Evaluasi Sistem Penilaian Berbasis Elektronik (SPBE), Pj Wako Minta Arahan Tim Asesor Eksternal Kementerian PA

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Senin , 21 Oct 2024 - 19:43

Pj Wako meminta arahan Kemenpan RB terkait evaluasi penilaianSPBE-Humas Protokol Pagaralam-

evaluasi sistem penilaian berbasis elektronik (spbe), pj wako minta arahan tim asesor eksternal kementerian pa                            pagaralam, koranpalpres.com -  penjabat (pj) wali kota pagar alam nelson firdaus, menghadiri penilaian interviu evaluasi sistem penilaian berbasis elektronik (spbe) pemerintah kota (pemkot) pagar alam melalui video conference (vidcon).
kegiatan itu dilaksanakan dan  bertempat di besemah i (satu), kantor wali kota pagar alam, senin (21/10/2024)
penilaian interviu ini merupakan salah satu tahapan penilaian eksternal dari kegiatan evaluasi spbe yang dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri panrb nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem
pemerintahan berbasis elektronik dan pedoman menteri panrb nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
baca juga:perintah presiden jokowi! sekda sumsel ajak asn dukung percepatan spbe melalui pemanfaatan 2 aplikasi ini
dalam pelaksanaan kegiatan penilaian interviu ini, terdapat 47 indikator yang akan dilakukan klarifikasi dan validasi lebih lanjut oleh asesor eksternal kementerian panrb terhadap bukti dukung yang telah disampaikan oleh lppd melalui aplikasi evaluasi spbe sebagai hasil penilaian mandiri.
pj wali kota pagar alam, dalam kesempatan itu meminta arahan tim asesor eksternal kementerian pan-rb dalam upaya meningkatkan nilai spbe kota pagar alam tahun 2024.
"mohon arahannya dari tim asesor untuk memberikan masukan-masukan untuk kami pemkot pagar alam, agar kami mampu memenuhi semua dokumen yang menjadi indikator penilaian, 
mudah-mudahan dengan adanya evaluasi hari ini pemkot pagar alam dapat meningkatkan nilai spbe kota pagar alam sehingga mencapai predikat terbaik”, ucap pj wali kota.
baca juga:awasi gas lpg 3 kg sesuai takaran, pemkab oki lakukan uji bdkt di spbe
dilansir dari laman kemenpan-rb, spbe merupakan singkatan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna spbe. 
sebagaimana tertuang peraturan presiden no. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. 
spbe tersebut ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
di samping itu juga menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
baca juga:sosialisasi spbe dan domain go.id, untuk tingkatkan pelayanan publik
revolusi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (tik) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) atau e-government.
sistem ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan tik untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat juga pihak-pihak lainnya. 
spbe memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. 
ini juga untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. 
baca juga:5 alat elektronik yang bikin boros listrik di rumah, apa saja?
serta dalam hal ini meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas.
juga berkeinginan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
pemerintah pun menyadari pentingnya peran spbe untuk mendukung semua sektor pembangunan. 
di samping itu ada pula upaya untuk mendorong penerapan spbe telah dilakukan oleh pemerintah.
yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau spbe. 
baca juga:profil meutya hafid, dari jurnalis kini menteri komunikasi digital, pernah disandera saat meliput di irak
sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan spbe secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan spbe yang sangat bervariasi secara nasional. 
dalam rangka membangun sinergi penerapan spbe yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tentunya diperlukan rencana induk spbe nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai spbe yang terpadu. 
masih dalam laman kemenpan-rb, rencana induk spbe nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif.
terutama pada bidang tata kelola spbe, layanan spbe, tik, dan sdm untuk mencapai tujuan strategis spbe tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam rpjp nasional 2005 - 2025 dan grand design reformasi birokrasi 2010 - 2025.