Wah! Ada Kegiatan Apa di Ruang Rapat Bina Praja Kabupaten Musi Rawas

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 24 Dec 2024 - 19:48

Bertempat di ruang rapat Bina Praja Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan Rapat Forkopimda dengan Tema “Rekonsiliasi Paska Pilkada Kabupaten Musi Rawas serta Menjaga Situasi Damai Menjelang Perayaan Nataru⁠.--Humas Kejati Sumsel

Yang disangka melanggar Primair Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 01 tahun 2015.

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No.01 tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Subsidair Pasal 188 Jo 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016.

Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No.01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 53 KUHPidana.

"Bahwa kronologis perbuatan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh tersangka yaitu dugaan tindak pidana Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Lurah yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ujar Kasi Intel Kejari Musi Rawas, Gustian Winanda, S.H.

Yang terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 07.57 WIB di Counter HP “MUBANG PHONE CELL” di Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas.

Bahwa adapun rangkaian penanganan perkara hingga saat ini, sebelumnya telah melalui proses di Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas hingga pada hari ini dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).

"Berdasarkan Pasal 146 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015," katanya.

Hal itu Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penuntut Umum setelah menerima Tahap II ini mempunyai waktu paling lama 5 hari untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

Namun pelimpahan perkara ini diagendakan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Lubuklingggau pada hari Jum’at tanggal 22 November 2024.

wah! ada kegiatan apa di ruang rapat bina praja kabupaten musi rawas                            musi rawas, koranpalpres.com - bertempat di ruang rapat bina praja kabupaten musi rawas telah dilaksanakan rapat forkopimda dengan tema “rekonsiliasi paska pilkada kabupaten musi rawas serta menjaga situasi damai menjelang perayaan natal dan tahun baru 2024⁠, senin 24 desember 2024.
bahwa dalam rapat forkopimda tersebut dihadiri oleh bupati musi rawas, ⁠kepala kejaksaan negeri musi rawas, kapolres musi rawas, ⁠perwira penghubung kodim 0406 mlm.
kemudian sekretariat daerah kabupaten musi rawas, ⁠kepala badan kesbangpol kabupaten musi rawas serta pejabat dan tamu undangan.
"bahwa rapat forkopimda tersebut di buka oleh bupati musi rawas," ujar kasi intel kejari musi rawas, gustian winanda, s.h.
baca juga:gencarkan senam pagi, ternyata begini tujuan kejati sumsel
baca juga:peringati hari bela negara ke-76, perwakilan kejati sumsel ikuti upacara, dimana?
dan senada dengan pemaparannya kepala kejaksaan negeri musi rawas menyampaikan pada pokoknya rekonsiliasi pasca pilkada di wilayah kabupaten musi rawas. 
merupakan proses penyatuan kembali masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat kontestasi pilkada yang tujuannya adalah memulihkan hubungan sosial dan politik yang mungkin retak atau tegang pada saat proses pemilu.
"bahwa rapat forkopimda dengan tema “rekonsiliasi pasca pilkada kabupaten musi rawas serta menjaga situasi damai menjelang perayaan natal dan tahun baru 2024” bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan politik yang mungkin retak atau tegang pada saat proses pilkada di kabupaten musi rawas," tandasnya.
sebelumnya, bertempat di kantor kejaksaan negeri musi rawas, telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap ii), kamis 21 november 2024.
baca juga:wah! ternyata ada pejabat kejati sumsel hadir di seminar nasional dpp pp lawyers nusantara
baca juga:giat apa dilakukan kejati sumsel via daring, begini kegiatannya
dari penyidik polres musi rawas kepada jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri musi rawas dalam perkara tindak pidana pemilu.
dengan nomor berkas perkara : bp/258xi/2024/reskrim tanggal 19 november 2024 atas nama tersangka muhammad ariful amin bin kusno wardani.
yang disangka melanggar primair pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) uu ri no. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 01 tahun 2015.
tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang no.01 tahun 2014 mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota subsidair pasal 188 jo 188 jo pasal 71 ayat (1) uu ri no. 10 tahun 2016.
baca juga:pejabat kejati sumsel ini buka pelatihan via offline dan online dengan peserta seluruh satker se-sumbagsel
baca juga:wah! kejati sumsel gelar senam, apa tujuannya
tentang perubahan kedua atas uu no. 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang no.01 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota jo. pasal 53 kuhpidana.
"bahwa kronologis perbuatan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh tersangka yaitu dugaan tindak pidana pejabat aparatur sipil negara (asn) atau lurah yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ujar kasi intel kejari musi rawas, gustian winanda, s.h.
yang terjadi pada hari jumat tanggal 1 november 2024 sekitar pukul 07.57 wib di counter hp “mubang phone cell” di kelurahan sumber harta, kecamatan sumber harta, kabupaten musi rawas.
bahwa adapun rangkaian penanganan perkara hingga saat ini, sebelumnya telah melalui proses di sentra gakkumdu kabupaten musi rawas hingga pada hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap ii).
baca juga:pelaksanaan penyerahan dipa ta 2025 di griya agung, ternyata ada perwakilan kejati sumsel, siapa?
baca juga:wah! ada sambutan pejabat kejati sumsel di entry meeting pps bbws sumatera viii
"berdasarkan pasal 146 ayat (6) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015," katanya.
hal itu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
penuntut umum setelah menerima tahap ii ini mempunyai waktu paling lama 5 hari untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri.
namun pelimpahan perkara ini diagendakan dilakukan pelimpahan ke pengadilan negeri lubuklingggau pada hari jum’at tanggal 22 november 2024.
baca juga:ada perwakilan kejati sumsel dalam rapat koordinasi di the excelton hotel palembang
baca juga:keren! kejati sumsel dan kejari palembang dapat penghargaan dari kpk, dalam hal apa?
adapun jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana pemilu tersebut, yakni sebagai berikut erwan mardiansyah, s.h., m.h, imam murtadlo, s.h., m.h, gustian winanda, s.h.
kemudian juga ada dicky dwi putra , s.h., m.h, dedi wijaya, s.h dan christopher tador dapot hamonangan, s.h.
dalam penanganan perkara ini sedari awal kami khususnya sentra gakkumdu kab. musi rawas selalu objektif, memegang teguh integritas.
serta professional dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana pemilu tersebut dan sama sekali tidak terikat dengan politik praktis,
baca juga:wah! ada mou kejati sumsel dengan pemprov sumsel, dalam bidang apa
baca juga:ada rapat kerja daerah wilayah kejati sumsel 2024, siapa yang membukanya!
"dan setiap perkembangan dalam penanganan perkara ini, akan kami release melalui media sebagai bentuk tranparansi kami," ungkapnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"