Kalau PAD-nya lebih, Elen yakin ketergantungan terhadap situasi global tidak akan banyak terpengaruh.

Sehingga otomatis lebih banyak program yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah memastikan setiap rupiah yang melalui APBN dan APBD itu memberikan dampak kepada masyarakat. 

“Artinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

 

Secara khusus dia mengharapkan Kepala BPKP Sumsel dapat memberikan pendampingan bagi para satuan kerja di Sumsel.

Pendampingan itu untuk memastikan program yang dijalankan berdampak kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kedepan kita harus memikirkan beberapa hal strategis misalnya ketahanan pangan, energi dan hilirisasi dan ini penting bagi kita karena ini salah satu karakteristik dan sumber dari ekonomi kita," tukasnya.

Di sisi lain, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Rahmadi Nurwanto mengungkapkan, DIPA menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan yang lebih baik pada tahun 2025 dan juga 5 tahun kedepan. 

Selain itu, daftar alokasi TKD diarahkan dapat mendorong belanja daerah yang efisien, efektif dan mendukung akselerasi kebijakan pemerintah dan daerah.

"Kita harus mendukung pengembangan biaya yang inovatif dengan target pendapatan daerah yang naik dengan cara optimalisasi pajak bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan menjaga iklim investasi," ujarnya.

Dia mengungkapkan, APBN 2025 disusun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan. 

Ekonomi Sumsel tumbuh solid dengan kualitas perpajakan yang baik, inflasi Sumsel terkendali dibawah nasional tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukan tren penurunan,” ulasnya.

Menurut dia, saat ini telah dilakukan digitalisasi pengesahan DIPA 2025.