Sesuai Arahan Menag, Mudzakarah Perhajian Indonesia Hasilkan Kebijakan yang Memudahkan Umat

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Sabtu , 09 Nov 2024 - 22:43

Menag Nasaruddin Umar membuka kegiatan Mudzkaroh Perhajian Indonesia yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis, 7 November 2024.--kemenag.go.id

"Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat, sehingga harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya," singgung Menag.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

sesuai arahan menag, mudzakarah perhajian indonesia hasilkan kebijakan yang memudahkan umat                            bandung, koranpalpres.com – sesuai arahan dan proyeksi menteri agama nasaruddin umar, mudzakarah perhajian indonesia berakhir dengan menghasilkan sejumlah keputusan hukum terkait penyelenggaraan ibadah haji. 
keputusan ini dibacakan oleh dr kh aris ni’matullah dari pesantren buntet cirebon pada upacara penutupan mudzakarah perhajian indonesia yang berlangsung di bandung, 7–9 november 2024.
melansir kemenag.go.id, mudzakarah perhajian indonesia diikuti sejumlah ahli fikih dari sejumlah ormas, akademisi, dan praktisi haji. 
kegiatan ini juga diikuti para kepala kanwil kemenag dan kepala bidang pada kanwil kemenag provinsi.
baca juga:gara-gara ini presiden prabowo ingin bangun kampung haji indonesia di mekkah
baca juga:kemenag segera buka rekrutmen petugas haji 2025, cek di sini persyaratannya!
kh aris ni’matullah menyebutkan, ada 3 isu utama yang dibahas antara lain hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi dana setoran awal (biaya penyelenggaraan ibadah haji) untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain.
kemudian skema tanazul (meninggalkan) mabit di tenda mina, serta hukum menyembelih dan mendistribusikan hewan dam di luar tanah haram.
“hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal bpih calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain adalah mubah,” terang kh aris ni’matullah, sabtu, 9 november 2024.
menurut beliau, penentuan persentase besaran pemanfaatan hasil investasi setoran awal bpih itu, harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan baik bagi jemaah haji masa tunggu (waiting list) maupun jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan.
baca juga:indeks kepuasan haji meningkat, pansus hanya tekankan revisi regulasi
baca juga:demi kepentingan kursi, keberhasilan haji tak diapresiasi
“presentasi pemanfaatan juga harus memastikan sustainabilitas dana haji dalam jangka panjang sehingga memberikan jaminan keamanan hak-hak jemaah haji daftar tunggu dan keringanan jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan,” cetusnya.
menurut dia, pemerintah melakui bpkh berkewenangan mengelola secara penuh dana setoran awal bpih, dengan tetap mempertimbangkan prinsip syari’ah, skalaprioritas, kehati-hatian, dan maslahat yang terukur.
terkait tanazul di mina, mudzakarah perhajian indonesia memutuskan bahwa untuk mengurangi kepadatan di area mina.
termasuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping serta para petugas yang mengurus jemaah diberikan keringanan meninggalkan (tanazul) mabit di mina dan kembali ke hotel tempat tinggalnya di mekkah.
baca juga:kemenag berhasil tingkatkan indeks kepuasan jamaah haji tahun 2024
baca juga:ikut manasik di asrama haji, ekspresi ratusan anak usia dini ini bikin gemes para bunda
“jemaah sakit, lansia, resiko tinggi, disabilitas, pendamping dan petugas yang mengurus jemaah adalah berstatus udzur, maka ketika meninggalkan (tanazul) mabit di mina, hajinya sah dan tidak dikenakan dam,” imbuhnya.
terkait dam, mudzakarah perhajian indonesia menyebutkan bahwa penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air, hukumnya boleh dan sah. 
mudzakarah merekomendasikan pemerintah membuat pedoman tata kelola dam jemaah haji dan memasukan ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air.
pemerintah menyosialisasikan hasil putusan ini kepada jemaah haji melalui berbagai forum pertemuan/sosialisasi dan bimbingan manasik haji baik yang dilakukan pemerintah maupun kbihu. 
baca juga:menag yaqut dan menhaj tawfiq bahas persiapan haji 2025, ini jadwal awal kedatangan jemaah di tanah suci
baca juga:pj gubernur duduk bersama tim kemenko polhukam dan danlanud smh, masalah lahan asrama haji selesai dengan baik
“jemaah/petugas haji dapat mempedomani ketentuan penyembelihan dan pembagian daging hadyu/dam di luar tanah haram termasuk di tanah air,” tandasnya.
sebelumnya saat membuka mudzakarah perhajian 2024 di bandung, jawa barat, menteri agama nasaruddin umar berharap forum ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.
"saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," tutur menag nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di institut agama islam persatuan islam (iai persis), kamis, 7 november 2024.
ia menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. 
baca juga:wow! polisi berpangkat melati 2 ini lepas 38 jamaah umroh dan haji ar-razaq, siapa sosok itu?
baca juga:inovasi, kemanusiaan, dan keberhasilan pelayanan haji 2024
"jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat, sehingga harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya," singgung menag.
menurut menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil ijtima mui soal nilai manfaat dana haji.