Mahasiswa Universitas Andalas Ajak Pahami Dampak Korupsi dan Pentingnya Menanamkan Nilai Integritas

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 08 Dec 2024 - 18:12

Artikel ini berjudul Menyambut Hari Anti Korupsi Dunia: Memahami Dampak Korupsi dan Pentingnya Menanamkan Nilai Integritas di Indonesia. Ditulis oleh Jazil Baskara, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padan--dokumentasi pribadi

Berdasar skor yang sesuai dengan indeks perhitungan mencerminkan lambatnya kemajuan dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia yang berada pada peringkat 47 dan negara Singapura berada pada posisi 83.

Dengan angka stagnasi demikian disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di antaranya Pelemahan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya revisi UU KPK pada tahun 2019 tentang meningkatkan kewenangan Lembaga tersebut.

Sehingga ini tentunya juga berdampak bagaimana efektivitas penanganan korupsi itu dijalankan, Indepedensi juga mempengaruhi hal itu karena kurangnya kemandirian Lembaga peradilan dan apparat hukum menjadi hambatan bagi penegak dalam menyelesaikan perkara yang terjadi.

Pada konteks ini korupsi sering kali disebabkan karena adanya kesempatan yang ada, lemahnya sistem pengawasan, ketika mekanisme yang dijalankan tidak dijalankan secara optimal, baik di tingkat internal maupun eksternal.

Pengawasan yang lemah sering kali terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan teknologi, atau bahkan kolusi di antara pihak-pihak yang bertugas mengawasi.

Rendahnya integritas individu maupun institusi, ketika dalam hal ini individu atau pejabat publik memiliki moralitas yang lemah atau mudah goyah dengan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Mereka lebih rentan untuk melakukan tindakan korupsi yang tentunya bertolak belakang dengan sifat integritas seharusnya memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi yang mematuhi nilai-nilai etika dan hukum.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan kekuasaan, dengan melakukan hal tersebut dapat memberikan peluang untuk korupsi terkhususnya pada birokrasi yang memiliki jabatan tertentu.

Dan budaya permisif terhadap tindakan tidak etis, budaya ini tumbuh dari kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi, serta dari pandangan bahwa tindakan tersebut adalah salah bentuk cara untuk memperlancar suatu urusan.

Jika berbicara mengenai tindakan korupsi dalam hal ini korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk mencuri aset/uang yang bukan hak untuk dimiliki.

mahasiswa universitas andalas ajak pahami dampak korupsi dan pentingnya menanamkan nilai integritas                            padang, koranpalpres.com – artikel ini berjudul menyambut hari anti korupsi dunia: memahami dampak korupsi dan pentingnya menanamkan nilai integritas di indonesia.
ditulis oleh jazil baskara, mahasiswa ilmu politik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas, padang, sumatera barat.
korupsi merupakan tindakan yang bersifat menyembunyikan kekuasaan, wewenang, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara yang tidak sah atau gelap. 
pada umumnya perbuatan ini sering kali melibatkan pelanggaran yang terjadi terhadap suatu norma hukum, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat serta berpotensi untuk merugikan pihak lain, baik itu individu, institusi, maupun masyarakat secara luas. 
baca juga:fakta mengejutkan! mahasiswa universitas andalas ungkap bagaimana kekuatan moral hadapi penyimpangan korupsi
baca juga:dengan cara jitu ini, mahasiswa universitas andalas optimis generasi muda mampu berantas korupsi di indonesia
dalam konteks modern saat ini korupsi mengarah pada tindakan yang merusak sistem atau ketentuan yang seharusnya berjalan secara baik, jujur, transparan, dan adil, yang pada umumnya tindakan ini dilakukan pada berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, pendidikan, hingga pada organisasi non pemerintahan. 
sehingga dengan adanya tindakan ini menciptakan pelanggaran terhadap norma hukum yang ada pada sebuah negara yang tentunya harus ditaati dengan sebagaimana fungsinya. 
selain melanggar hukum, tindakan korupsi ini juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam sebuah negara.
di indonesia sendiri tindakan korupsi masih rentan terjadi di lingkungan masyarakat yang tentunya menjadi tantangan besar bagi indonesia yang dapat berdampak pada berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. 
baca juga:hari anti korupsi sedunia, ternyata ini kegiatan dilakukan kajari oku
baca juga:mahasiswa universitas andalas beber fakta mengejutkan penyelesaian kasus korupsi di era presiden prabowo
berdasarkan indeks persepsi korupsi (ipk) indonesia pada tahun 2023 yakni berada di angka stagnasi 34 dari 100, yang menempatkan indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara. 
dengan posisi yang seperti itu menunjukkan bahwa tindakan korupsi di indonesia masih tinggi terjadi di negara indonesia. 
berdasar skor yang sesuai dengan indeks perhitungan mencerminkan lambatnya kemajuan dalam pemberantasan korupsi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti malaysia yang berada pada peringkat 47 dan negara singapura berada pada posisi 83. 
dengan angka stagnasi demikian disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di antaranya pelemahan lembaga komisi pemberantasan korupsi (kpk) dengan adanya revisi uu kpk pada tahun 2019 tentang meningkatkan kewenangan lembaga tersebut. 
baca juga:fenomena korupsi dan gratifikasi masih melekat di pemerintahan, ini kata wabup oku timur
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut pendidikan antikorupsi sebagai kunci membangun generasi berintegritas
sehingga ini tentunya juga berdampak bagaimana efektivitas penanganan korupsi itu dijalankan, indepedensi juga mempengaruhi hal itu karena kurangnya kemandirian lembaga peradilan dan apparat hukum menjadi hambatan bagi penegak dalam menyelesaikan perkara yang terjadi.
pada konteks ini korupsi sering kali disebabkan karena adanya kesempatan yang ada, lemahnya sistem pengawasan, ketika mekanisme yang dijalankan tidak dijalankan secara optimal, baik di tingkat internal maupun eksternal. 
pengawasan yang lemah sering kali terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan teknologi, atau bahkan kolusi di antara pihak-pihak yang bertugas mengawasi. 
rendahnya integritas individu maupun institusi, ketika dalam hal ini individu atau pejabat publik memiliki moralitas yang lemah atau mudah goyah dengan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
baca juga:lakukan penelitian berkas perkara korupsi pengadaan aplikasi santan, ini langkah kejari muba 
baca juga:pencegahan korupsi, ini dilakukan satgassus polri di pengadilan agama kudus
mereka lebih rentan untuk melakukan tindakan korupsi yang tentunya bertolak belakang dengan sifat integritas seharusnya memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi yang mematuhi nilai-nilai etika dan hukum. 
kurangnya transparansi dalam pengelolaan kekuasaan, dengan melakukan hal tersebut dapat memberikan peluang untuk korupsi terkhususnya pada birokrasi yang memiliki jabatan tertentu. 
dan budaya permisif terhadap tindakan tidak etis, budaya ini tumbuh dari kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi, serta dari pandangan bahwa tindakan tersebut adalah salah bentuk cara untuk memperlancar suatu urusan.
jika berbicara mengenai tindakan korupsi dalam hal ini korupsi tidak hanya terjadi dalam bentuk mencuri aset/uang yang bukan hak untuk dimiliki.
baca juga:wah! ada penitipan pengelolaan barang bukti korupsi penjualan aset yayasan batang hari sembilan
baca juga:penyerahan tersangka dan barang bukti dugaan korupsi di inspektorat lahat
tetapi praktik korupsi juga terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyuapan yakni memberikan atau menerima uang, barang, atau keuntungan dalam bentuk lain untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang.
permasalahan ini biasanya didorong dengan adanya suatu tujuan kepentingan yang ingin dikejar tetapi ingin melakukan dengan cara yang busuk.
bentuk lain juga dapat dilihat pada nepotisme yakni memberikan posisi, peluang, atau fasilitas kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi secara individu atau kualifikasi yang ada pada diri bersangkutan.
nepotisme cenderung terjadi pada kalangan birokasi atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan lebih mendominasi daripada masyarakat biasa yang dipergunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan norma. 
baca juga:wah! ada sosialisasi pemaparan materi ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
baca juga:cegah korupsi apbd! ini 3 arahan pj gubernur sumsel sejalan asta cita presiden prabowo
serta bentuk korupsi lainnya yakni adanya pemerasan dengan memaksa seseorang untuk memberikan uang, barang, atau keuntungan lain yang dilakukan dengan ancaman atau intimidasi. 
salah satu bentuk kasus yang terjadi akhir-akhir ini di indonesia yang dilakukan oleh mantan menteri perdagangan indonesia tom lembong bersama direktur pengembangan bisnis perusahaan perdagangan indonesia (ppi).
pada kasus ini tom lembong yang memberikan izin perusahaan swasta, pt ap, untuk melakukan mengimpor gula kristal mentah dan pada kasus ini kerugian negara mencapai 400 miliar. 
dengan hal demikian adanya tindakan korupsi ini memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat baik pada aspek ekonomi yang menyebabkan kebocoran anggaran negara yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik. 
baca juga:wah! ada kegiatan tahap 2 dugaan korupsi pengadaan aplikasi santan, dimana?
baca juga:dugaan korupsi di kalbar diusut, ini kasusnya
hal ini berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
pada aspek sosial juga tentunya kepada rakyat dimana, dapat menimbulkan sikap apatisme masyarakat merasa tidak berguna dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. 
serta juga berdampak pada proses politik yang terjadi dimana korupsi ini cenderung pada pemilihan umum yakni adanya politik uang, suap, dan manipulasi udara.
sehingga proses ini pemimpin yang terpilih bukanlah sesuai dengan kompetensi, tetapi yang memiliki sumber daya terbesar untuk membeli dukungan.
baca juga:kejati sumsel tetapkan tersangka baru perkara dugaan korupsi pembangunan prasarana lrt, siapa?
baca juga:punya harta rp101,4 miliar, tom lembong, tersangka kasus korupsi impor gula, ngaku gak punya mobil pribadi
pembahasan di atas hanya beberapa dampak yang mendasar dari adanya tindakan korupsi pada lingkungan masyarakat.
sehingga dapat disimpulkan bahwasanya praktik-praktik korupsi masih rentan terjadi di indonesia terutama pada kaum-kaum elite yang memiliki kekuasaan untuk melakukan cara-cara yang busuk tersebut. 
tentunya ini memberikan dampak yang negatif baik dalam perekonomian, persepsi sosial dan proses politik di indonesia. 
banyaknya terjadi praktik-praktik yang dilakukan yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam suatu negara akibat dari perbuatan tersebut. 
baca juga:jenderal ini isi materi pemberantasan korupsi di retreat kabinet merah putih, berikut sosoknya
baca juga:pn palembang terima pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ini faktanya
menurut saya sebagai mahasiswa ilmu politik disinilah pentingnya sebuah nilai integritas dalam menjawab persoalan yang terjadi.
nilai integritas yang merupakan nilai moral dan etika untuk mendasari perilaku individu yang mencakup bagaimana seseorang harus bertindak sesuai apa adanya yakni kejujuran, transparan, dan bertanggung jawab. 
pada aspek ini pendapat saya nilai-nilai tersebut memang harus ditekankan sejak usia dini, minimal karakter integritas ini sudah dijalankan sejak bangku smp dengan menjadikan sebuah mata pelajaran wajib yang dapat menyokong siswa-siswi sebagaimana mata pelajaran lainnya. 
dan juga seiring itu juga pengawasan dan proses hukum yang lebih ketat bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi tersebut.
baca juga:polres ogan ilir limpahkan tersangka dan bb kasus korupsi dd harimau tandang 
baca juga:sudah masuk tahap ii kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang pt. andalas bara sejahtera, ini penjelasannya 
oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut sangat diperlukannya berbagai upaya dalam mengurangi tindakan korupsi seperti operasi tangkap tangan (ott) yang harus terus dilakukan meskipun kewenangan telah dikurangi di indonesia.
tetapi dengan cara tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku, dalam mendukung transparansi yang baik perlu digitalisasi layanan publik yang dapat diakses secara umum menyangkut beberapa proses yang membutuhkan sebuah transparansi. 
pemahaman yang secara mendasar bagi kalangan individu, pejabat publik atau secara institusi. 
seperti edukasi dan pendidikan mengenai integritas yang perlu ditekankan mulai sejak dini, bagaimana mereka memahami apa yang seharusnya dijalankan yang tentunya nilai sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 
baca juga:begini perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang pt. andalas bara sejahtera
baca juga:wah! ada sidang pembacaan putusan dugaan korupsi makan minum tahfiz dinas pendidikan mura, ini tempatnya
utamakan dari preventifnya ditingkatkan baru represif yakni menyangkut bagaimana sanksi serta hukuman untuk diimplementasikan. 
seiring itu juga dari aparat hukum yang mengawasi jika terjadinya tindakan korupsi tersebut, dalam proses ini pemilihan anggota pemberantasan korupsi tidak hanya mengedepankan elektabilitasnya, tetapi juga bagaimana etikabilitas dan intelektualitasnya. 
dengan begitu dapat mewujudkan masyarakat yang berkompenten yang memiliki nilai integritas serta rendahnya tindakan korupsi, dan persoalan ini untuk dapat menjadi evaluasi secara terus-menerus untuk individu, pejabat publik serta institusi untuk lebih baik yang dapat berjalan dengan norma yang ada pada masyarakat.