Kasasi Ditolak, PT GPU Kalah dari PT SKB: Praktisi Hukum Sebut Tak Ada Lagi Upaya Hukum

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Minggu , 15 Dec 2024 - 19:40

Kasasi Ditolak, PT GPU Kalah dari PT SKB: Praktisi Hukum Sebut Tak Ada Lagi Upaya Hukum--istimewa

Izin usaha pertambangan PT GPU pun tidak dikeluarkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), melainkan Bupati Musi Rawas.

kasasi ditolak, pt gpu kalah dari pt skb: praktisi hukum sebut tak ada lagi upaya hukum                            palembang, koranpalpres.com - praktisi hukum sumsel dody yuspika, sh, mh, menegaskan, tidak ada upaya hukum lain bagi pt gorby putra utama (gpu) untuk melawan pt sentosa kurnia bahagia (skb).
menurut dody, dengan ditolaknya kasasi yang diajukan pt gpu oleh mahkamah agung (ma). maka, hak guna usaha (hgu) pt skb berlaku kembali.
karena putusan kasasi ma dengan nomor: 554k/tun/2024 tertanggal 2 desember 2024, sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan tidak ada peradilan lain bagi pt gpu untuk melakukan peninjauan kembali (pk).
hal itu sesuai keputusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 24/puu-xxii/2024, tertanggal 24 maret 2024, yang berbunyi bagi badan atau pejabat tata usaha negara tidak bisa mengajukan pk.
baca juga:sultan palembang dan praktisi hukum sumsel turun ke jalan, desak israel segera diadili
baca juga:langgar skb dan timbulkan kemacetan, 327 truk besar terpaksa dikandangkan
"jadi kami mengingatkan kepada majelis hakim di pengadilan negeri (pn) lubuk linggau, bahwa keputusan ma final dan mengikat, dan diperkuat dengan putusan mk, dalam putusan ma tersebut mewajibkan menteri atr/bpn mencabut keputusan itu, serta memulihkan atau memberlakukan kembali sertifikat hgu pt skb," kata dody, minggu 15 desember 2024.
terpisah, menanggapi vonis tersebut, kuasa hukum pt skb, adnial roemza, dari firma hukum ihza & ihza, mengkritik keputusan majelis hakim yang dinilai mengabaikan fakta-fakta persidangan.  
“majelis hakim telah mengabaikan prinsip hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. padahal, pt gpu tidak memiliki dasar hukum atas kepemilikan tanah yang dipersoalkan,” ujar adnial, jumat (13/12/2024).
ia juga menekankan bahwa kepemilikan hgu atas nama pt skb telah diakui secara hukum sesuai putusan kasasi mahkamah agung nomor 554 k/tun/2024 tertanggal 2 desember 2024.
baca juga:genosida di palestina harus dihentikan karena melanggar hukum etika, dan norma
baca juga:kasus perampasan tas dan penganiayaan, tim hukum bz win datangi polres lahat  
diketahui, berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh pemkab musi banyuasin, ditemukan bahwa pt gpu melakukan operasi pertambangan batubara seluas 1.630 hektare di wilayah kecamatan batanghari leko, musi banyuasin. 
operasi tersebut bermasalah karena dilakukan di atas lahan hak guna usaha (hgu) pt skb seluas 3.859 hektare.
izin usaha pertambangan pt gpu pun tidak dikeluarkan bupati musi banyuasin (muba), melainkan bupati musi rawas.