Seminar Destana Muba TA 2024, Ternyata Ada Sosok Perwakilan Kejari Muba, Ini Buktinya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 30 Nov 2024 - 17:44

Kajari Muba yang diwakili Kepala Sub Seksi Bidang Intelijen Kejari Musi Banyuasin Haryanto Widjaja, SH mengikuti Kegiatan Seminar Destana Kabupaten Musi Banyuasin TA 2024.--Humas Kejati Sumsel

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com"

seminar destana muba ta 2024, ternyata ada sosok perwakilan kejari muba, ini buktinya                            muba, koranpalpres.com - kepala kejaksaan negeri (kajari) musi banyuasin (muba) yang diwakili kepala sub seksi bidang intelijen kejari musi banyuasin haryanto widjaja, sh mengikuti kegiatan seminar desa tangguh bencana (destana) kabupaten musi banyuasin tahun anggaran (ta) 2024.
bertempat di ruang rapat serasan sekate kabupaten musi banyuasin yang dilaksanakan sekira pukul 14.00 wib, jumat 29 november 2024. 
dalam kegiatan ini kepala kejaksaan negeri musi banyuasin yang diwakili kepala sub seksi bidang intelijen kejaksaan negeri musi banyuasin haryanto widjaja, sh berkesempatan menyampaikan materi yang berjudul ”desa tangguh bencana”.
sebagi wilayah yang rawan bencana, indonesia memiliki perhatian khusus untuk membentuk masyarakat yang siap siaga dan tangguh terhadap bencana.
baca juga:wah! ada jaksa fungsional kejari muba hadir di dalam rapat ini
baca juga:ada kegiatan apa di rumah rj kejari muba?
"jika tidak menyiapkan masyarakat yang tangguh bencana maka korban jiwa, kerugian dan kerusakan akibat bencana akan terus meningkat," ujarnya.
selain itu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga membutukan sumber daya yang besar, termasuk anggaran.
masyarakat mendapatkan pelatihan dan sosialisasi, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pembangunan hingga keberlanjutan untuk pengelolaan resiko bencana.
desa tanggung bencana tahun 2024 yaitu desa tanjung agung timur kecamatan lais, desa tanah abang kecamatan batanghari leko, dan desa tenggaro kecamatan keluang kabupaten musi banyuasin.
baca juga:ada penyitaan aset dilakukan kejari muba, apa kasusnya?
baca juga:wah! ada koordinasi dengan kpu, apa tujuan kejari muba?
sebelumnya, telah berlangsung kegiatan rapat forum komunikasi masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik dan integrasi layanan pada mall pelayanan publik.
yang bertempat di ruang rapat serasan sekate pemerintah kabupaten musi banyuasin, selasa 26 november 2024.
dihadiri oleh sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin drs. h. apriyadi, m.si, kepala kejaksaan negeri musi banyusin diwakili oleh jaksa fungsional bidang intelijen kn musi banyuasin renny ertalina, sh.
dan dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah kabupaten musi banyuasin. 
baca juga:sosialisasi kejari muba pada bumd di wilayahnya, berikut pembahasannya
baca juga:waduh! kejari muba sita aset ini demi kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi
bahwa mal pelayanan publik (mpp) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
"adapun langkah-langkah persiapan mpp, dengan menyusun perjanjian penempatan pelayanan mpp," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, s.h., m.h.
ke dalam bentuk perpres no. 89/2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik, kesepakatan bersama.
baca juga:kejari muba tetapkan mantan plt kadis pmd muba sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, ini kasusnya
baca juga:akhirnya kejari muba menetapkan tersangka dalam kasus aplikasi santan, ini wajahnya
jika perjanjian dilakukan antarpemerintah daerah. perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga, menyusun pakta integritas, mengadakan lomba logo mpp.
"bahwa adanya mal pelayanan publik untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat," katanya.
hal ini dalam mendapatkan pelayanan dan kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
baca juga:dukung 7 prioritas nasional rkp 2024, pemkab-kejari muba teken mou perdata dan tata usaha negara
baca juga:justin hubner, ivar jenner dan rafael struick batal gabung timnas indonesia ke piala aff 2024, ini alasannya
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"