Cegah Korupsi APBD! Ini 3 Arahan Pj Gubernur Sumsel Sejalan Asta Cita Presiden Prabowo

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 13 Nov 2024 - 10:15

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi membuka Rakor Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi Sumsel.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALRES.COM – Sebagai langkah preventif terjadi praktik korupsi APBD, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi memperkuat koordinasi internal sebelum APBD disahkan.

Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel secara virtual, Elen Setiadi menyampaikan 3 arahan penting.

Rakor ini berlangsung di Ballroom Hotel Beston Palembang, Selasa 12 November 2024.

Tampak hadir, Sekda Sumsel Edward Candra, Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto dan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dalam arahannya, Pj Gubernur Elen Setiadi menekankan pentingnya rakor tersebut bagi jajaran Pemprov Sumsel untuk memastikan pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sekaligus memastikan pula terbebas dari perilaku koruptif dalam proses perencanaan dan penganggaran.

"Rakor ini sangat penting dalam memastikan APBD Sumsel dapat digunakan dengan efektif sejalan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutur Elen.

Dijelaskannya, pada poin ke-7 Asta Cita Presiden yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba.

Lebih lanjut Elen menuturkan, dalam merancang APBD harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsipnya.

Ada 3 prinsip yang diarahkan Elen kepada para peserta Rakor antara lain:

cegah korupsi apbd! ini 3 arahan pj gubernur sumsel sejalan asta cita presiden prabowo                            palembang, koranpalres.com – sebagai langkah preventif terjadi praktik korupsi apbd, penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) elen setiadi memperkuat koordinasi internal sebelum apbd disahkan.
saat membuka rapat koordinasi (rakor) sosialisasi pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi sumsel secara virtual, elen setiadi menyampaikan 3 arahan penting.
rakor ini berlangsung di ballroom hotel beston palembang, selasa 12 november 2024.
tampak hadir, sekda sumsel edward candra, wakil ketua dprd sumsel, h. nopianto dan para kepala opd di lingkungan pemprov sumsel.
baca juga:pj gubernur sumsel ikuti rakor bersama mendagri dan menaker bahas penetapan upah minimum 2025, ini besarannya!
baca juga:pesan khusus pj gubernur sumsel kepada bsb, tetaplah konsisten dalam kemitraan membangun daerah
dalam arahannya, pj gubernur elen setiadi menekankan pentingnya rakor tersebut bagi jajaran pemprov sumsel untuk memastikan pengelolaan apbd yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  
sekaligus memastikan pula terbebas dari perilaku koruptif dalam proses perencanaan dan penganggaran.
"rakor ini sangat penting dalam memastikan apbd sumsel dapat digunakan dengan efektif sejalan asta cita presiden dan wakil presiden republik indonesia,” tutur elen.
dijelaskannya, pada poin ke-7 asta cita presiden yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba.
baca juga:pj gubernur sumsel bersama wamen investasi dan hiliriasi sepakat dorong tanjung carat jadi kek, bisa ga ya?
baca juga:dongkrak pendapatan pajak daerah, pj gubernur sumsel bikin terobosan luar biasa bareng 17 kabupaten/kota
lebih lanjut elen menuturkan, dalam merancang apbd harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsipnya.
ada 3 prinsip yang diarahkan elen kepada para peserta rakor antara lain:
pertama, seluruh alokasi anggaran harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat.
“memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola berkontribusi langsung atau tidak langsung untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sumsel,” tegas elen. 
baca juga:dirut pt pusri ajak rombongan temui pj gubernur sumsel, bahas apa?
baca juga:pj walikota palembang temui pj gubernur sumsel di griya agung, bahas apa?
kedua, proses perencanaan dan penganggaran apbd harus berbasis data yang valid dan relevan. 
dengan menggunakan data yang akurat sambung elen, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan anggaran didasarkan pada kebutuhan nyata dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. 
“hal ini akan membantu kita dalam mengidentifikasi program-program yang benar-benar berdampak dan mengeliminasi program yang kurang efektif,” cetus dia. 
selanjutnya prinsip ketiga, senantiasa membuka diri untuk mendengarkan kebutuhan publik dan mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.
baca juga:pusri menantikan realisasi pelabuhan tanjung carat, pj gubernur sumsel beri statement mengejutkan
baca juga:bertemu dengan kepala bnn ri, ini kata pj gubernur sumsel
melalui pendekatan ini kata elen, kita tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
melainkan juga memastikan bahwa anggaran yang disusun mampu menjawab aspirasi serta kebutuhan nyata di lapangan. 
“partisipasi publik juga menjadi kontrol sosial yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tukasnya.
terlebih elen menambahkan, pertumbuhan ekonomi makro sumsel menunjukkan tren positif. 
baca juga:bertemu langsung dengan pj gubernur sumsel, berikut pembahasan secara intens dilakukan kapolda sumsel
baca juga:ini warning pj gubernur sumsel elen setiadi saat hadiri hut ke-68 kabupaten muba
dia merincikan, berdasarkan data triwulan iii tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sumsel mencapai 5,04%, dengan inflasi terkendali pada 1,09%, serta tingkat pengangguran relatif rendah di angka 3,97%.
“dengan pengelolaan anggaran yang bersih dan bebas korupsi, kita dapat memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi ini dirasakan seluruh masyarakat,” bebernya.
elen mengimbau pengelolaan keuangan daerah harus difokuskan pada pencapaian target pelayanan publik, dengan penganggaran program/ kegiatan yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan daerah.
prioritas kebutuhan daerah ini jelas elen, meliputi pemenuhan urusan wajib dan mandatory spending serta standar pelayanan minimal (spm). 
baca juga:ini alasan airlangga hartarto beri penghargaan rookie of the year 2024 kepada pj gubernur sumsel elen setiadi
baca juga:pj gubernur sumsel lantik nelson firdaus dan koimudin jadi pj walikota pagaralam dan pj walikota lubuklinggau
kemudian belanja selain urusan wajib, seperti belanja hibah dan belanja bantuan keuangan, perlu dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan belanja prioritas lainnya.
alokasi belanja selain urusan wajib seperti belanja hibah dan belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 
hal ini setelah pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan serta belanja urusan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan.
“dalam pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan dprd agar seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tandasnya.
baca juga:besok penetapan calon kepala daerah 2024, pj gubernur sumsel ajak forkopimda coffee morning pilkada serentak
baca juga:syukuran bersama kafilah mtq nasional 2024, pj gubernur sumsel buka kesempatan emas investasi dunia akhirat
di kesempatan yang sama, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) sumsel, yosi harvandi mengatakan, rakor ini untuk membantu pemda meningkatkan efisiensi menyediakan barang dan jasa publik.
"rakor yang diikuti para pimpinan dprd sumsel dan anggota serta kepala opd di pemprov sumsel juga untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan apbd sumsel,” jelasnya.
berikutnya dia menyebutkan bahwa rakor itu bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan meningkatkan efisiensi dan menyediakan barang dan jasa publik.
“memenuhi pemerintah dalam intensitas belanja, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah,” pungkasnya.