Benarkah Tabungan Masyarakat di Bawah Rp100 Juta Bakal Tergerus Jika PPN Naik Jadi 12 Persen?

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Kamis , 19 Dec 2024 - 16:02

Kenaikanppn 12 persen dicurigai bakal menyusahkan rakyat.-ppnilustrsi-

benarkah tabungan masyarakat di bawah rp100 juta bakal tergerus jika ppn naik jadi 12 persen?                            palembang, koranpalpres.com - benarkah masyarakat yang punya tabungan di bawah rp100 juta, tabungannya akan tergerus jika ppnjadi naik 12 persen?
dikemukakan ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan (lps) purbaya yudhi sadewa, tren tabungan masyarakat tersebut, terutama di segmen simpanan di bawah rp100 juta berpotensi sulit mengalami peningkatan signifikan. hal itu terjadi di tengah kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi 12 persen pada tahun 2025.
purbaya mengatakan daya beli masyarakat dicurigai bakal menurun, kebijakan kenaikan pajak dipandangnya tidak terlalu akurat.
"tapi saya enggak tahu, mungkin memang pemerintah lagi butuh uang untuk menambal anggarannya, mungkin juga bagus kalau uangnya langsung dipakai untuk program yang berguna untuk masyarakat juga,” kata purbaya selasa (17/12/2024) dilansir dari beberapa media daring.
baca juga:realisasi pajak daerah oku timur baru capai 85,3 persen, ini kendalanya
baca juga:bakal ada dua pajak baru kendaraan bermotor mulai tahun depan lho 
akan berdampak ekonomi
purbaya menerangkan, saat dana masyarakat masuk ke pemerintah, tentu bakal dibutuhkan waktu untuk kembali ke sistem ekonomi melalui pembelanjaan. dia mencontohkan, jika dana tersebut baru dibelanjakan empat bulan kemudian, dampaknya terhadap ekonomi pun akan tertunda.
"nah, let's say 4 bulan di pemerintah sebelum dibelanjakan, dampaknya kan terlambat 4 bulan atau lebih, kan? ya itu paling enggak dalam jangka panjang akan mempengaruhi tren tabungan. dalam keadaan sekarang tanpa itu pun sudah cenderung menurun saya pikir, kalau lihat dari survei lps, jadi kelihatannya akan sulit untuk naik," kata purbaya.
kendati demikian, purbaya menekankan tren tabungan tidak akan langsung anjlok akibat kebijakan ini. namun, dia menekankan dan  mengakui bahwa potensi untuk mengalami peningkatan signifikan juga menjadi lebih sulit.
"belum, tidak anjlok, tapi saya melihat sulit untuk naik kencang," kata purbaya.
baca juga:realisasi pad palembang tembus 97 persen, 4 item pajak lampaui target
baca juga: begini cara dan syarat bayar pajak stnk 2024, tidak perlu ktp pemilik lama
sedangkan hal lain, yakni terkait dana pihak ketiga (dpk) perbankan, purbaya mengungkapkan prediksi pertumbuhannya masih berada di angka 6% hingga 7%.
sampai saat ini, lps belum mendapati dampak signifikan dari kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi maupun dpk.
"dpk kita prediksi kita 6%-7%, sampai sekarang belum kita ubah. tapi tentunya kan itu akan adaptif tergantung perkembangan dari waktu ke waktu," terang dia.
selanjutnya purbaya mengatakan, dampak negatif kebijakan pajak terhadap tabungan maupun dpk kemungkinan tidak akan terasa dalam jangka pendek.
baca juga:dongkrak pendapatan pajak daerah, pj gubernur sumsel bikin terobosan luar biasa bareng 17 kabupaten/kota
baca juga:pj walikota palembang ajak wajib pajak untuk bayar pbb tepat waktu, ini tanggal jatuh temponya
sedangkan dana pemerintah dibelanjakan dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"seandainya ada pun, mungkin saya bilang tadi, jangka pendek dalam setahun mungkin bisa enggak kelihatan kalau uangnya dibelanjakan dengan baik dan kita berhasil membalik arah pertumbuhan ekonomi," ujar purbaya. 
diketahui per 1 januari 2025, pemerintah indonesia secara resmi akan memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11 persen menjadi 12 persen.
kebijakan ppn 12 persen itu diambil sebagai langkah guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
baca juga:denda dan pokok pajak di palembang dihapus hingga 75 persen, ini syaratnya
baca juga:target pajak hotel naik 3,8 miliar, ini potensi yang harus digali bapenda palembang agar pad tercapai
kenaikan tarif ppn ini diketahui adalah amanat dari undang-undang nomor 7 tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp) yang bertujuan menciptakan keseimbangan fiskal dalam menghadapi tantangan ekonomi global. 
kendati begitu, kebijakan ini bersifat selektif dan hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu, khususnya yang tergolong dalam kategori premium. namun, banyak reaksi menentang keputusan ini.
seperti ketika puluhan ribu orang telah mendatangi petisi, mendesak presiden prabowo subianto agar membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) 12 persen. dan lebih 51.981 orang telah menandatangani petisi tersebut dan berharap pemerintah mengabulkannya serta sepertinya akan terus bertambah.
petisi yang dimulai pada 19 november 2024 dengan judul "pemerintah, segera batalkan kenaikan ppn!" tersebut diinisiasi oleh bareng warga.
baca juga:realisasi pad di kota palembang tembus rp 831 miliar, inilah jenis pajak yang over target
baca juga:setor pajak hingga rp52,39 triliun, dirjen pajak apresiasi kontribusi besar pln pada negara
inisiator petisi yakin bahwa kenaikkan ppn menjadi 12 persen tersebut bakal membuat kondisi ekonomi masyarakat indonesia semakin sulit.