Inisiasi Pembentukan Satgas Masalah Sampah dan Pencegahan Banjir, Ini yang Dilakukan PUPR Palembang

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Rabu , 23 Oct 2024 - 22:24

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi, dan Limbah PUPR Kota Palembang, RA Marlina Silvia menghadiri rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait penanganan masalah sampah--

Meski sosialisasi terkait pengelolaan sampah telah sering dilakukan, langkah terakhir yang akan ditempuh adalah penegakan hukum yang tegas.

Bentuk sanksi bagi pelanggar di antaranya adalah kewajiban masuk ke sungai untuk membersihkan sampah, hukuman penjara, serta denda sebesar Rp 250.000.

“Kita harus kembali menegakkan aturan ini dan tidak membiarkan kebiasaan membuang sampah sembarangan terus berlanjut. Jika tempat pembuangan sampah (TPS) dirasa kurang, kami mengimbau masyarakat untuk segera mengusulkan penambahan," tegas Marlina.

Ia menambahkan, tahap awal diskusi terkait penegakan hukum masih berlangsung dan akan terus digodok.

“Kewenangan untuk menegakkan aturan ini direncanakan akan diserahkan kepada Satgas yang dibentuk, yang nantinya akan memiliki wewenang untuk menegur dan menindak pelanggar secara langsung,” tutupnya.

inisiasi pembentukan satgas masalah sampah dan pencegahan banjir, ini yang dilakukan pupr palembang                            palembang, koranpalpres.com – permasalahan sampah bukan hanya masalah sepele, bahkan menjadi momok saat musim hujan karena dapat menyebabkan banjir.
untuk itu dinas pengerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kota palembang menggelar rapat koordinasi bersama elemen masyarakat, komunitas banjir, dlhk sumsel maupun kota serta stakeholder lainnya terkait penanganan masalah sampah.
menurut kepala bidang sumber daya air, irigasi, dan limbah pupr kota palembang, ra marlina silvia acara penting digelar sebagai tanggapan atas semakin mengkhawatirkannya permasalahan sampah di sungai dan saluran air. 
pupr kata marlina menginisiasi acara ini dengan tujuan menekankan bahwa masalah ini bukan lagi persoalan kecil, terutama setelah beberapa insiden yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. 
baca juga:pengolahan sampah untuk tenaga listrik ditarget agustus mulai, ini arahan pj walikota palembang
baca juga:atasi persoalan sampah, pembangunan pltsa dikebut! terlambat bakal dikenakan pinalti
salah satu contohnya terjadi di pasar 26 ilir, di mana penumpukan sampah di anak sungai dan saluran air banyak ditemukan.
"sebanyak apapun infrastruktur yang dibangun, jika sampah masih dibuang ke sungai dan saluran air, maka banjir akan tetap terjadi," ujar marlina.
acara ini diinisiasi dengan melibatkan koordinasi dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan (dlhk) kota, pemerintah provinsi, majelis ulama indonesia (mui), serta komunitas dan instansi terkait lainnya. 
dalam pertemuan tersebut, diambil keputusan untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang akan fokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan membuang sampah sembarangan.
baca juga:sisa sampah warga desa payo lahat disulap jadi pupuk kompos, ternyata digunakan untuk ini
baca juga:keren, buang sampah sembarangan dikenakan sanksi, ini kata lurah kota negara lahat 
pasalnya, semua sampah yang dibuang ke saluran air pada akhirnya akan bermuara ke sungai, menyebabkan masalah banjir dan pencemaran lingkungan.
diakui marlina, komunitas peduli banjir telah tersebar hampir di setiap kecamatan dan sudah ada sejak tahun 2014. 
meski sosialisasi terkait pengelolaan sampah telah sering dilakukan, langkah terakhir yang akan ditempuh adalah penegakan hukum yang tegas. 
bentuk sanksi bagi pelanggar di antaranya adalah kewajiban masuk ke sungai untuk membersihkan sampah, hukuman penjara, serta denda sebesar rp 250.000.
baca juga:sudah ga bisa ditolerir, warga harus stop buang sampah sembarangan, jika tidak ini akibatnya!
baca juga:patroli pakai motor, pj wako ini imbau warga jangan buang sampah sembarangan
“kita harus kembali menegakkan aturan ini dan tidak membiarkan kebiasaan membuang sampah sembarangan terus berlanjut. jika tempat pembuangan sampah (tps) dirasa kurang, kami mengimbau masyarakat untuk segera mengusulkan penambahan," tegas marlina.
ia menambahkan, tahap awal diskusi terkait penegakan hukum masih berlangsung dan akan terus digodok.
“kewenangan untuk menegakkan aturan ini direncanakan akan diserahkan kepada satgas yang dibentuk, yang nantinya akan memiliki wewenang untuk menegur dan menindak pelanggar secara langsung,” tutupnya.