Peran Hukum dalam Menjaga Etika Jurnalistik di Media Massa, ini Ulasan Mahasiswa Universitas Andalas

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 20 Dec 2024 - 21:12

Peran Hukum dalam Menjaga Etika Jurnalistik di Media Massa, ini Ulasan Mahasiswa Universitas Andalas --

PADANG, KORANPALPRES.COM – Artikel berjudul Peran Hukum dalam Menjaga Etika Jurnalistik di Media Massa ini ditulis oleh Fathia Fahkruninisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

Etika jurnalistik menjadi pedoman penting bagi jurnalis dan media massa, yang memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang adil, akurat, dan bertanggung jawab.

Pentingnya etika dalam jurnalisme tidak bisa dilebih-lebihkan, karena etika sangat penting untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan kepada publik adalah benar, tidak memihak, dan tidak merugikan individu atau kelompok mana pun.

Prinsip dasar etika jurnalistik meliputi akurasi, keseimbangan, dan keadilan.

Pemenuhan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa berita yang diberitakan tidak hanya bebas dari kesalahan namun juga menghormati hak dan martabat semua individu yang terlibat.

Di Indonesia, Dewan Pers merupakan badan pengatur yang menetapkan kode etik jurnalisme yang harus dipatuhi oleh jurnalis dan organisasi media.

Untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik, kerangka hukum memegang peranan penting.

Di Indonesia, kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memungkinkan media massa berfungsi secara mandiri.

Namun demikian, kebebasan ini tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh peraturan yang menjamin akuntabilitas media dalam menjaga standar etika dan menghormati hak-hak publik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga menjelaskan lebih lanjut tanggung jawab media massa dalam menyebarkan informasi, dan memastikan bahwa penyiaran mematuhi pedoman etika jurnalistik yang telah ditetapkan.

peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa, ini ulasan mahasiswa universitas andalas                              padang, koranpalpres.com – artikel berjudul peran hukum dalam menjaga etika jurnalistik di media massa ini ditulis oleh fathia fahkruninisa, mahasiswa ilmu komunikasi, universitas andalas, padang, sumatera barat.
etika jurnalistik menjadi pedoman penting bagi jurnalis dan media massa, yang memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang adil, akurat, dan bertanggung jawab. 
pentingnya etika dalam jurnalisme tidak bisa dilebih-lebihkan, karena etika sangat penting untuk menjamin bahwa informasi yang disajikan kepada publik adalah benar, tidak memihak, dan tidak merugikan individu atau kelompok mana pun. 
prinsip dasar etika jurnalistik meliputi akurasi, keseimbangan, dan keadilan. 
baca juga:bawaslu ogan ilir sebut peran media massa sangat penting dalam pengawasan pilkada serentak 2024
baca juga:media massa punya peran aktif luar biasa dalam pilkada 2024, ini kata mahasiswa universitas andalas
pemenuhan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa berita yang diberitakan tidak hanya bebas dari kesalahan namun juga menghormati hak dan martabat semua individu yang terlibat. 
di indonesia, dewan pers merupakan badan pengatur yang menetapkan kode etik jurnalisme yang harus dipatuhi oleh jurnalis dan organisasi media.
untuk menjunjung tinggi etika jurnalistik, kerangka hukum memegang peranan penting. 
di indonesia, kebebasan pers diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang memungkinkan media massa berfungsi secara mandiri. 
baca juga:ga muluk-muluk! calon bupati wanita pertama di muba ini siap tingkatkan sinergi dengan media massa
baca juga:masih relevan kah teori kultivasi media massa sekarang?
namun demikian, kebebasan ini tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh peraturan yang menjamin akuntabilitas media dalam menjaga standar etika dan menghormati hak-hak publik.
selain itu, undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran juga menjelaskan lebih lanjut tanggung jawab media massa dalam menyebarkan informasi, dan memastikan bahwa penyiaran mematuhi pedoman etika jurnalistik yang telah ditetapkan. 
entitas penting dalam menegakkan etika jurnalistik adalah dewan pers. 
organisasi ini bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, menawarkan sumber daya pendidikan kepada jurnalis dan media, dan menangani keluhan publik terkait pelanggaran kode etik ini. 
baca juga:pusterad gelar sarasehan dengan media massa
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut ada pangan lokal yang terlupakan di sumatera barat, coba tebak!
selain itu, dewan pers mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi apabila jurnalis atau organisasi media terlibat dalam pemberitaan yang menyesatkan atau tindakan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.
di era digital, tantangan dalam menjaga etika jurnalistik semakin besar. 
media sosial dan platform digital memberi ruang bagi siapa saja untuk menyebarkan informasi, yang tidak selalu terjamin kebenarannya. 
penyebaran hoaks, misalnya, menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi media massa saat ini. 
baca juga:mahasiswa universitas andalas bocorkan kunci swasembada pangan berkelanjutan di indonesia, apa aja ya?
baca juga:mahasiswa universitas andalas ungkap strategi mengatasi permasalahan membuang sampah sembarangan di kampusnya
hoaks tidak hanya merusak reputasi individu atau kelompok, tetapi juga menciptakan kebingungannya publik. 
hukum berperan penting dalam menangani hal ini, salah satunya melalui regulasi yang ada dalam undang-undang ite (informasi dan transaksi elektronik) yang mengatur penyebaran berita bohong di dunia maya.
meskipun terdapat kerangka hukum yang melindungi kebebasan pers dan menjunjung tinggi etika jurnalistik, pelanggaran sering terjadi. 
contoh pelanggaran etika dalam jurnalisme dapat diwujudkan dalam berbagai cara, termasuk penyebaran informasi palsu, pembagian data pribadi tanpa izin, atau pelaporan yang bertujuan untuk mencemarkan reputasi seseorang. 
baca juga:mahasiswa universitas andalas dukung pemberantasan korupsi untuk mencapai indonesia emas 2045
baca juga:keanekaragaman hayati kabupaten kerinci, mahasiswa universitas andalas sebut warisan alam yang harus dijaga 
ketika pelanggaran tersebut terjadi, media yang terlibat dapat menghadapi dampak hukum, yang dapat mencakup litigasi perdata atau pidana, tergantung pada sifat pelanggarannya. 
selain itu, dewan pers dapat mengawasi permasalahan ini dan mengeluarkan peringatan atau menjatuhkan sanksi terhadap entitas media yang gagal mematuhi standar etika.
selain itu, keterlibatan pemerintah dan regulator, termasuk komisi penyiaran indonesia (kpi), juga sangat penting dalam menegakkan etika jurnalistik. 
pemerintah melalui peraturan yang telah ditetapkan, serta organisasi seperti dewan pers dan kpi, berperan penting dalam memastikan media massa berfungsi sesuai parameter etika jurnalistik yang baik dan tidak merugikan masyarakat.
baca juga:blak-blakan mahasiswa universitas andalas sebut peran pendidikan antikorupsi cegah korupsi sejak dini
baca juga:apakah indonesia sudah aman dari korupsi? ini kata mahasiswa universitas andalas
meskipun kesulitan dalam menegakkan etika jurnalistik di era digital semakin meningkat, terdapat beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap etika jurnalistik. 
salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, sehingga memungkinkan individu menjadi lebih cerdas dalam menerima dan berbagi informasi. 
selain itu, teknologi dan inovasi dapat berkontribusi pada penguatan etika jurnalistik; misalnya, menggunakan kecerdasan buatan (ai) untuk memverifikasi keakuratan berita sebelum didistribusikan.
penting bagi media massa dan jurnalis untuk terus berupaya menegakkan standar etika yang ketat, khususnya dalam lanskap digital yang berkembang pesat dan mudah diakses. 
baca juga:mahasiswa universitas andalas gagas gerakan dari kampus ke masyarakat cegah dan berantas korupsi di indonesia
baca juga:mahasiswa universitas andalas ajak pahami dampak korupsi dan pentingnya menanamkan nilai integritas
selain itu, dewan pers dan badan pengatur lainnya harus terus meningkatkan pengawasan dan menyediakan sumber daya pendidikan bagi jurnalis dan organisasi media, memastikan mereka memahami sepenuhnya pentingnya menjaga praktik etis dalam semua pemberitaan mereka.