Wah! Ada Rapat Lanjutan Dalam Bantuan Penyelesaian Masalah Ilegal Drilling, Dimana?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 23 Dec 2024 - 17:21

Kejari Muba mengikiti kegiatan Rapat Lanjutan Bantuan Penyelesaian Masalah Illegal Drilling pada Lahan HGU PT. Hindoli, Senin 23 Desember 2024. --Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin (Muba) mengikiti kegiatan Rapat Lanjutan Bantuan Penyelesaian Masalah Illegal Drilling pada Lahan HGU PT. Hindoli, Senin 23 Desember 2024.

Yang dihadiri langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Armein Ramdahani S.H.,M.H, turut hadir dalam kegiatan tersebut PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Pahlevi S.P, M.SI.

Dandim Muba Letkol. Erry Dwianto, S.PSi, M.Han, Kapolres Muba AKBP. Listyono Dwi Nugroho, S.I.K., MH bertempat di Hotel Santika Premier Bandara Palembang sekitar pukul 09.00 WIB.

"Bahwa Kegiatan yang dilakukan ini adalah bentuk hasil Peninjauan Lapangan terhadap Fasilitas penyelesaian Illegal Drilling Pada Lahan HGU PT. Hindoli," ujar Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harrus Augusto, S.H., M.H.

Untuk hasil Peninjauan Lapangan ini adalah Masalah Illegal Drilling Pada Lahan HGU PT. Hindoli.

Hal ini perlunya tindak lanjut dari PT Hindoli dan para lembaga/instansi berwenang serta pemerintah guna Pencegahan Illegal Drilling yang akan timbul kedepannya.

"Bahwa Rapat yang telah dilaksanakan ini akan kembali dilakukan pada rapat lanjutan yang akan membahas solusi terbaik terhadap permasahan Illegal Drilling Pada Lahan HGU PT Hindoli," katanya.

Untuk tujuan diadakan rapat ini adalah bentuk Peninjauan dalam penyelesaian Illegal Drilling Pada Lahan HGU PT. Hindoli.

Dalam mengatasi masalah aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi minyak dengan membuat sumur tanpa izin yang terjadi di Lahan HGU PT Hindoli.

Sebelumnya, telah berlangsung Kegiatan Rapat Permohonan Bantuan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung (Babel) Cabang Sekayu Tahun Anggaran 2024, Selasa 17 Desember 2024.

wah! ada rapat lanjutan dalam bantuan penyelesaian masalah ilegal drilling, dimana?                            palembang, koranpalpres.com - kejaksaan negeri (kejari) musi banyuasin (muba) mengikiti kegiatan rapat lanjutan bantuan penyelesaian masalah illegal drilling pada lahan hgu pt. hindoli, senin 23 desember 2024. 
yang dihadiri langsung oleh kepala seksi tindak pidana umum kejaksaan negeri musi banyuasin armein ramdahani s.h.,m.h, turut hadir dalam kegiatan tersebut pj bupati musi banyuasin sandi pahlevi s.p, m.si.
dandim muba letkol. erry dwianto, s.psi, m.han, kapolres muba akbp. listyono dwi nugroho, s.i.k., mh bertempat di hotel santika premier bandara palembang sekitar pukul 09.00 wib. 
"bahwa kegiatan yang dilakukan ini adalah bentuk hasil peninjauan lapangan terhadap fasilitas penyelesaian illegal drilling pada lahan hgu pt. hindoli," ujar kasi intel kejari muba, abdul harrus augusto, s.h., m.h. 
baca juga:wah! ada rapat permohonan bantuan hukum di aula kantor kejari muba, siapa?
baca juga:pejabat kejari muba ini ternyata hadir di puncak phi ke-96, berikut sosoknya
untuk hasil peninjauan lapangan ini adalah masalah illegal drilling pada lahan hgu pt. hindoli.
hal ini perlunya tindak lanjut dari pt hindoli dan para lembaga/instansi berwenang serta pemerintah guna pencegahan illegal drilling yang akan timbul kedepannya. 
"bahwa rapat yang telah dilaksanakan ini akan kembali dilakukan pada rapat lanjutan yang akan membahas solusi terbaik terhadap permasahan illegal drilling pada lahan hgu pt hindoli," katanya. 
untuk tujuan diadakan rapat ini adalah bentuk peninjauan dalam penyelesaian illegal drilling pada lahan hgu pt. hindoli. 
baca juga:press release apa ini dilakukan kejari muba selama 2024
baca juga:pejabat kejari muba ini gelar pps terkait lanjutan pembangunan masjid al hurriyah kecamatan lais, siapa?
dalam mengatasi masalah aktivitas penambangan minyak yang dilakukan secara ilegal dengan mengeksplorasi minyak dengan membuat sumur tanpa izin yang terjadi di lahan hgu pt hindoli.
sebelumnya, telah berlangsung kegiatan rapat permohonan bantuan hukum pt. bank pembangunan daerah (bpd) sumatera selatan (sumsel) dan bangka belitung (babel) cabang sekayu tahun anggaran 2024, selasa 17 desember 2024. 
kegiatan ini dilaksanakan di aula kantor kejaksaan negeri (kejari) musi banyuasin (muba) dan dihadiri oleh kepala seksi perdata dan tata usaha negara.
yang diwakili kepala seksi tindak pidana umum armein ramdhani s.h.,m.h., kaubsi perdata dan tun, jaksa fungsional dan staf perdata dan tun lainnya.
baca juga:lakukan penelitian berkas perkara korupsi pengadaan aplikasi santan, ini langkah kejari muba 
baca juga:seminar destana muba ta 2024, ternyata ada sosok perwakilan kejari muba, ini buktinya
dalam kegiatan ini, kepala seksi tindak pidana umum selaku pelaksana harian kepala seksi perdata dan tata usaha negara.
selaku pengarah pendampingan hukum kegiatan bantuan hukum kepada pt. bank pembangunan daerah sumatera selatan dan bangka belitung cabang sekayu.
"dimana pt. bank pembangunan daerah sumatera selatan dan bangka belitung cabang sekayu menjelaskan bahwa pihak terkait memiliki masalah penagihan pada beberapa debitur," ujar armein ramdhani.
bahwa pt. bank pembangunan daerah sumatera selatan dan bangka belitung cabang sekayu ingin melaksanakan bantuan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara pada kejaksaan negeri musi banyuasin.
baca juga:wah! ada jaksa fungsional kejari muba hadir di dalam rapat ini
baca juga:ada kegiatan apa di rumah rj kejari muba?
untuk menyelesaikan permasalahan penagihan pada debitur di pt. bank pembangunan daerah sumatera selatan dan bangka belitung cabang sekayu.
dan melalui pihak jaksa pengacara negara pada kejaksaan negeri musi banyuasin menjelaskan perihal penagihan pihak jaksa pengacara negara.
hanya akan memberitahu pihak debitur untuk membayar. pihak jaksa pengacara negara bukan untuk menagih.
selanjutnya pihak jaksa pengacara negara akan menindaklanjuti dengan membuat telaah terlebih dahulu.
baca juga:ada penyitaan aset dilakukan kejari muba, apa kasusnya?
baca juga:wah! ada koordinasi dengan kpu, apa tujuan kejari muba?
"dan akan dilakukan pertemuan kembali untuk pembahasan selanjutnya dan pihak jpn meminta pihak terkait untuk melengkapi dokumen-dokumen sebagai data dukung," tandasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"