ajarkan cara menjual produk online
baca juga:sekolah kebangsaan fisip unsri dan mafindo, siap tangkal hoaks di era digital
artinya dari 549 pemerintah daerah di indonesia, kurang dari 1% yang dinilai memiliki kinerja birokrasi yang optimal. 
sementara di sumatera selatan, baru satu pemerintah daerah yang memiliki predikat baik sekali (bb), yaitu pemerintah kabupaten banyuasin.
sementara mayoritas pemerintah daerah lainnya masih berpredikat baik (b), sisanya berpredikat cukup (cc), bahkan ada yang berpredikat kurang (c). 
reformasi birokrasi merupakan sebuah istilah yang menggambarkan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel. 
baca juga:16 universitas partisipasi di seminar nasional fisip unsri, ini daftarnya
baca juga:ditawari jadi dosen program doktor dan magister fisip unsri, pj gubernur sumsel beri respon tak terduga!
dari data indeks reformasi birokrasi di atas, tampak bahwa masih ada kesenjangan yang besar antara kinerja birokrasi yang ada saat ini dengan standar kinerja yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah. 
oleh karena itu, percepatan reformasi birokrasi harus menjadi agenda prioritas bagi kepala daerah terpilih, demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani.
persoalan mentalitas aparatur
perkembangan reformasi birokrasi pemerintah daerah hingga saat ini dinilai masih sangat lamban. 
baca juga:emina dan kahf edukasi finalis duta fisip unsri
baca juga:ajak publikasi lewat kuliah, fisip unsri undang dosen tamu dari australia
di antara faktor yang menjadi penyebab adalah persoalan mentalitas aparatur. 
kurang disiplin, orientasi dilayani bukan melayani, pasif, transaksional, dan enggan berinovasi adalah segelintir persepsi negatif yang disematkan masyarakat kepada aparatur pemerintah daerah saat ini. 
oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh kepala daerah terpilih dalam agenda percepatan reformasi birokrasi adalah memperbaiki mentalitas aparatur. 
untuk memperbaiki mentalitas aparatur tersebut, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh kepala daerah terpilih:
baca juga:sebut tak pernah kenal bupati oku timur, warga desa cipto komitmen pilih fery- herly di pilkada 
baca juga:akui kekecewaan! warga oku timur pilih dukung fery-herly di pilkada, ini 9 program unggulannya
pertama, teladan kepemimpinan: 
kepala daerah harus menjadi orang pertama yang memberikan contoh bagi bawahannya bagaimana seharusnya aparatur pemerintah bekerja. 
seperti yang diungkapkan jim kouzes dan barry posner dalam buku the leadership challenge, “kepemimpinan adalah tentang memberikan contoh. jika anda ingin orang lain percaya pada sesuatu dan bertindak sesuai dengan itu, anda harus siap melakukan hal yang sama”
kedua, budaya kerja yang positif: 
baca juga:bz-win menang di pilkada lahat, kak wari: komitmen kesejahteraan tenaga kesehatan akan diperhatikan
baca juga:benarkah kotak kosong pada pilkada 2024 di dharmasraya menjadi peluang besar bagi calon tunggal?
budaya kerja yang positif akan mendorong para aparatur untuk bekerja dengan lebih produktif dan inovatif. 
selain itu, melaui budaya kerja yang positif, akan terjadi peningkatan semangat kerja seraca kolektif dalam melayani kepentingan masyarakat. 
seorang individu aparatur akan malu memiliki kinerja yang rendah jika dia melihat lingkungannya memiliki kinerja yang tinggi.
ketiga, penerapan sistem meritokrasi: 
baca juga:jelang pilkada serentak, polres ogan ilir gencar lakukan colling system
baca juga:7.000 ribu anggota ado satu suara menangkan rdps di pilkada palembang
“right man in the right place” adalah konsep manajemen sdm yang harus dilakukan untuk memperbaiki mentalitas aparatur. 
dengan sistem ini, maka para aparatur akan menyadari bahwa untuk menduduki sebuah posisi maka yang akan dilihat adalah kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena hubungan pribadi, afiliasi politik, atau faktor non-profesional lainnya. 
keempat, sistem reward & punishment yang adil: 
di kalangan aparatur pemerintahan sering terdengar ungkapan “rajin malas gaji sama”. 
baca juga:ini jadwal debat publik pilkada oku timur 2024, 2 paslon siap bersaing di pesta demokrasi 
baca juga:persiapan menghadapi pilkada serentak, ada tfg di lampung timur, apa?
sistem kerja seperti ini yang menyebabkan para aparatur pegawai seringkali terdemotivasi sehingga kinerja mereka menurun seiring dengan berjalannya waktu. 
kepala daerah harus bisa menjalankan sistem reward & punishment dengan adil. 
aparatur yang bekerja dengan baik dan bahkan berbuat lebih tentu harus diberikan penghargaan. 
sebaliknya aparatur yang malas, tidak bekerja dengan baik, harus diberikan hukuman agar bisa memberikan efek jera maupun menimbulkan phobia untuk tidak bekerja dengan baik.
baca juga:rapat koordinasi persiapan debat pilkada, ada tim intelijen kejari banyuasin ikut hadir
baca juga:pilkada serentak, kata mahasiswa s3 uin raden fatah jadi ajang pergulatan sang pemimpin dan sang pemimpi
kelima, kesejahteraan aparatur: 
salah satu faktor kunci untuk mendorong para aparatur bekerja dengan baik adalah memastikan kesejahteraan mereka telah terpenuhi. 
tentunya definisi kesejahteraan ini bukan hidup mewah, namun kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, tidak lagi menjadi persoalan yang harus memaksa mereka untuk mencari sumber penghasilan lain sehingga mempengaruhi kinerja mereka di birokrasi.
komitmen kepala daerah
baca juga:netralitas kpu dan bawaslu lahat diragukan, berpotensi picu konflik pilkada 2024, kok bisa
baca juga:pilkada serentak 2024, polres ogan ilir gelar istighosah dan doa bersama, ini tujuannya
pada akhirnya, komitmen kepala daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi menjadi fondasi penting bagi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkualitas. 
kita berharap para kepala daerah yang terpilih memiliki visi jangka panjang yang berfokus pada perubahan sistemik di birokrasi, sehingga tidak hanya memberi dampak sementara, tetapi juga mendorong perubahan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah.
dengan memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi, kita bersama-sama menciptakan pemerintahan yang benar-benar melayani, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 
kepala daerah yang mampu membawa perubahan ini akan meninggalkan warisan positif, tidak hanya bagi masa jabatannya, tetapi juga bagi generasi mendatang yang akan menikmati hasil dari birokrasi yang lebih profesional dan responsif.