Mendagri Imbau Pemda Waspadai Kenaikan Harga Komoditas Jelang Nataru
Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi diwakili Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muba Azizah mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 secara virtual.--kominfo muba for koranpalpres.com
JAKARTA, KORANPALPRES.COM – Pelaksana Harian (Plh) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar mewaspadai kenaikan harga komoditas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Imbauan tersebut disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024, Senin 23 Desember 2024.
Rapat ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Sandi Fahlepi diwakili Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muba Azizah.
Azizah bersama jajaran mengikuti pertemuan ini secara virtual dari Ruang Rapat Randik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba.
BACA JUGA:Ga Mau Kecolongan! Pj Gubernur Sumsel Ingatkan TPID Waspadai Kenaikan Harga Pangan Jelang Nataru
BACA JUGA:Riset Compas.co.id Selain Kenaikan Harga Beras, Ternyata Bahan Pokok ini Juga Ikut Naik
Plh Mendagri Bima Arya Sugiarto lebih lanjut mengungkapkan, menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Natal biasanya terjadi peningkatan permintaan barang/jasa dari masyarakat.
Meningkatnya permintaan barang/jasa ini pada akhirnya berdampak terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditas termasuk kebutuhan pokok.
Kondisi itu kata Bima, perlu diantisipasi oleh pemda dengan melakukan langkah tepat seperti menggelar operasi pasar, hingga mengadakan gerakan pangan murah.
Masih menurut Bima, peningkatan permintaan masyarakat ini harus diantisipasi agar stoknya selalu ada.
BACA JUGA:Sikapi Kenaikan Harga Bahan Pokok, Pemkot Pagaralam Akan Gelar Pasar Murah di Lima Kecamatan
BACA JUGA:Sikapi Kenaikan Harga Pj Wako Siapkan Beberapa Strategi Ini
“Jadi mohon dilanjutkan lagi upaya gerakan pangan murah, operasi pasar, dan lain-lain,” tukasnya.
Sementara itu, sesuai data Kemendagri per 23 Desember 2024, sejauh ini baru 40 Pemda yang menjalankan 6 langkah konkret tersebut.