BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Bikin SIM, Berlaku Mulai 1 November 2024

Reporter: Citra Utama |

Editor: Citra Utama |

Kamis , 31 Oct 2024 - 21:54

BPJS Kesehatan jadi syarat wajib bikin SIM, berlaku mulai 1 November 2024.-umj.ac.id-

Sementara, terkait kapan penerapan persyaratan BPJS Kesehatan secara resmi setelah uji coba, akan diinformasikan menyusul.

"Untuk teknis pelaksanaan dan waktu pemberlakuan persyaratan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut," tulis surat telegram.

Masyarakat Diberikan Kemudahan

Ditlantas Polda Jatim tetap mengedepankan langkah persuasif dan edukatif selama mengimplementasikan aturan tersebut kepada masyarakat.

Petugas pelayanan di gerai satuan penyelenggara administrasi SIM (satpas) tetap akan meminta warga menunjukkan tanda kepesertaan BPJS Kesehatan aktif miliknya.

Namun, manakala ada warga yang belum dapat menunjukkan Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan secara aktif, petugas pelayanan akan memberikan edukasi terkait adanya kebijakan tersebut.

Termasuk, terhadap warga yang belum memiliki Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan.

Petugas juga akan mengarahkan warga ke gerai BPJS yang telah disediakan di area satpas tersebut.

Di gerai BPJS Kesehatan tersebut, warga dapat memperoleh informasi lebih lengkap dari petugas khusus dari pihak BPJS mengenai tata cara pembuatan dan tujuan utama dari kartu kepesertaan BPJS.

Kasi SIM Subdit Regident Ditlantas Polda Jatim Kompol Avani Erliansyah mengatakan, kebijakan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, pada Kamis (6/1/2022).

Ditlantas Polda Jatim, disebut Avani, bukan bagian dari tujuh ditlantas polda yang ditunjuk oleh Korlantas Mabes Polri sebagai prototype awal.

Namun, Ditlantas Polda Jatim, mulai akan memberlakukan penerapan itu secara nasional, pada Jumat 1 Oktober 2024 besok, sesuai pengunjuk arah (Jukrah) Korlantas Mabes Polri.

"Kalau peraturan, berdasarkan Inpres No 1 tahun 2022, kalau gak salah itu. Tentang jaminan kesehatan. Tapi sebelumnya, ini sudah dilaksanakan di 7 Polda. Tapi kita secara nasional, dilaksanakan tanggal 1 November 2024," katanya.

bpjs kesehatan jadi syarat wajib bikin sim, berlaku mulai 1 november 2024                              koranpalpres.com – kepesertaan jaminan kesehatan nasional (jkn) dari bpjs kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan surat izin mengemudi (sim) mulai jumat, 1 november 2024.
penerapan aturan baru tersebut didasarkan pada peraturan kepolisian (perpol) nomor 2 tahun 2023, bahwa setiap pemohon sim harus memiliki jaminan kesehatan nasional (jkn) yang aktif.
artinya, apabila tidak memiliki atau tidak menjadi peserta bpjs kesehatan, maka sim tak akan diterbitkan.
asisten deputi komunikasi publik dan hubungan masyarakat bpjs kesehatan, rizzky anugerah mengatakan, syarat tersebut merupakan bagian dari uji coba nasional di seluruh indonesia. 
baca juga:percepat penurunan angka stunting, pemkot palembang luncurkan dapur sehat di kecamatan ini 
baca juga:kemenag segera buka rekrutmen petugas haji 2025, cek di sini persyaratannya!
percobaan secara nasional ini menyusul uji coba pemberlakuan kepesertaan bpjs kesehatan sebagai syarat memperpanjang dan membuat sim pada 1 juli hingga 30 september lalu. 
sebelumnya uji coba diterapkan di tujuh daerah, yakni aceh, sumatera barat, sumatera selatan, dki jakarta, kalimantan timur, bali, dan nusa tenggara timur. 
merujuk surat telegram kapolri nomor st/2355/x/yan.1.1./2024, bpjs kesehatan sebagai syarat penerbitan sim telah diatur dalam peraturan kepolisian negara republik indonesia (perpol). 
hal itu disebutkan di pasal 9 ayat (1) huruf 5 perpol nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan sim. 
baca juga:dinyatakan ilegal, iphone 16 series turut menghilang dari e-commerce
baca juga:adakah tanggal merah dan hari besar di bulan november 2024? cek di sini!
"salah satu persyaratan administrasi penerbitan sim adalah mewajibkan pemohon sim untuk melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif jkn sesuai dengan amanat perpol 2 tahun 2023," tulis surat telegram. 
uji coba bpjs kesehatan sebagai syarat membuat dan memperpanjang sim ini dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan sim mulai 1 november 2024. 
sementara, terkait kapan penerapan persyaratan bpjs kesehatan secara resmi setelah uji coba, akan diinformasikan menyusul. 
"untuk teknis pelaksanaan dan waktu pemberlakuan persyaratan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut," tulis surat telegram.
baca juga:kopi di pagaralam mayoritas jenis robusta. ini jenis kopi lain yang ada di dunia
 
masyarakat diberikan kemudahan
ditlantas polda jatim tetap mengedepankan langkah persuasif dan edukatif selama mengimplementasikan aturan tersebut kepada masyarakat. 
petugas pelayanan di gerai satuan penyelenggara administrasi sim (satpas) tetap akan meminta warga menunjukkan tanda kepesertaan bpjs kesehatan aktif miliknya. 
namun, manakala ada warga yang belum dapat menunjukkan kartu kepesertaan bpjs kesehatan secara aktif, petugas pelayanan akan memberikan edukasi terkait adanya kebijakan tersebut. 
termasuk, terhadap warga yang belum memiliki kartu kepesertaan bpjs kesehatan. 
petugas juga akan mengarahkan warga ke gerai bpjs yang telah disediakan di area satpas tersebut. 
di gerai bpjs kesehatan tersebut, warga dapat memperoleh informasi lebih lengkap dari petugas khusus dari pihak bpjs mengenai tata cara pembuatan dan tujuan utama dari kartu kepesertaan bpjs. 
kasi sim subdit regident ditlantas polda jatim kompol avani erliansyah mengatakan, kebijakan tersebut didasarkan pada instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (jkn), yang ditandatangani oleh presiden joko widodo, pada kamis (6/1/2022). 
ditlantas polda jatim, disebut avani, bukan bagian dari tujuh ditlantas polda yang ditunjuk oleh korlantas mabes polri sebagai prototype awal. 
namun, ditlantas polda jatim, mulai akan memberlakukan penerapan itu secara nasional, pada jumat 1 oktober 2024 besok, sesuai pengunjuk arah (jukrah) korlantas mabes polri.
"kalau peraturan, berdasarkan inpres no 1 tahun 2022, kalau gak salah itu. tentang jaminan kesehatan. tapi sebelumnya, ini sudah dilaksanakan di 7 polda. tapi kita secara nasional, dilaksanakan tanggal 1 november 2024," katanya.