Ternyata Telah Dilakukan Penerimaan Logistik Alat Kelengkapan TPS di KPU Muara Enim

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 28 Oct 2024 - 16:35

Telah dilakukan penerimaan Logistik Alat Kelengkapan TPS Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan.--Humas Kejati Sumsel

Atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini berupa keuangan desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, sebesar Rp485.758.618 yang dilakukan oleh Tersangka dengan inisial S.

Selaku Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar sejak tahun 2012 hingga saat ini. Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut.

"Tersangka lakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2022. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Muara Enim," ujar Kasi Intel Kejari Muara Enim, Anjasra Karya, S.H., M.H.

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Muara Enim Nomor : 700/46/INSPEKTORAT-IRS/PKKN/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Perihal Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar.

Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2015 Sampai Dengan 2022.

"Terdapat kerugian dengan total sebesar Rp485.758.618 hingga saat ini, tersangka belum ada melakukan upaya pengembalian terhadap kerugian Negara yang ditimbulkannya," terangnya.

Adapun pun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Kemudian ada juga Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ternyata telah dilakukan penerimaan logistik alat kelengkapan tps di kpu muara enim                            muara enim, koranpalpres.com - telah dilakukan penerimaan logistik alat kelengkapan tps pemilihan gubernur/wakil gubernur sumatera selatan.
dan bupati/wakil bupati muara enim pilkada tahun 2024 dari pt. gapuro rezeki sae kabupaten mesuji di gudang logistik kpu kabupaten muara enim, ahad 27 oktober 2024.
hal ini dibenarkan oleh kasi intel kejari muara enim, anjasra karya, s.h., m.h. "benar informasi yang kita dapatkan adanya penerimaan logistik alat kelengkapan tps pemilihan gubernur/wakil gubernur sumatera selatan, ujarnya.
adapun rincian logistik alat kelengkapan tps pemilihan gubernur/wakil gubernur sumatera selatan, dan bupati/wakil bupati muara enim pilkada tahun 2024.
baca juga:wow! ada pelaksanaan tahap ii yang dilakukan kejari muara enim, kasus apa?
baca juga:sepakat! kejari muara enim mou dengan kpu, berikut bidangnya

yang diterima oleh kpu kabupaten muara enim dengan rincian alat coblos type b sebanyak 3.816 set, tanda pengenal sebanyak 15.264 set, karet pengikat surat suara sebanyak 107.171 buah, lem/pereket sebanyak 1.232 buah.
kemudian, kantong plastik slongso sebanyak 3.816 lembar, kantong plastik besar sebanyak 3.816 lembar, kantong plastik kecil sebanyak 3.816 lembar.
selanjutnya, kantong plastik ziplok sebanyak 3.816 lembar, ballpoint ae7 sebanyak 7.364 buah dan spidol kecik cm2 6.089 buah. 
"bahwa logistik yang diterima cukup sesuai pesanan, kontrak serta dalam keadaan baik, aman, dan lengkap," katanya.
baca juga:pengucapan sumpah janji anggota dprd, ada wajah kejari muara enim, ini dia sosoknya
baca juga:ada sosok kasi intelijen kejari muara enim di exit meeting pengamanan pembangunan strategis, ini proyeknya
wow! ada pelaksanaan tahap ii yang dilakukan kejari muara enim, kasus apa?
sebelumnya, kejaksaan negeri (kejari) muara enim telah melaksanakan tahap ii penyerahan tersangka dan barang bukti, perkara tindak pidana korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.
atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini berupa keuangan desa tanjung medang, kecamatan kelekar, sebesar rp485.758.618 yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial s.
selaku kepala desa tanjung medang, kecamatan kelekar sejak tahun 2012 hingga saat ini. bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terhadap dana desa dan alokasi dana desa tersebut.
"tersangka lakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2022. dimana berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten muara enim," ujar kasi intel kejari muara enim, anjasra karya, s.h., m.h.
baca juga:pejabat kejari muara enim ini hadiri sidang gtra dalam rangka penetapan objek dan subjek redistribusi tanah
baca juga:wow! ada pelatihan service excellent dari bank bri di kejari muara enim, ini tujuannya
sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari inspektorat kabupaten muara enim nomor : 700/46/inspektorat-irs/pkkn/2024 tanggal 21 mei 2024.
perihal laporan hasil audit pkkn atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa tanjung medang, kecamatan kelekar.
terhadap pengelolaan keuangan pada kegiatan dana desa dan alokasi dana  desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2022.
"terdapat kerugian dengan total sebesar rp485.758.618 hingga saat ini, tersangka belum ada melakukan upaya pengembalian terhadap kerugian negara yang ditimbulkannya," terangnya. 
baca juga:ada pejabat kejari muara enim hadir di apel gelar pasukan ops mantap praja musi 2024, siapakah itu?
baca juga:ada pejabat kejari muara enim hadir di panen padi, siapakah sosok tersebut?
adapun pun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang ri nomor 31 tahun 1999.
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 64 ayat (1) kuhpidana.
kemudian ada juga pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 64 ayat (1) kuhpidana.
baca juga:kejari muara enim lakukan pemusnahan barang bukti, apa tujuannya?
baca juga:pejabat kejari muara enim ini hadir dalam lomba gerak jalan, berikut sosoknya
bahwa terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan di rutan kelas ii b muara enim pada tahap penuntutan selama 20 hari kedepan sejak tanggal 16 oktober 2024.
hal berdasarkan surat perintah penahanan kepala kejaksaan negeri muara enim nomor : print-03/l.6.15/ft.1/10/2024 dan tanggal 16 oktober 2024. dan selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas i a khusus.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"